Latar Belakang
Hubungan kerjasama antara Uni Eropa dan Suriah terjalin pada bidang ekonomi. Adapun pada Maret 1972, Suriah masuk dalam Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) sebagai salah satu Negara penghasil minyak. .[1] Berkaitan ini, Uni Eropa menjalin kerja sama dengan menjadi partner perdagangan terbesar untuk Suriah setelah beberapa Negara seperti Iraq, Saudi Arabia and United Arab Emirates.
Pada tahun 1995 terbentuk kesepakatan kerjasama perdagangan Euro-Meditarian (Proses Barcelona). Kerjasama ini terdiri dari hampir semua Negara di kawasan Mediterania (Aljazair, Mesir, Israel, Jordan, Otoritas Palestina, Lebanon, Maroko, Suriah, Tunisia, dan Turki) termasuk Suriah. Namun, terkait kesepakatan antara Suriah dan Uni Eropa ini masih ditunda sejak tahun 2009.[2]
Pasca perang sipil, kerjasama Ekspor Uni Eropa ke Suriah tetap kurang lebih tetap sama, meskipun dengan volume yang jauh lebih rendah: pada tahun 2013 ekspor Uni Eropa ke Suriah terutama terdiri dari produk pertanian (50,7%), mesin dan peralatan transportasi (19,4%), dan bahan kimia ( 18,2%). Pada tahun 2017, ekspor Uni Eropa ke Suriah masih terdiri dari produk pertanian (€ 0,1 miliar, 32,3%), bahan kimia (€ 0,1 miliar, 23,6%), dan mesin dan peralatan transportasi (€ 0,1 miliar 18,8%)
Kerjasama bidang impor Uni Eropa dari Suriah sempat berubah pada tahun 2013 yang terdiri dari bahan bakar dan produk pertambangan (36,8%), produk pertanian (31,4%) dan produk manufaktur dalam bahan kimia tertentu (5,8%). Pada 2017, impor UE dari Suriah terutama terdiri dari produk pertanian (€ 0,07 miliar, 81,8%).[3]
Namun sejak terjadinya perang sipil di Suriah yang diawali oleh The Arab Spring, pada tahun 2011 yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan bersenjata hingga jatuhnya korban korban dari masyarakat sipil. Pada masa yang bertepatan juga dengan krisis Euro, sehingga Uni Eropa sempat terbagi antara ikut intervensi dengan krisis Suriah. Dengan Inggris dan Prancis mengusulkan untuk mempersenjatai para pemberontak rezim Assad, tetapi Jerman dan negara anggota lainnya menolak hal tersebut.[4]
Akhirnya, Uni Eropa mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi pemutusan kerja sama dengan Suriah.[5] Selain dalam hal kerjasama antar negara, sanksi juga dalam bentuk dilarangnya perjalanan, beberapa pembekuan asset untuk beberapa pejabat negara yang bertanggungjawab dalam menangani konflik, hingga penyitaan senjata untuk Suriah. .[6] Beberapa tindakan seperti larangan impor minyak mentah dan produk minyak bumi serta pembatasan ekspor termasuk pada barang-barang penggunaan ganda, peralatan utama dan teknologi untuk industri minyak dan gas, serta peralatan telekomunikasi tertentu dan barang-barang mewah juga dilakukan.[3] Sejauh kini, sanksi Uni Eropa kepada Suriah masih diperpanjang lagi hingga Juni 2019.[7]
.svg)
