Keberadaan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi di Republik Rakyat Tiongkok ("Tiongkok" atau "RRT") adalah sebuah bahan dari persengketaan antara pemerintahannya dan organisasi-organisasi dan individu-individu di luar pemerintahan tersebut. Otoritas RRT, para pendukungnya, dan lapisan lainnya mengklaim bahwa kebijakan-kebijakan yang ada menentang pelecehan hak asasi manusia. Namun, negara-negara lainnya dan otoritas-otoritas mereka (seperti Departemen Negara Amerika Serikat, Kanada, India, dan lain-lain), organisasi-organisasi non-pemerintah (ONP) internasional, seperti Human Rights in China dan Amnesty International, dan pihak-pihak yang berseberangan dengan negara tersebut menyatakan bahwa otoritas-otoritas di daratan utama Tiongkok telah membiarkan atau melakukan pelecehan hak asasi manusia.
ONP-ONP seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, serta institusi-institusi pemerintahan luar negeri seperti Departemen Negara A.S., menyatakan bahwa RRT telah mencederai kebebasan berbicara, pergerakan, dan beragama terhadap para warga sipilnya dan orang-orang lainnya pada yurisdiksinya. Otoritas-otoritas di RRT mengklaim bahwa definisi hak asasi manusia berbeda-beda, seperti yang meliputi hak asasi ekonomi dan sosial serta politik, semuanya berada dalam hubungan terhadap "budaya nasional" dan tingkat perkembangan dari negara tersebut.[1] Otoritas-otoritas di RRT, yang merujuk kepada definisi ini, mengklaim bahwa hak asasi manusia telah diimprovisasikan.[2] Namun, mereka tidak menggunakan definisi yang digunakan oleh kebanyakan negara dan organisasi. Menurut Konstitusi RRT, para politikus RRT menyatakan bahwa "Empat Prinsip Kardinal" memberikan hak-hak kewarganegaraan. Para pejabat RRT menginterpretasikan kebijakan Empat Prinsip Kardinal sebagai basis hukum untuk penangkapan orang yang pemerintah pandang akan meruntuhkan prinsip-prinsip tersebut.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia menerbitkan masalah hak asasi manusia di Tiongkok yang mereka anggap gagal ditangani oleh pemerintahan tersebut, yang meliputi: hukuman mati, kebijakan satu anak, status hukum dan politik Tibet, dan pembatasan kebebasan pers di daratan utama Tiongkok.
Laquian, Aprodicio A. Beyond Metropolis: The Planning and Governance of Asia's Mega-Urban Regions, Johns Hopkins University Press, 2005. ISBN 0-8018-8176-5
Snow, Phillip. "Third World Report: 'Chinese apartheid' threatens links with Africa", The Guardian, 20 January 1989.
von Senger, Harro. "Chinese culture and human rights]" (online available: pdfDiarsipkan 2013-10-21 di Wayback Machine.). In: Wolfgang Schmale (Hrsg.): "Human rights and cultural diversity: Europe, Arabic-Islamic world, Africa, China". Goldbach: Keip, 1993, pp.281–333
Waddington, Jeremy. Globalization and Patterns of Labour Resistance, Routledge, 1999. ISBN 0-7201-2369-0
Whitehouse, David. "Chinese workers and peasants in three phases of accumulation"PDF(73.5KB), Paper delivered at the Colloquium on Economy, Society and Nature, sponsored by the Centre for Civil Society at the University of KwaZulu-Natal, 2 March 2006. Retrieved 1 August 2007.
Wildasin, David E. "Factor mobility, risk, inequality, and redistribution" in David Pines, Efraim Sadka, Itzhak Zilcha, Topics in Public Economics: Theoretical and Applied Analysis, Cambridge University Press, 1998. ISBN 0-521-56136-1
Jones, Carol A. G. (1994). "Capitalism, Globalization and Rule of Law: An Alternative Trajectory of Legal Change in China". Social and Legal Studies. 3 (2): 195–220. doi:10.1177/096466399400300201.
Martin, Matthew D., III (2007). "The Dysfunctional Progeny of Eugenics: Autonomy Gone AWOL". Cardozo Journal of International Law. 15 (2): 371–421. ISSN1069-3181. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
Svensson, Marina, The Chinese Debate on Asian Values and Human Rights: Some Reflections on Relativism, Nationalism and Orientalism, in Brun, Ole. Human Rights and Asian Values: Contesting National Identities and Cultural Representations in Asia, Ole Bruun, Michael Jacobsen; Curzon, 2000, ISBN 0-7007-1212-7
Wang, Fei-Ling, Organizing through Division and Exclusion: China's Hukou System, Stanford University Press, 2005, ISBN 0-8047-5039-4
Zweig, David, Freeing China's Farmers: Rural Restructuring in the Reform Era, M. E. Sharpe, 1997, ISBN 1-56324-838-7
The silent majority; China. (Life in a Chinese village), The Economist, April 2005
China's Geography: Globalization and the Dynamics of Political, Economic, and Social Change
Anwar Rahman. Sinicization Beyond the Great Wall: China's Xinjiang Uighur Autonomous Region
