Hak LGBT di Polandia
Lokasi Polandia (hijau tua)
Aktivitas sesama jenis legal?	Legal sejak tahun 1932. Selama pendudukan Jerman dari tahun 1939 hingga 1945, hukum Jerman mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis.
Transeksual	Transgender diperbolehkan mengubah jenis kelamin secara hukum.
Pengakuan pasangan sesama jenis	Pernikahan yang dilangsungkan di negara anggota Uni Eropa lainnya diakui.
Adopsi anak oleh pasangan sesama jenis	Pasangan sesama jenis tidak diperbolehkan mengadopsi anak.
Karier militer	Lesbian, gay, dan biseksual diperbolehkan untuk berdinas secara terbuka.
Perlindungan dari diskriminasi	Perlindungan orientasi seksual dalam pekerjaan (lihat di bawah)

Kaum lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) di Polandia menghadapi tantangan hukum yang tidak dialami oleh penduduk non-LGBTQ.^[3] Menurut laporan ILGA-Europe tahun 2025, kondisi hak-hak LGBTQ di Polandia termasuk yang terburuk di antara negara-negara Uni Eropa.^[4]

Aktivitas seksual sesama jenis, baik antara laki-laki maupun perempuan, telah didekriminalisasi pada tahun 1932, ketika negara tersebut memberlakukan batas usia persetujuan yang sama bagi kaum homoseksual dan heteroseksual, yaitu 15 tahun.^[5][6] Polandia memberikan hak yang sama kepada kaum LGBTQ seperti halnya kepada kaum heteroseksual dalam berbagai bidang, seperti: pria gay dan biseksual diperbolehkan mendonorkan darah, kaum gay dan biseksual diperbolehkan berdinas secara terbuka di Angkatan Bersenjata Polandia, dan kaum transgender diperbolehkan mengubah jenis kelamin secara hukum dengan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk menjalani terapi penggantian hormon.^[4] Hukum Polandia melarang diskriminasi ketenagakerjaan berdasarkan orientasi seksual, meskipun perlindungan semacam itu mungkin tidak efektif dalam praktiknya.^[7] Saat ini tidak ada perlindungan untuk layanan kesehatan dan kejahatan kebencian, namun amandemen terhadap undang-undang kejahatan kebencian yang mencakup orientasi seksual dan jenis kelamin/gender sedang dipertimbangkan.^[8][9] Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan dalam Kode Pelanggaran Ringan Polandia, yang melarang penolakan barang dan jasa tanpa “alasan yang sah”, adalah inkonstitusional.^[10] Pada Mei 2026, pemerintah membuat peraturan yang akan mengakui pernikahan sesama jenis - hanya dari negara-negara Uni Eropa lain yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. Polandia sendiri tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis dilakukan di dalam negeri.^[11]

Masyarakat Polandia cenderung memiliki pandangan konservatif terkait isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak LGBTQ. Mayoritas penduduk Polandia beragama Katolik, sehingga persepsi dan penerimaan publik terhadap komunitas LGBTQ sangat dipengaruhi oleh ajaran moral Katolik. Pasal 18 Konstitusi Polandia menyatakan bahwa "Perkawinan, sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, berada di bawah perlindungan dan pengawasan Republik Polandia."^[12] Menurut beberapa ahli hukum, pasal ini melarang pernikahan sesama jenis.^{[13][14][15][16]} Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Administrasi Agung telah memutuskan bahwa Pasal 18 Konstitusi membatasi institusi pernikahan hanya untuk pasangan beda jenis kelamin, dan bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis memerlukan amandemen konstitusi.^{[17][18][19][20][21]} Polandia juga tidak mengakui ikatan sipil, meskipun pembahasan mengenai isu ini masih berlangsung. Sebelum pemilu parlemen Polandia 2015, partai berkuasa Hukum dan Keadilan (PiS) mengambil sikap anti-imigran, dan menjelang pemilu parlemen Polandia 2019, PiS fokus pada penolakan terhadap "ideologi LGBT" Barat yang diduga.^[22] Didorong oleh politisi PiS tingkat nasional,^[22] pada April 2020, 100 dewan kota (dari desa hingga lima provinsi), secara informal mendeklarasikan diri mereka "bebas dari ideologi LGBT", namun pada 6 Februari 2024, Pengadilan Administrasi Provinsi Warsawa membatalkan deklarasi terakhir dari kelompok ini.^[23][24]

Pada 20 Juli 2019, aksi unjuk rasa tandingan yang disertai kekerasan terjadi selama Pawai Kesetaraan pertama di Białystok. Polisi memperkirakan sekitar 800 peserta pawai berhadapan dengan lebih dari 4.000 pengunjuk rasa tandingan, yang jumlahnya jauh melebihi peserta pawai. Saksi mata, jurnalis, dan pemantau HAM mendokumentasikan bahwa para demonstran tandingan tanpa pandang bulu melemparkan batu, bata, petasan, bom kilat, telur busuk, dan botol berisi air seni ke arah para peserta pawai, termasuk anak-anak dan remaja, sehingga membutuhkan intervensi besar-besaran dari polisi anti huru-hara untuk mencegah korban jiwa dalam jumlah besar.^[25][26]

Tingkat penerimaan terhadap komunitas LGBTQ di masyarakat Polandia meningkat pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, terutama di kalangan generasi muda dan mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Warsawa dan Kraków. Terdapat komunitas gay yang cukup aktif dengan klub-klub yang tersebar di seluruh negeri, sebagian besar berlokasi di kawasan perkotaan besar. Selain itu, terdapat beberapa organisasi hak-hak gay, di mana dua yang terbesar adalah Kampanye Melawan Homofobia dan Lambda Warszawa. Jajak pendapat mengenai persepsi publik terhadap hak-hak LGBTQ di Polandia menunjukkan hasil yang bertentangan, dengan banyak survei menunjukkan dukungan besar terhadap kemitraan terdaftar,^[27] sementara beberapa survei menunjukkan mayoritas masih menentang.^[28] Namun, tren umum menunjukkan peningkatan dukungan terhadap kemitraan terdaftar dan pernikahan sesama jenis. Banyak partai politik sayap kiri dan liberal, seperti New Left, Labour Union, Partai Sosial Demokrat, Modern, Together, dan Spring, telah menyatakan dukungan terhadap gerakan hak-hak gay. Legalisasi kemitraan sesama jenis juga menjadi bagian dari program politik Koalisi Sipil dan Jalan Ketiga untuk pemilu parlemen 2023.^[29] Pada November 2023, pasangan menikah sesama jenis mengajukan gugatan ke pengadilan Polandia untuk memperbaiki legalitas pernikahan sesama jenis.^[30] Pada 20 Maret 2026, Mahkamah Administrasi Agung Polandia memutuskan bahwa kantor catatan sipil wajib mengakui dan mencatat akta nikah pasangan sesama jenis yang menikah di negara anggota UE lainnya.^[31][32][33] Putusan tersebut pertama kali diterapkan oleh kantor catatan sipil Warsawa pada 14 Mei 2026.^[34][35]

Sebuah studi tahun 2025 yang dilakukan oleh koalisi bisnis Open for Business memperkirakan bahwa diskriminasi di tempat kerja dan memburuknya kondisi kesehatan masyarakat merugikan perekonomian Polandia hingga 20,4 miliar PLN per tahun akibat hilangnya talenta dan diskriminasi sistemik.^[36]

Referensi