Sejarah
Gagasan untuk melakukan peleburan muncul pertama kali dari ketua Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia, S.M. Hadiprabowo pada September 1953, gagasan itu disambut oleh Soetojo Prawiromidjojo, tokoh dari Gerakan Mahasiswa Merdeka. Didasari keinginan untuk menyatukan organisasi-organisasi mahasiswa nasionalis, S. M Hadiprabowo kemudian mengatur pertemuan dengan pimpinan dua organisasi lainnya. Hadiprabowo kemudian bertemu dengan Slamet Djajawidjaja, Slamet Rahardjo, dan Haruman dari Gerakan Mahasiswa Merdeka. Ia kemudian bertemu Wahyu Widodo, Subagio Masrukin, dan Sri Soemantri dari Gerakan Mahasiswa Marhaenis.[3][5][7]
Pimpinan ketiga organisasi akhirnya setuju untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan diadakan di rumah dinas Wali kota Jakarta (setara dengan Gubernur Jakarta saat ini), Soediro. Dalam pertemuan tersebut, ketiga organisasi berhasil mencapai kesepakatan untuk berfusi, baik secara organisasi maupun secara ideologi. Dalam pertemuan tersebut, nama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dipilih sebagai nama organisasi hasil fusi, disepakati pula nasionalisme dan marhaenisme menjadi ideologi GMNI. Selain dua hal tersebut, pertemuan juga memutuskan Kongres I GMNI akan diadakan di Surabaya.[3]
Pada 23 Maret 1954, Kongres I GMNI diadakan dengan restu langsung dari Presiden Soekarno. Kongres I menetapkan S.M Hadiprabowo sebagai ketua pertama GMNI.[3] Tanggal tersebut juga dipatenkan sebagai hari lahir GMNI dan diperingati sebagai dies natalis atau hari kelahiran GMNI.
Hubungan antara Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan GMNI secara resmi putus setelah rezim Orde Baru melaksanakan kebijakan fusi partai pada 1973, di mana PNI digabung dengan partai lain seperti Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik (Indonesia) ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). GMNI sering dihubungkan dengan parpol PDIP, tetapi hal ini dibantah, karena dalam AD/ART organisasi ini tidak terafiliasi dengan parpol manapun, meskipun ada beberapa kadernya kemudian masuk ke partai politik, seperti PDIP dan lainnya.[8]
.jpeg){kind=small}