Front Pembebasan Nasional Moro (bahasa Inggris:Moro National Liberation Frontcode: en is deprecated , disingkat MNLF) adalah sebuah organisasi politik sekesionis di Filipina yang didirikan pada 1972.[1][5] Kelompok tersebut mualanya adalah sebuah grup pecahan dari Gerakan Kemerdekaan Muslim.[1] MNLF merupakan salah satu organisasi utama dari golongan separatis Moro selama sekitar dua dekade dari 1970an.[1] Kelompok tersebut berjuang demi kemerdekaan Bangsamoro yang meliputi wilayah Mindanao, Palawan dan Sulu.[6]
Pada 1996, MNLF menandatangani sebuah perjanjian damai dengan pemerintah Filipina dengan kesepakatan untuk membuat Kawasan Otonomi Muslim Mindanao, sebuah kawasan yang terdiri dari dua provinsi daratan utama dan tiga provinsi pulau di mana penduduk yang didominasi Muslim menikmati pemerintahan sendiri.[7]Nur Misuari diangkat sebagai gubernur kawasan tersebut tetapi masa jabatannya berakhir dalam kekerasan ketika ia memimpin pemberontakan yang gagal melawan pemerintah Filipina pada November 2001,[7] dan melarikan diri ke Sabah sebelum dikembalikan ke Filipina oleh otoritas Malaysia.[1][8][9]
MNLF secara internasional diakui oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Uni Parlementer Negara-Negara Anggota-nya.[10] Sejak 1977, MNLF telah menjadi anggota pengamat OKI.[11] Pada 30 Januari 2012, MNLF menjadi anggota pengamat Uni Parlementer Kerja Sama Islam, pada saat sesi global UPKI ke-7 yang diadakan di Palembang, Indonesia.[12]
Referensi
12345Daniel Cassman (14 Agustus 2015). "Moro National Liberation Front". Mapping Militant Organizations - Stanford university. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-12-26. Diakses tanggal 2016-06-16.
↑"Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2016-10-11. Diakses tanggal 2017-05-26.
↑"Philippines rebel leader arrested". BBC News. 25 November 2001. Diarsipkan dari asli tanggal 26 September 2015. Diakses tanggal 26 September 2015. Malaysia's Inspector-General of Police Norian Mai said Mr Misuari and six of his followers were arrested at 3.30 am on Saturday (1930 GMT Friday) on Jampiras island off Sabah state. Manila had ordered his arrest on charges of instigating a rebellion after the government suspended his governorship of an autonomous Muslim region in Mindanao, the ARMM. Although the Philippines has no extradition treaty with Malaysia, the authorities have already made clear that they intend to hand Mr Misuari over to the authorities in Manila as soon as possible. Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad had said before the arrest that, although his country had provided support to the rebel group in the past in its bid for autonomy, Mr Misuari had not used his powers correctly. "Therefore, we no long feel responsible to provide him with any assistance," he said.
.jpg)
