Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024[1]
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si.
Situs web
http://www.kemenperin.go.id/

Direktorat Jenderal Industri, Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.O, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta penga.wasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian non-logam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.

Sejarah nomenklatur

• Direktorat Jenderal Industri Kimia (1974–1984)^[2]
• Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar (1984–1994)^[3][4]
• Direktorat Jenderal Industri Kimia (1994–1996)^[5]
• Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, dan Kimia (1996–1998)^[6]
• Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (1998–2005)^[7][8]
• Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia (2005–2010)^[9]
• Direktorat Jenderal Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka (2005–2010)^[9]
• Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur (2010–2015)^[10]
• Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (2015–2018)^[11]
• Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (2018–)^[12][1]

Dasar Hukum

• Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005^[9]
• Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010^[10]
• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015^[11]
• Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020^[12]
• Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024^[1]

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Referensi