• 
  Lambang Propinsi Sumatera Utara
• 
  Peta lokasi Propinsi Sumatera Utara di Indonesia
• 
  Peta lokasi Kabupaten di Sumatera Utara

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Sumatera Utara berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa	Lambang	Peta lokasi
1	12.09	Kabupaten Asahan	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	25	27/177
2	12.19	Kabupaten Batu Bara	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007[2]	2 Januari 2007	12	10/141
3	12.11	Kabupaten Dairi	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964[3]	23 September 1964	15	8/161
4	12.07	Kabupaten Deli Serdang	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	22	14/380
5	12.16	Kabupaten Humbang Hasundutan	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003[4]	25 Februari 2003	10	1/153
6	12.06	Kabupaten Karo	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	17	10/259
7	12.10	Kabupaten Labuhanbatu	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	9	23/75
8	12.22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008[5]	21 Juli 2008	5	2/52
9	12.23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008[6]	21 Juli 2008	8	8/82
10	12.05	Kabupaten Langkat	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	23	37/240
11	12.13	Kabupaten Mandailing Natal	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998[7]	23 November 1998	23	27/377
12	12.04	Kabupaten Nias	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	10	-/170
13	12.25	Kabupaten Nias Barat	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008[8]	26 November 2008	8	-/105
14	12.14	Kabupaten Nias Selatan	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003[4]	25 Februari 2003	35	2/459
15	12.24	Kabupaten Nias Utara	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008[9]	26 November 2008	11	1/112
16	12.21	Kabupaten Padang Lawas	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007[10]	10 Agustus 2007	12	1/303
17	12.20	Kabupaten Padang Lawas Utara	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007[11]	10 Agustus 2007	9	2/386
18	12.15	Kabupaten Pakpak Bharat	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003[4]	25 Februari 2003	8	-/52
19	12.17	Kabupaten Samosir	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003[12]	18 Desember 2003	9	6/128
20	12.18	Kabupaten Serdang Bedagai	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003[12]	18 Desember 2003	17	6/237
21	12.08	Kabupaten Simalungun	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	32	27/386
22	12.03	Kabupaten Tapanuli Selatan	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	14	37/211
23	12.01	Kabupaten Tapanuli Tengah	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	20	56/159
24	12.02	Kabupaten Tapanuli Utara	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[1]	14 November 1956	15	11/241
25	12.12	Kabupaten Toba	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998[7]	23 November 1998	16	13/231
26	12.75	Kota Binjai	Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956[13]	24 November 1956	5	37/-
27	12.78	Kota Gunungsitoli	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008[14]	26 November 2008	6	3/98
28	12.71	Kota Medan	Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956[15]	23 Maret 1956	21	151/-
29	12.77	Kota Padang Sidempuan	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001[16]	21 Juni 2001	6	37/42
30	12.72	Kota Pematangsiantar	Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956[15]	23 Maret 1956	8	53/-
31	12.73	Kota Sibolga	Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956[15]	23 Maret 1956	4	17/-
32	12.74	Kota Tanjungbalai	Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956[13]	24 November 1956	6	31/-
33	12.76	Kota Tebing Tinggi	Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956[13]	24 November 1956	5	35/-

Referensi