Purbaya Buka Suara Soal Pajak JHT, Ini Penjelasan Lengkapnya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Ia mengatakan mayoritas pekerja yang mencairkan dana JHT tidak dikenakan pajak. Menurutnya, sekitar 96 persen penerima manfaat memperoleh pencairan di bawah Rp 50 juta sehingga bebas dari kewajiban pembayaran pajak.
Penerimaan JHT dan Pajak
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah masih mengevaluasi apakah ketentuan pajak bagi penerima dengan nilai pencairan lebih besar perlu disesuaikan. “Yang di Rp 50 juta kan nggak bayar, itu 96%. Nanti kita lihat yang sekian persen perlu dikurangin apa nggak,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Kamis (2/7/2026).
Setiap kemungkinan perubahan kebijakan akan mempertimbangkan aspek keadilan sekaligus kondisi perekonomian saat ini. Oleh karena itu, pemerintah belum mengambil keputusan sebelum proses kajian selesai dilakukan. Kementerian Keuangan juga menunggu hasil dialog antara Direktur Jenderal Pajak dengan perwakilan serikat buruh. Masukan dari pertemuan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan.
Evaluasi dan Pertimbangan
“I think in this economy jadi kita lihat dulu keadaan seperti apa. Lagi di-assess kan? Katanya mau ketemu sama buruh juga, kita lihat aja hasilnya seperti apa,â ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan perhatian pemerintah lebih diarahkan kepada pekerja yang menerima manfaat JHT dalam jumlah relatif kecil. Sementara itu, penerima dana pensiun dengan nilai sangat besar dinilai bukan kelompok yang menjadi prioritas dalam pembahasan relaksasi pajak.
Prioritas Pemerintah
“Selama itu just, just itu adil, in this economy just, kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti. Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata pensiunnya gede-gede banget Rp 1 miliar, Rp 2 miliar ya nggak usah, tapi saya akan lihat dulu ya,” pungkasnya.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang panjang dalam menentukan kebijakan pajak yang adil dan efektif bagi penerima JHT. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, pemerintah diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat dan memberikan dampak positif bagi pekerja dan perekonomian secara keseluruhan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.liputan6.com/bisnis/read/8156646/jht-kena-pajak-begini-kata-purbaya, without altering the facts of the original article.