Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja desentralisasi fiskal melalui kemandirian daerah di kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2015-2019. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sendiri dalam kerangka regulasi perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan objek penelitian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang dikeluarkan oleh BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terindikasi dari indikator derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian masih cukup rendah, meskipun demikian terjadi peningkatan kategori setiap indikator ke arah yang lebih baik. Saran dari hasil penelitian adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas desentralisasi fiskal melalui peningkatan sumber penerimaan PAD baru melalui inovasi seperti pengembangan BUMD, optimalisasi pemungutan pajak, dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kata Kunci: Desentralisasi, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian

 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2015-2019.

 Metodologi

baca juga : Rekomendasi Drama Korea Sesuai Jurusan Kuliahmu!

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan rancangan penelitian cross-sectional, yaitu menganalisis data sekunder mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015-2019 pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan analisis deskriptif menggunakan rata-rata dan peta.

 Temuan Utama

1. Derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 masih rendah, dengan PAD hanya sebesar 10-20% dari total pendapatan daerah.

2. Mayoritas daerah di Jawa Barat masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dengan rasio Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah melebihi 50%.

3. Tingkat kemandirian daerah relatif rendah, terutama di wilayah timur dan selatan Provinsi Jawa Barat, yang proporsi PAD terhadap Dana Perimbangan hanya sekitar 25%.

 Ringkasan

Makalah ini mengevaluasi kinerja desentralisasi fiskal di kabupaten/kota di Jawa Barat dari tahun 2015-2019. Penelitian menemukan bahwa desentralisasi fiskal masih cukup rendah, tetapi menunjukkan perbaikan. Derajat desentralisasi fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih rendah, dengan PAD hanya sebesar 10-20% dari total pendapatan daerah. Mayoritas daerah di Jawa Barat masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dengan rasio Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah melebihi 50%. Tingkat kemandirian daerah juga relatif rendah, terutama di wilayah timur dan selatan Provinsi Jawa Barat, yang proporsi PAD terhadap Dana Perimbangan hanya sekitar 25%. Saran dari hasil penelitian adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas desentralisasi fiskal melalui langkah-langkah peningkatan pendapatan seperti pengembangan BUMD, optimalisasi pemungutan pajak, dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

baca juga : Tips Belajar H-1 Bulan UTBK Untuk yang Lintas Jurusan SBMPTN 2021 Tanpa Les

 Kutipan yang Relevan

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan sumber penerimaan PAD baru melalui inovasi dan optimalisasi pemungutan pajak menjadi langkah penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat.

penulis : Ussy

sourch : https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/download/25757/12632