Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bungo selama tahun 2000 hingga 2010 serta menganalisis hubungan PDB dengan tingkat desentralisasi fiskal pada periode yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata hanya 9,247%, yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dan bukan pajak yang memiliki derajat desentralisasi fiskal lebih tinggi sebesar 10,434%. Sumbangan dan bantuan dari hibah provinsi dan daerah menunjukkan nilai yang lebih rendah dari derajat desentralisasi fiskal pendapatan daerah, yaitu hanya 3,187%. Ini mengindikasikan ketergantungan yang besar dari Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap Pemerintah Pusat, ditunjukkan oleh rasio ketergantungan keuangan yang mencapai rata-rata 87,57%. Penelitian juga menemukan bahwa hubungan PDB dengan derajat komponen desentralisasi fiskal terhadap PAD adalah negatif (-0,180), sedangkan hubungan PDB dengan komponen pendanaan desentralisasi fiskal penerimaan pajak dan bukan pajak menunjukkan hubungan positif (0,715). Hubungan PDB dengan derajat komponen desentralisasi fiskal sumbangan dan bantuan dari hibah provinsi dan daerah juga positif (0,648).

 Tujuan Penelitian

1. Mengukur dan menganalisis derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bungo tahun 2000-2010.

2. Menganalisis hubungan antara PDB dengan derajat desentralisasi fiskal pada kurun waktu yang sama.

 Metodologi

– Analisis Kuantitatif: Untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bungo selama tahun 2000-2010, termasuk pengukuran PAD, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan sumbangan/bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

– Analisis Korelasi: Untuk mengkaji hubungan antara PDB dengan berbagai komponen desentralisasi fiskal.

baca juga : Registrasi Polsuspas 2024: Persyaratan, Jadwal, dan Formasi Lengkap

 Temuan Utama

– Derajat Desentralisasi Fiskal PAD: Sangat rendah, hanya 9,247% secara rata-rata selama kurun waktu 2000-2010.

– Hibah dan Bantuan: Derajat desentralisasi fiskal hibah dan bantuan dari pemerintah provinsi dan daerah bahkan lebih rendah, hanya 3,187%.

– Ketergantungan Keuangan: Tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap pemerintah pusat, dengan rasio ketergantungan keuangan mencapai rata-rata 87,57%.

– Hubungan PDB dengan Derajat Desentralisasi Fiskal:

  – PAD: Negatif (-0,180).

  – Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak: Positif (0,715).

  – Hibah dan Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Daerah: Positif (0,648).

 Ringkasan

baca juga : Kematian Pertama Dunia Akibat Virus Oropouche Terjadi di Brasil: Apa yang Perlu Diketahui?

Makalah ini mengukur dan menganalisis derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bungo dari tahun 2000 hingga 2010 serta mengkaji hubungan antara PDB dengan derajat desentralisasi fiskal pada periode yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal PAD di Kabupaten Bungo sangat rendah, mengindikasikan ketergantungan yang besar terhadap Pemerintah Pusat. Hubungan PDB dengan berbagai komponen desentralisasi fiskal bervariasi, dengan hubungan negatif pada PAD dan hubungan positif pada penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, serta hibah dan bantuan dari pemerintah provinsi dan daerah. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan fiskal yang lebih mandiri dan berkeadilan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

penulis : ussy

sumber : https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/download/1336/6383