Abstrak

Sejak berdirinya, Indonesia memilih menjalankan pemerintahan dengan sistem desentralisasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik. Meskipun Pemerintah Pusat telah banyak memberikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi fiskal, kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terwujud, dan pelayanan publik masih memerlukan banyak perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dari aspek filosofi dan paradigma yang digunakan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, dengan tujuan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan desain sumber-sumber pendanaan pemerintahan daerah yang lebih adil untuk mengatasi ketegangan dan gejolak politik antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber dana operasional Pemda terdiri dari pajak dan retribusi daerah serta dana perimbangan dari APBN.

 Tujuan Penelitian

– Menganalisis pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

baca juga : Mengenal Jurusan Ilmu Komunikasi:Kurikulum, Peluang Kerja, dan Tantangannya

– Menganalisis aspek filosofis dan paradigma yang digunakan dalam desentralisasi fiskal.

– Mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

 Metodologi

– Pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia.

– Fokus pada aspek filosofis dan paradigmatik desentralisasi fiskal.

– Mungkin melibatkan tinjauan literatur, kebijakan, dan perspektif konseptual yang relevan daripada pengumpulan data primer.

baca juga : Klasemen Sementara Medali Olimpiade Paris 2024: Jepang Memimpin

 Temuan Utama

– Desentralisasi fiskal di Indonesia dilaksanakan dengan desain sumber pendanaan yang lebih adil bagi pemerintah daerah untuk mengatasi ketegangan dan masalah politik antara pemerintah pusat dan daerah.

– Sumber pendanaan bagi pemerintah daerah meliputi pajak dan retribusi daerah, serta dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

 Ringkasan

Makalah ini menganalisis implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek filosofis dan paradigma yang digunakan. Kesimpulannya, desentralisasi fiskal diimplementasikan dengan desain sumber pendanaan pemerintah daerah yang lebih adil untuk mengatasi ketegangan dan gejolak politik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber pendanaan ini meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dari APBN. Meskipun demikian, kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terwujud dan pelayanan publik masih memerlukan banyak perbaikan, menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal masih perlu ditingkatkan.

baca juga : Memahami Kecerdasan Buatan (AI): Definisi, Sejarah, Manfaat, dan Contoh Penggunaannya

Desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan dana mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di daerah. Namun, implementasinya harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat benar-benar membawa manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

penulis  : ussy nazwa pratiwi 

sumber : https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/download/2972/2693