Ahli Ungkap Alasan MBG Masuk Anggaran Pendidikan, Begini Penjelasannya

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (UU APBN 2026) dengan menghadirkan ahli dan saksi dari Presiden serta DPR. Dalam sidang tersebut, ahli dari pemerintah, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sunny Ummul Firdaus, menjelaskan alasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Menurutnya, program tersebut harus memiliki keterkaitan langsung dengan peserta didik dan mendukung fungsi pendidikan secara rasional.

Apa yang Terjadi di Sidang MK?

Dalam sidang lanjutan uji materi UU APBN 2026 di MK, pemerintah menghadirkan Sunny Ummul Firdaus sebagai ahli. Ia menjelaskan bahwa penempatan program MBG dalam anggaran pendidikan harus memenuhi sejumlah parameter konstitusional. Program tersebut harus memiliki keterkaitan langsung dengan peserta didik, mendukung fungsi pendidikan secara rasional, tidak menggantikan atau mengurangi komponen utama pendidikan, serta dapat diawasi, diaudit, dan dievaluasi secara akuntabel.

Sunny menegaskan bahwa konstitusionalitas penempatan program MBG dalam anggaran pendidikan harus memenuhi parameter pembatas. Pertama, sasaran utamanya harus peserta didik dalam satuan pendidikan. Kedua, program harus memiliki indikator yang dapat menunjukkan hubungan dengan fungsi pendidikan. Ketiga, program tidak boleh menggantikan atau mengurangi komponen utama pendidikan. Keempat, penganggaran harus transparan, akuntabel, dan dapat dievaluasi.

Mengapa MBG Dimasukkan dalam Anggaran Pendidikan?

Menurut Sunny, program MBG bukan dipahami sebagai program pangan umum, melainkan sebagai dukungan langsung bagi peserta didik agar dapat mengikuti proses pendidikan secara lebih efektif. Dalam konteks ini, penempatan program MBG dalam anggaran pendidikan dapat dipahami secara konstitusional hanya apabila program tersebut diarahkan kepada peserta didik dalam satuan pendidikan dan berfungsi menunjang kesiapan belajar, kehadiran, konsentrasi, partisipasi, serta perkembangan peserta didik.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Pembahasan ini memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan anggaran pendidikan di masa depan. Jika program MBG diterima sebagai bagian dari anggaran pendidikan, maka hal ini dapat menjadi preseden untuk program-program lain yang mendukung pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan DPR untuk memastikan bahwa program-program tersebut memenuhi parameter konstitusional dan mendukung fungsi pendidikan secara efektif.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kebijakan anggaran pendidikan masih memiliki banyak tantangan ke depan. Pemerintah dan DPR harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus untuk memastikan bahwa program-program pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.liputan6.com/news/read/8139025/penjelasan-ahli-soal-mbg-masuk-anggaran-pendidikan, without altering the facts of the original article.