Weltpolitik ("Politik Dunia") strategi kebijakan yang dibentuk oleh kerajaan jerman pada masa Kaisar Wilhelm II. Tujuan adanya kebijakan tersebut untuk menginisiasi jerman sebagai kekuatan global. Meskipun dianggap sebagai rencana penyatuan jerman oleh masyarakat Wilhelmine, kebijakan ini melahirkan sebuah perubahan mendasar dari Realpolitik Defensive era Bismarck. Weltpolitik berada di antara penyamaan (unifikasi) dan pembedaan (diferensiasi) yang artinya, ada dorongan untuk membuat dunia menjadi satu sistem yang beragam, namun disaat yang sama muncul perbedaan-perbedaan baru yang memisahkan berbagai wilayah, hal ini menyebabkan politik dunia melibatkan pertarungan antara penyebaran demokritisasi di seluruh dunia melawan perbedaan sistem kekuasaan yang tetap ada^[1]

Pembentukan muasal kebijakan ini dilansir dalam debat Reichstag pada tanggal 6 Desember 1987 saat itu Menteri Luar Negeri Jerman Bernhard Von Bülow menyatakan: "dengan satu kata: Kami tidak ingin membiarkan siapa pun berada di bawah naungan, namun kami juga menuntut tempat kami sendiri di bawah matahari." (Mit einem Worte: wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne).^[2]

History

Nancy Mitchell mengatakan bahwa terciptanya Weltpolitik adalah bertujuan untuk perubahan dalam penerapan kebijakan luar negeri pada Jerman. Jerman kemudian memusatkan usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya perang dua block di Eropa yang terjadi saat pemecatan Otto von Bismarck oleh Wilhelm. Sebelum Weltpolitik muncul, fokus didominasi pada penggunaan militer dan diplomasi halus untuk mempertahankan legalitasnya. Secara khusus, Bismarck mewaspadai perolehan koloni di luar negeri dan ingin mempertahankan jerman sebagai "penengah jujur" dalam urusan kontinental, meskipun pada Kongres Berlin 1878 telah mengungkapkan keterbatasan mediasi yang dilakukannya^[3].

Namun, jika tidak melihat dari skeptisme awal Bismarck, fondasi kerajaan kolonial Jerman telah diletakkan selama masa jabatannya sejak tahun 1884 dan seterusnya, ketika pemerintah jerman mulai memposisikan harta pribadi para penjajah seperti Adolf Lüderitz, Adolph Woermann, Carl Peters, dan Clemens Denhardt di bawah perlindungan kerajaan Jerman, yang memerlukan harga seperti dalam pemberontakan Abushiri tahun 1888^[4].

Strategy

Ekspansi militer dan fokus utama pada kebijakan ini adalah pembangunan angkatan laut yang kuat (Flottenpolitik) untuk melindungi jalur perdagangan dan memperluas koloni luar.^[5]

Dinaungan Weltpolitik, meskipun perang dua blok menjadi perhatian utama Jerman seperti dibuktikan melalui Rencana Schlieffen, Wilhelm II jauh lebih berambisi^[1]. Kebijakan kolonial secara resmi menjadi masalah prestise nasional, yang dipromosikan oleh partai penekan dalam perebutan afrika yang sedang berlangsung, namun hanya akuisisi yang relatif kecil dilakukan seperti teluk Kiatschous dan Neukamerun. Ambisi kolonial lebih lanjut tercermin dalam genosida Herero dan Nama dari tahun 1904 dan penindasan Pemberontakan Maji Maji dari tahun 1907, serta dalam Krisis Maroko Pertama dan Kedua tahun 1905 dan 1911^[2].

Sebuah kompetisi persenjataan angkatan laut Inggris-Jerman kemungkinan besar kalah ketika jerman tidak sanggup mengimbangi kekuatan inggris setelah muncul kapal perang dreadnought sejak tahun 1906 dan seterusnya, dengan Konvensi Inggris-Rusia dan Triple Entente tahun 1908^[4].

Referensi

Bacaan Lanjutan

• Carroll, E. Malcolm. Jerman dan kekuatan-kekuatan besar, 1866–1914: Sebuah studi tentang opini publik dan kebijakan luar negeri (1938) daring ; hlm. 347–484; ditulis untuk mahasiswa tingkat lanjut.