UNLP merupakan dokumen perjalanan sah yang bisa digunakan layaknya paspor nasional (dalam misi resmi saja). Namun demikian, pemegang UNLP sering menjumpai petugas imigrasi yang tidak familier dengan dokumen ini dan meminta mereka menunjukkan paspor nasional juga.[4] Seperti paspor nasional, sejumlah negara/kawasan menerima UNLP tanpa perlu visa (e.g., Kenya, Britania Raya, Wilayah Schengen, Lebanon, dll.), tetapi banyak negara yang mewajibkan visa sebelum pemegang UNLP diterima masuk suatu negara. Kebangsaan pemegang UNLP tidak dipermasalahkan.
Sebagian besar pejabat memiliki UNLP biru (sampai level D-1) yang status hukumnya sama seperti paspor dinas (tetapi status diplomatiknya dapat diberikan kepada pemegang apabila visa yang tercantum di UNLP berupa visa diplomatik). UNLP merah diterbitkan untuk pejabat tinggi (D-2 dan di atasnya), dan tergantung jabatannya, paspor ini juga mencakup hak-hak diplomatik. UNLP merah mirip dengan paspor diplomatik.
Munch, Wolfgang (2011), "The UN Laissez Passer: Legal Reflections and Managerial Issues", From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Bruno Simma, Oxford University Press, ISBN9780199588817;
Artikel bertopik Wikipedia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
