Militer

Ia mulai bekerja sebagai seorang pegawai pemerintah Book Houder dalam pemerintah kota Bandung. Selama zaman Jepang, ia dijadikan inspektur keuangan kota Bandung.^[2] Seusai kemerdekaan Indonesia, ia menjadi pemimpin Badan Keamanan Rakyat di kota Bandung, dan selama perang kemerdekaan Suprayogi menjadi anggota Kodam III/Siliwangi (pada masa itu Divisi Siliwangi). Ia menjabat sebagai berbagai macam perwira, seperti ketua persediaan dan kepala staf khusus. Setelah perang kemerdekaan, ia terus mengabdi dalam TNI, dan pada tahun 1955 ia telah diangkat menjadi Direktur Peralatan AD.^[3][4]

Pada bulan Agustus 1956, dengan pangkat letnan kolonel, Suprayogi ditunjuk menjadi Panglima Kodam Siliwangi menggantikan Alexander Evert Kawilarang.^[4] Sejumlah oknum perwira Siliwangi pada masa itu berencana meluncurkan kudeta, dan salah satu tindakan pertamanya adalah mengumpulkan para komandan resimen dan kodim untuk menyatakan posisinya yang melawan kudeta apapun, dan mendeklarasikan secara publik bahwa kudeta berlawanan dengan posisi Kodam.^[5] Sejumlah oknum perwira Siliwangi seperti Kemal Idris belakangan dicopot jabatannya seusai suatu peristiwa di mana satu resimen Siliwangi dikirim ke Jakarta untuk mencoba meluncurkan kudeta, tetapi dihentikan oleh kesatuan Siliwangi lainnya tanpa pertumpahan darah.^[6] Ia digantikan oleh R.A. Kosasih tanggal 20 Februari 1958.^[7]

Pemerintahan

Suprayogi pertama ditunjuk sebagai menteri tanggal 25 Juli 1958 oleh presiden Sukarno untuk mengisi jabatan Menteri Negara Stabilisasi Ekonomi dalam Kabinet Djuanda. Pada saat itu ia berpangkat kolonel.^[2][8][9] Dalam kabinet berikutnya yakni Kabinet Kerja I, jabatannya diubah jadi Menteri urusan Produksi.^[10] Ia tetap memegang jabatan itu dalam Kabinet Kerja II, tetapi dalam TNI ia dinaikkan pangkat menjadi brigadir jenderal.^[11] Ia naik pangkat lagi menjadi mayor jenderal, dan dalam Kabinet Kerja III jabatannya menjadi Menko urusan Produksi, merangkap Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.^[12]

Selama masa Suprayogi menjabat Menteri PU&T, dilangsungkan sejumlah proyek konstruksi skala besar, seperti pembangunan Jembatan Ampera, Kompleks Olahraga Senayan, Waduk Jatiluhur, dan Bandara Ngurah Rai.^[2] Dalam Kabinet Kerja IV, jabatan Menko urusan Produksi ditiadakan, tetapi Suprayogi masih menjabat sebagai Menteri PU&T.^[13] Ia terus memegang jabatan tersebut sampai digantikan oleh Sutami dalam Kabinet Dwikora II.^[14]

Seusai menjabat sebagai menteri, Suprayogi ditugaskan menjadi ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 1966. Selama zaman Orde Lama, BPK di bawah kendali langsung presiden, sehingga tidak efektif dan di bawah Suprayogi sejumlah kasus baru mulai ditangani pada tahun 1967.^[15] Ia menjabat ketua BPK sampai digantikan Umar Wirahadikusumah tahun 1973.^[16] Setelah selesai di BPK, Suprayogi masuk ke dalam Dewan Pertimbangan Agung antara 1973 sampai 1978. Pada waktu itu, Suprayogi sudah pensiun dari TNI, dengan pangkat letnan jenderal.^[17]

Olahraga

Selagi menjabat sebagai menteri produksi, Suprayogi juga sempat menjadi ketua umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI). Sebagai ketua umum PRSI, pada tahun 1960 Suprayogi merupakan tokoh yang mengusulkan sistem pelatihan terpusat untuk atlet-atlet Indonesia, khususnya yang akan dikirim ke Pesta Olahraga Asia 1962 di Jakarta. Sistem yang diusulkan Suprayogi ini belakangan dikenal sebagai sistem Pelatnas dan menjadi basis seleksi dan pelatihan kontingen Indonesia ke depannya.^[18] Ia merupakan ketua umum PRSI antara tahun 1953 sampai 1983 dan ketika masa jabatannya berakhir ia dianugerahi gelar "Bapak Renang Indonesia" pada kongres PRSI 1983 di Malang.^[19] Sebelum kongres tersebut, Suprayogi memang sudah menyatakan tidak berniat lagi untuk maju sebagai ketua umum.^[20]

Setelah selesai menjadi menteri, Suprayogi juga menjadi ketua harian Komite Olahraga Nasional Indonesia sejak bulan Mei 1973 menggantikan Hamengkubuwono IX yang menjadi wakil presiden,^[3][21] sampai tahun 1986.^[22] Ia juga mewakili Indonesia di Komite Olimpiade Internasional antara 1973 sampai ia pensiun tahun 1989.^[22]