Negeri Sembilan merupakan salah satu negara bagian bersistem diraja yang membentuk Malaysia modern. Sejarah Negeri Sembilan merupakan proses sejarah yang panjang dan kompleks, dibentuk oleh interaksi antara faktor geografi, migrasi manusia, perkembangan politik, serta pengaruh kolonial.

Jejak awal kehidupan di wilayah ini dapat ditelusuri sejak masa prasejarah melalui keberadaan permukiman manusia purba, yang kemudian diikuti oleh komunitas Orang Asli, khususnya kelompok Sakai, sebagai penduduk asal yang menghuni kawasan pedalaman. Memasuki abad ke-15 dan ke-16, migrasi masyarakat Minangkabau dari Sumatra membawa perubahan besar terhadap struktur sosial dan politik tempatan melalui pengenalan sistem adat Perpatih yang menjadi asas identitas Negeri Sembilan. Proses tersebut mencapai kematangannya dengan terbentuknya institusi diraja Negeri Sembilan pada akhir abad ke-18 melalui pelantikan Yang di-Pertuan Besar, yang memperkukuh sistem pemerintahan berteraskan perpaduan antara adat dan Islam.

Pada penghujung abad ke-19, Negeri Sembilan berada di bawah pengaruh kolonial British melalui pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, yang membawa transformasi dalam sistem pentadbiran, ekonomi, dan hubungan politik. Era kolonial ini akhirnya berakhir apabila Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan daripada British pada tahun 1957, sebelum pembentukan Malaysia pada tahun 1963, menjadikan Negeri Sembilan sebagai salah satu negeri yang terus mempertahankan keunikan warisan sejarah, adat, dan institusi pemerintahannya dalam kerangka negara bangsa Malaysia moden.

Pemukiman Awal di Negeri Sembilan

Berdasarkan temuan arkeologis, permukiman manusia paling awal di wilayah Negeri Sembilan diperkirakan berada di Gua Pelangi, sebuah gua batu kapur yang terletak di dekat Simpang Pertang, Distrik Jelebu. Ekskavasi arkeologi yang dilakukan oleh Universiti Sains Malaysia menemukan sejumlah artefak, seperti alat-alat batu dan sisa-sisa makanan, yang berdasarkan analisis penanggalan radiokarbon diperkirakan berusia lebih dari 14.000 tahun.^[1][2][3] Temuan tersebut menunjukkan bahwa kawasan Gua Pelangi merupakan salah satu situs prasejarah penting yang menjadi bukti keberadaan hunian manusia pada masa awal di wilayah Negeri Sembilan.

Jauh sebelum migrasi diaspora Minangkabau ke Malaya, kawasan Negeri Sembilan dan Semenanjung Malaya telah dihuni oleh kelompok-kelompok Orang Asli dari masyarakat Negrito dan Melayu Proto^[4][5] yang masing-masing terbagi lagi ke dalam kelompok-kelompok etnik kecil atau suku bangsa seperti Semelai, Semai, Jakun, dan Semang^[6][7]. Mereka hidup di dalam hutan, berpindah-pindah, menjadi peramu-pengumpul hasil hutan, dan bercocok tanam, khususnya padi bukit. Secara sosial dan kemasyarakatan, masing-masing kelompok orang asli diketuai oleh seorang pemimpin yang bergelar Batin. Mereka mengamalkan kepercayaan animisme dan dinamisme.

Walaupun mereka secara virtual jauh daripada hiruk-pikuk peradaban global masa itu, kaum orang Asli ini telah berhimpun dalam konfederasi-konfederasi politik kecil dan mengakui kedaulatan kekuasaan politik besar di kawasan itu seperti Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Johor-Riau. Terdapat empat negeri Sakai yaitu Klang, Sungai Ujong, Jelebu, dan Johol. Menurut Sejarah Melayu, daerah Klang mempunyai seorang penghulu bernama Tun Perak. Manakala Sungai Ujong diketuai oleh Tun Tukal^[8].

Sekitar abad ke-16 Masehi, masyarakat Minangkabau telah datang dan mendiami kawasan pesisir pantai di selatan Negeri Sembilan (Sungai Linggi). Mereka turut membawa praktik adat Minangkabau yang kemudian di Malaya dikenal sebagai Adat Perpatih.^[9][10][11] Para pendatang ini memperkenalkan sistem sosial, politik, ekonomi dan agama kepada masyarakat Orang Asli di Negeri Sembilan. Orang-orang Minangkabau memiliki sistem adat yang menetapkan garis keturunan dari pihak ibu atau ‘matrilineal’. Dari abad ke-17 hingga ke-19 Masehi, para pemukim Minangkabau yang telah bercampur dengan kelompok-kelompok etnik Orang Asli bergerak lebih jauh ke kawasan pedalaman Negeri Sembilan.

Kedatangan perantau Minangkabau menyebabkan perkawinan campur antara masyarakat Minangkabau dan Orang Asli yang kemudian mewujudkan suku Biduanda, salah satu dari 12 (dua belas) suku (klan) yang membentuk masyarakat Negeri Sembilan kontemporer^[8]. Dari suku Biduanda ini lah para pembesar negeri seperti Datuk-Datuk Undang (pemimpin empat luhak besar seperti Sungai Ujong, Johol, Jelebu, dan Rembau) dan para penghulu (pemimpin bagi luhak-luhak yang lebih kecil) dipilih. Masyarakat Minangkabau yang datang kemudian hari tidak semuanya berasal dari satu nagari/kampung yang sama di tanah Minangkabau, tetapi dari nagari-nagari berbeda di Luhak Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Kota. Mereka juga tidak semuanya datang langsung dari kampung halaman mereka, tetapi sebagian besar bermigrasi ke Negeri Sembilan melalui daerah-daerah ketiga seperti Siak dan Johor.

Pemerintahan Diraja di Negeri Sembilan

Masyarakat pendatang dari Dataran Tinggi Minangkabau yang kemudian bercampur baur dengan masyarakat Orang Asli segera membentuk politi-politi kecil berupa nagari seperti di tanah asal mereka di Sumatera, namun mereka tetap mengakui kekuasaan para sultan yang mengelilingi nagari mereka seperti Kesultanan Malaka dan Johor-Riau. Pada abad ke-16, komunitas Minangkabau tersebar di pantai barat Tanah Melayu, seperti Naning dan Rembau. Pada abad berikutnya, mereka menyusuri Sungai Muar menuju hulu melalui Jalan Penarikan, membuka Jelebu, Jempol, Ulu Muar, dan Seri Menanti. Bukti Portugis mencatat partisipasi Minangkabau membantu Johor menyerang Portugis di Melaka pada 1586. Rembau tercatat sebagai kerajaan sah pada 1540 dan berkembang puncaknya pada pertengahan abad ke-17, sebagaimana perjanjian Belanda menyebut “Rembau and its nine states” pada 1646.^[5][10]

Setelah runtuhnya Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Johor-Riau mengambil peranan penting sebagai patron atau pelindung dari nagari-nagari kecil diaspora Minangkabau ini. Namun melemahnya Kesultanan Johor-Riau di abad ke-18 Mesehi akibat krisis internal seperti pembunuhan Sultan Mahmud Shah II pada 1699 dan perebutan tahta membuat Johor kesulitan dalam mengendalikan wilayah-wilayah naungannya, termasuk Negeri Sembilan. Di saat yang sama, para petualang Bugis di Malaya semakin memperburuk situasi. Dikarenakan kekosongan kekuasaan ini, para datuk undang dan penghulu luhak berupaya untuk melindungi independensi mereka, termasuk dalam mengamalkan Adat Perpatih terutama dari tekanan petualang-petualang Bugis dan Portugis. Kelemahan Johor membuka peluang bagi para penghulu untuk mengundang pemimpin dari Pagaruyung sebagai simbol legitimasi adat tertinggi.

Menghadapi kondisi politik yang semakin tidak menentu waktu itu, para penghulu dari Sungai Ujong, Jelebu, Johol, dan Rembau (yang kemudian dikenal sebagai Undang Empat) mencapai kesepakatan pada sekitar tahun 1760–1770 untuk mengundang seorang raja dari Kerajaan Pagaruyung sebagai pemimpin Negeri Sembilan. Pilihan tersebut didasarkan pada kedudukan Pagaruyung yang dipandang sebagai pusat kebudayaan dan adat Minangkabau sekaligus sumber legitimasi Adat Perpatih. Kehadiran seorang putra raja dari Pagaruyung diharapkan mampu memperoleh penerimaan dari seluruh masyarakat serta mempersatukan negeri-negeri di bawah naungan sistem adat yang sama, terutama setelah beberapa calon pemimpin sebelumnya dinilai tidak mampu menjalankan Adat Perpatih secara konsisten.

Untuk merealisasikan kesepakatan tersebut, sebuah utusan yang dipimpin oleh Panglima Bandan dan Panglima Bandut diberangkatkan ke Pagaruyung guna menyampaikan permohonan resmi kepada pihak kerajaan. Permintaan tersebut disetujui oleh Sultan Munim Syah III (Sultan Abdul Jalil Johan Berdaulat), yang kemudian menunjuk putranya, Raja Mahmud, untuk berangkat ke Negeri Sembilan sebagai calon penguasa.

Peristiwa ini selanjutnya menjadi landasan bagi lahirnya ungkapan tradisional yang mencerminkan struktur legitimasi politik Negeri Sembilan, yakni:

Beraja ke Johor (sebagai pengakuan terhadap kedaulatan nominal Johor)

Bertali ke Siak (yang menunjukkan hubungan kekeluargaan dengan Siak)

Bertuan ke Minangkabau (yang menegaskan legitimasi adat yang bersumber dari Pagaruyung).

Raja Mahmud yang kemudian bergelar sebagai Raja Melewar diangkat pada tahun 1773 sebagai kepala atau pembesar utama dengan gelar Yamtuan Negeri Sembilan atau Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan oleh Datuk-Datuk penghulu luak (waktu itu belum bergelar Undang) di Kampung Penajis, Rembau. Gelaran Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan sebelumnya juga dikenal sebagai Yang di-Pertuan Besar Seri Menanti dan menjadi raja di lingkungan Luak Tanah Mengandung yang meliputi Seri Menanti yaitu Ineh, Terachi, Ulu Muar, Gunung Pasir dan Jempol. Sementara itu, luhak-luhak lainnya di Negeri Sembilan berada di bawah perintah para penghulu atau pembesar negeri masing-masing yang dalam kesehariannya dibantu dengan Lembaga dan Buapak Sistem pemerintahan negeri dapat dikatakan satu pemerintahan yang bercorak demokrasi yang berbentuk tier system. Dikatakan dalam sebuah ungkapan :

suatu saat anak buah menjadikan Bapak

suatu saat Bapak menjadikan Lembaga

suatu saat Lembaga menjadikan Penghulu

suatu saat Penghulu menjadi Raja'

Ungkapan tersebut membuktikan kebenaran ini. Sedangkan sistem pentadbiran pula turun dari atas yaitu Raja, Penghulu, Lembaga dan Buapak. Buapak yang memiliki anak buah menyampaikan segala perintah. Itulah yang disebutkan dalam penyebutan adatnya: Berjenjang naik, bertangga turun.

Setelah penjajah Inggris mencampuri pemerintahan, maka berlakulah berbagai perkara yang tidak diinginkan "pecah-pecah dan perintah" yang menjadi permainan penjajah itu telah digunakan dengan bijaksana oleh penjajah Inggris. Akhirnya Sungai Ujung dan Jelebu terpaksa menerima seorang Residen Inggris, kemudian diikuti oleh Rembau manakala Seri Menanti yang telah kalah berperang dengan Inggris yang dibantu oleh Penghulu Syed A.Rahman Sungai Ujung pada tahun 1874M.

Nama Negeri Sembilan sekarang ini diambil dari nama 'Sembilan Negeri' yang diketuai oleh 'Sembilan Penghulu' yang menabalkan Raja Melewar. Perkataan 'Negeri' di pangkal huruf 'Sembilan' itu diambil dari istilah yang lazim dipakai di tanah leluhur Minangkabau yang membawa pengertian satu kawasan atau daerah yang kira-kira seluas luak (luhak) atau mukim atau kampung, orang-orang Minangkabau memanggil dengan nama 'negeri' (Bahasa Minangkabau: nagari).

Masa Jajahan Inggris

Sebelum negara mencapai kemerdekaan seperti halnya negeri-negeri Melayu yang lain, Negeri Sembilan adalah sebuah negeri yang dijajah sejak Yamtuan (Yang Dipertuan) Antah, dikalahkan dalam perang Bukit Putus pada tahun 1874. Resminya Negeri Sembilan bernaung di kekuasaan Kerajaan Inggris (protektorat), dan diperintah oleh Pesuruhjaya Tinggi British (British High Commissioner).

Negeri ini memiliki bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri seolah-olah menggambarkan sebagai sebuah negeri yang berdaulat. Baik Pesuruhjaya Tinggi Inggris yang berkantor pusat di Singapura itu, Residen British atau pegawai-pegawai daerah yang semuanya Inggeris dalam surat menyurat dengan DYMM, Datuk-datuk Undang, Penghulu malah dengan Datuk-datuk Lembaga pun mereka membahasakan dirinya dengan perkataan 'beta' dan 'sahabat beta', artinya mempunyai taraf yang sama.

Tetapi kalau kita meneliti perjanjian yang dikatakan persahabatan di antara British di satu pihak dengan Raja dan Undang di pihak lain ada disebutkan di situ, bahwa kerajaan British berhak meletakkan seorang Pegawai British, yang dipanggil 'British Resident' untuk memberikan nasihat dalam bidang pemerintahan yang mesti dipatuhi kecuali yang mengenai agama dan adat istiadat.

Untuk menjalankan pemerintahan dalam negeri, yang dikatakan bersahabat itu, kerajaan British telah membentuk sebuah majlis pentadbiran yang disebut 'Dewan Keadilan dan Undang. Anggotanya terdiri dari DYMM Yang DiPertuan Besar sebagai Pengerusi, Resident British, Datuk-datuk Undang yang Ampat, Tunku Besar Tampin, Tunku Besar Seri Menanti, Datuk Shahbandar dan seorang ketua kaum Tionghoa, sementara seorang pegawai Inggris menjadi setiausahanya (sekretaris).

Dewan ini memiliki kekuasaan membuat undang-undang dan peraturan. Ia dapat diandaikan seperti Exco sekarang, yang berbeda Exco tidak memiliki kekuasaan membuat undang-undang. Meskipun dikatakan 'Dewan Keadilan' yang dipengerusikan oleh DYMM itu berkuasa membuat undang-undang dan menjadi pusat cucuran tadbir pemerintahan negeri tetapi nasihat Residen British hendaklah diterima dan dipatuhi. Kebijaksanaan diplomasi Inggris yang lunak di sebalik menggunakan perkataan 'nasihat' tidak 'perintah' itu menjadikan orang-orang Melayu termasuk orang-orang besar kita khayal dibuai dalam mimpi-mimpi indah yang tidak ramai di antara kita yang menyadari 'mulut disuap pisang, buntut dicangkuk duri'.

Setelah Perang Dunia II

Setelah Inggris kembali ke Semenanjung ini sesudah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua pada penghujung tahun 1945, kerajaan Inggris telah memaksakan pemerintahan Malayan Union. Dengan itu jadilah negara ini secara langsung terletak di bawah pemerintahan dan jajahan takluk Inggris.

Isu ini telah membangkitkan kemarahan orang-orang Melayu.Dengan persatuan yang kukuh di bawah pimpinan Datuk Onn Jaafar terbentuklah UMNO. Gagasan Malayan Union yang dipaksakan itu ditentang habis-habisan, akhirnya penjajah Inggris mengalah dan Persekutuan Tanah Melayu pun dibentuk pada 1 Februari 1948.

Dalam masa pemerintahan Malayan Union kira-kira dua tahun lamanya itu kekuasaan terletak di tangan seorang pegawai Inggris yang dipanggil 'Resident Commissioner', pegawai Inggris yang pertama bernama A.J. Colder. Raja dan Undang yang sebelum perang sebanyak sedikit boleh bersuara dalam Dewan Keadilan dan Undang, tetapi dalam pemerintahan Malayan Union, 'Dewan' ini tidak wujud lagi.

Setelah 'Persekutuan Tanah Melayu' terbentuk pada tahun 1948 itu, maka corak pemerintahan Negeri Sembilan dan lain-lain negeri di Semenanjung turut berubah. Selain dari Pulau Pinang dan Melaka, semua sembilan buah negeri Melayu yang beraja telah melantik ketua-ketua pemerintah dengan nama 'Menteri Besar'. Bagaimanapun oleh kerana negeri ini masih lagi dijajah, maka kerajaan Inggris tetap juga meletakkan seorang pegawai Inggris yang telah ditukar namanya dari 'British Resident' sebelum perang dan 'Resident Commissioner' dalam masa Malayan Union kepada 'British Adviser' atau Penasihat British'.

Dengan terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu ini bermulalah satu babak baru dalam pentadbiran negeri. Kalau sebelumnya Negeri Sembilan belum ada perlembagaan yang bertulis tetapi sebaik-baik sahaja Persekutuan Tanah Melayu terbentuk pentadbiran Negeri Sembilan juga turut menerima perubahan, sebuah perlembagaan yang bertulis telah dikanunkan.

Dengan berkuatkuasanya perlembagaan ini maka terbentuklah sebuah dewan undangan yang dinamakan Majlis Undangan Negeri (State Legislative Council) dengan semua ahlinya dilantik oleh DYMM Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan dengan persetujuan Undang yang Empat.

Majlis Undangan ini dianggotai seramai 27 orang yang dipengerusikan oleh Menteri Besar.

Majelis Undang Negeri

Ruang Majlis Undang Negeri yang pertama telah ditempatkan di tingkat atas di hujung Bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri yang lama. Di bawah dewan tersebut terletak Mahkamah Tinggi. Persidangan pertama telah diadakan pada tahun 1948. Ahlinya terbahagi kepada dua bahagian, sebagian dikenal dengan nama 'ahli rasmi' dan sebagian lagi ' ahli tidak rasmi'.

Anggota resmi terdiri dari pegawai-pegawai kerajaan yang menjabat yaitu Menteri Besar, Penasihat British, Setiausaha Kerajaan Penasihat Undang-undang, Pegawai keuangan dan Pegawai Daerah Seremban yaitu daerah yang terkanan.

Manakala ahli tidak rasmi pula adalah ahli-ahli yang dilantik yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal, biasanya secara tidak lansung ketua-ketua atau pemimpin-pemimpin bangsa, Melayu, Tiongkok, India dan adakalanya ketua-ketua orang-orang Eurasian. Semua perlantikan ini terpulang kepada budibicara Yang DiPertuan dan Undang dengan nasihat dari Penasihat British. (Senarai ahli-ahli yang pertama dilantik setelah Persekutuan Tanah Melayu wujud).

Pengerusi Persidangan dengan sendirinya ialah Menteri Besar. Menteri Besar yang pertama, Datuk A.Malek b. Yusuf dari 1hb., 1948 - 10hb. Ogos, 1950.

Pilihanraya Pertama 1955

Setelah pemihan umum pertama diadakan pada tahun 1955 kedudukan keanggotaan ahli-ahli Majlis Undangan Negeri ini telah berubah. Dua belas orang dari 24 orang anggota-anggota terdiri dari ahli-ahli yang dipilih oleh rakyat dan 12 orang lagi ahli yang dilantik.

Kali pertama juga dalam sejarah Majlis Undangan Negeri, seorang pengerusi majlis yang dipanggil 'Speaker' telah dilantik dari seorang anggota yang dipilih. Orang yang pertama diangkat menjadi Speaker ialah YB.Cikgu A.Wahab bin Idus, wakil dari kawasan Tampin.

Majelis Undangan yang berbentuk demikian berjalan sehingga pemihan umum 1959. Pemilihan umum kali kedua ini - negara telah mencapai kemerdekaan. Dengan berlangsungnya pilihanraya kali yang kedua ini tercatatlah satu lagi lembaran sejarah dan pentadbiran negeri yang amat bererti bagi pejuang-pejuang politik kerana hasil keringat mereka untuk mendapatkan kemerdekaan telah tercapai. Keseluruhan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dipilih oleh rakyat selain dari membebaskan negara dari cengkaman penjajah Inggeris. Kita bersyukur ke hadrat Allah S.W.T. perjuangan merebut kemerdekaan berjalan dengan licin melalui saluran politik dan perlembagaan meskipun tidak sedikit peluh dan air mata yang bercucuran membasahi persada tanah air.

Majelis Undangan Negeri ini kemudiannya ditukar dengan nama Dewan Undangan Negeri. Seramai 24 orang anggota yang dipilih oleh rakyat termasuk Menteri Besarnya sekali. Dr.Mohd Said bin Muhammad, wakil rakyat Linggi, adalah Menteri Besar yang pertama, sedangkan anggota-anggota Exconya terdiri dari Idris bin Matsil, A.Samad bin Idris, Ariffin bin Ali, Lee Tee Siang, Lim Kee Siong, V. Letchumanan, Setiausaha Kerajaan, Penasihat Undang-undang dan Pegawai Keuangan Negeri turut menganggotai Exco atas nama jawatan 'Ex-officio', pegawai-pegawai ini tidak ada hak memilih.

Pada tahun 1960, bangunan Dewan Undangan Negeri telah dipindahkan dari tempat lama ke bangunan baru.Bangunan ini adalah bangunan ini adalah bangunan Sungai Ujung Club iaitu sebuah kelab yang khusus anggotanya untuk bule saja (keanggotaannya dibukakan kepada orang-orang bukan bule beberapa tahun selepas perang).

Persetujuan telah dicapai di antara kerajaan negeri dengan anggota-anggota kelab ini agar mereka berpindah kebangunan yang ada sekarang (dulunya Istana Hinggap). Bangunan ini telah diubahsuai selaras dengan sebuah Dewan Undangan Negeri, kerana bangunan ini agak besar dan luas, maka sebagian darinya dijadikan bangunan Mahkamah Tinggi dan sebagian lagi dijadikan Pejabat Pertanian Negeri. Bangunan ini telah digunakan selama 26 tahun sehingga bangunan baru yang ada sekarang ini siap untuk digunakan.

Pranala luar

• (Melayu) Raja Kita Diarsipkan 2008-06-12 di Wayback Machine.

1. ↑ "Kebudayaan Pleistosen Akhir-Awal Holosen Di Gua Pelangi, Jelebu, Negeri Sembilan". erepo.usm.my. Diakses tanggal 2026-07-08.
2. ↑ Manap, Abnor Hamizam Abd (2024-07-26). "Misteri 14,000 tahun Gua Pelangi terungkai". Harian Metro (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-07-08.
3. ↑ Sungai Batu Archaeological Complex, Pengkalan Samak Village, Bedong, Kedah, Malaysia; Halim, Mohd Hasfarisham Abd; Gorip, Mohd Aziz; Curator of Negeri Sembilan Museum, Sungai Ujung Road, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia; Muhamad, Rasydan; University Sains Malaysia, Center for Global Archaeological Research, Penang, Malaysia; Masnan, Shyeh Sahibul Karamah; University Sains Malaysia, Center for Global Archaeological Research, Penang, Malaysia; Saidin, Mokhtar (2022-12-30). "ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE OF GUA PELANGI, JELEBU, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA: ITS POTENTIAL AS A HERITAGE TOURISM SITE" (PDF). GeoJournal of Tourism and Geosites. 44 (4): 1282–1291. doi:10.30892/gtg.44412-944. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
4. ↑ "The Teaching of Indigenous Orang Asli Language in Peninsular Malaysia". Procedia - Social and Behavioral Sciences (dalam bahasa Inggris). 208. 2015-11-20. doi:10.1016/j.. ISSN 1877-0428.
5. 1 2 Buyong bin Adil, Haji (1981). Sejarah Negeri Sembilan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
6. ↑ Wook, Izawati; Arif Fahmi Md Yusof; Intan Nadia Ghulam Khan; Mohd, Kamilahwati; Hassan, Fareed Mohd; Mohad, Abd Hakim (2020-12-31). "Orang Asli Customary Land and Adat Perpatih: A Case Study on Temuan Land in Negeri Sembilan". Journal of Malaysian and Comparative Law (dalam bahasa Inggris). 47 (2). ISSN 2948-3786.
7. ↑ Mohd, Kamilah Wati; Mohd Hassan, Fareed; Ghulam Khan, Intan Nadia; Wook, Izawati (2021-01-31). "CUSTOMARY LAND RIGHTS OF ORANG ASLI: A CASE STUDY IN KAMPUNG PARIT GONG, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA". UUM Journal of Legal Studies. 12 (Number 1): 199–217. doi:10.32890/uumjls2021.12.1.9.
8. 1 2
9. ↑ Sahid, Mualimin Mochammad; Rahman, Azman Ab; Hami, Mohamad Ikwan (2018-02-01). ADAT PERPATIH BERPANDUKAN SYARAK: AMALAN DI NEGERI SEMBILAN DAN MINANGKABAU (dalam bahasa Melayu). NAM Publication. ISBN 978-967-14692-5-5.
10. 1 2 Jong, P. E. de Josselin de (1952). Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-political Structure in Indonesia (dalam bahasa Inggris). M. Nijhoff. ISBN 978-0-598-91619-8.
11. ↑ Wain, Alexander; Saleh, Norliza (2024). Panakkal, Abbas; Arif, Nasr M. (ed.). Adat Perpatih in Malaysia: Nature, History, Practice, and Contemporary Issues (dalam bahasa Inggris). Cham: Springer Nature Switzerland. hlm. 43–75. doi:10.1007/978-3-031-51749-5_2. ISBN 978-3-031-51749-5.