Bank Bukopin

Di Bank Bukopin, ia dipercaya sebagai Vice President (2006-2014), General Manager (2014–2018) dan Direktur Konsumer (2018–2020). Dalam kapasitasnya sebagai Direktur Konsumer, ia melakukan sejumlah pengembangan layanan digital, antara lain Tabungan Digital Wokee, transaksi Laku Pandai, dan layanan pembayaran e-Samsat.^[4]

Pada Juni 2020, di tengah persoalan likuiditas Bank Bukopin, Rivan diangkat sebagai Direktur Utama. Selama satu tahun masa jabatannya, investor asal Korea Selatan (KB Kookmin Bank) masuk sebagai pemegang saham mayoritas sehingga nama bank berubah menjadi KB Bukopin. Dalam waktu liman bulan, Rivan menyelesaikan aspek permodalan, likuiditas, dan kepercayaan masyarakat. Hal ini ditandai dengan peningkatan harga saham BBKP menjadi sekitar Rp700 per lembar (dari sebelumnya Rp83).^[5][6]

Kereta Api Indonesia

Pada Mei 2020, Rivan ditunjuk sebagai Direktur Keuangan Kereta Api Indonesia (KAI), jabatan yang diembannya sekitar 40 hari sebelum beralih ke KB Bukopin.^[7] Dalam masa jabatannya yang singkat, ia melaksanakan pengembangan bisnis melalui dashboard laporan keuangan masing-masing Daerah Operasi/Divisi Regional (Daop/Divre), serta pengembangan keanggotaan pengguna kereta api secara digital melalui KAI Access, termasuk fitur pembayaran pemesanan makanan, layanan publik, serta pembayaran lainnya saat member melakukan perjalanan menggunakan kereta api.^[8]

Jasa Raharja

Pada Juni 2021, Rivan diangkat sebagai Direktur Utama Jasa Raharja oleh Kementerian BUMN. Dalam bidang layanan, ia mengembangkan sistem mobile service agar petugas dapat merespons data kecelakaan dari rumah sakit tanpa perlu korban atau ahli waris mendatangi kantor secara langsung.^[9] Bersamaan dengan itu, perusahaan menerbitkan Standarisasi Diagnosis Cedera beserta Formularium dan Kompendium Medis Nasional Jasa Raharja (DC-FKMN-JR) sebagai panduan penanganan korban di fasilitas kesehatan.^[10]

Di bidang tata kelola kendaraan, ia meningkatkan koordinasi dengan Korlantas Polri dan Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk mengaktifkan kembali Tim Pembina Samsat Nasional, berkaitan dengan pemutakhiran data kendaraan bermotor dan pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.^[11] Jasa Raharja selanjutnya membangun pangkalan data kendaraan bermotor berbasis big data untuk pemantauan kepatuhan pembayaran pajak secara real-time.^[12]

Rivan juga mengggagas program JR Care sebagai panduan standardisasi biaya perawatan korban kecelakaan di rumah sakit.^[13] Selain itu, perusahaan berkoordinasi dalam program Mudik Bersama BUMN dan Diseminasi Model Integrasi Pendidikan Lalu Lintas.^[14]

Jasa Marga

Rivan diangkat sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 7 Mei 2025.^[15] Masa kepemimpinannya ditandai dengan agenda transformasi perusahaan^[16] dari “infra as structure” ke “infra as culture”, yang mengubah fokus pengelolaan jalan tol dari sekadar penyediaan infrastruktur menuju pembentukan budaya layanan yang menempatkan pelayanan dan pengalaman pengguna (customer experience) sebagai dasar kebijakan dalam mengelola jalan tol. ^[17]

Dalam bidang teknologi operasional, Jasa Marga mengembangkan Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) sebagai pusat pemantauan jalan tol berbasis machine learning dan kecerdasan buatan (AI). Sistem ini mencakup Incident Management System (IMS), Intelligent Traffic Analysis (ITA), dan sistem pemeliharaan terintegrasi Jasamarga Integrated Maintenance Management System (JIMMS).^{[18][19][20][21][22][23][24][25][26]}

Pada masanya, pemberantasan truk yang angkutannya melebihi kapasitas maksimal (ODOL) semakin agresif, salah satunya melalui penerapan teknologi Weight In Motion (WIM). Tidak hanya mendeteksi berat kendaraan secara otomatis, tapi juga secara otomatis menangkap data kendaraan dan terintegrasi dengan sistem penilangan secara elektronik. ^[27]

Dosen

Sejak tahun 2006, ia aktif mengajar dan juga mengisi kuliah tamu di berbagai universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Padjadjaran dalam bidang hukum dan manajemen bisnis^{[28] [29]}.