Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Yayasan Bentala Pusaka, Jubi.id, Greenpeace Indonesia, dan LBH Papua Merauke
Tanggal rilis
7 Maret 2026
Durasi
95 Menit
Negara
Indonesia
Bahasa
Indonesia
Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita adalah film dokumenter investigatif yang disutradarai oleh kolaborasi lintas generasi antara Dandhy Dwi Laksono (sutradara Sexy Killers dan Dirty Vote) dan Cypri Paju Dale (seorang antropolog dan peneliti isu Papua). Film berdurasi 95 menit ini diproduksi oleh kolaborasi berbagai lembaga, termasuk Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Yayasan Bentala Pusaka, Jubi.id, Greenpeace Indonesia, dan LBH Papua Merauke. Film tersebut tayang perdana di Auckland, Selandia Baru pada 7 Maret 2026.[1]
Sinopsis
Film ini menyoroti potret pahit perjuangan masyarakat adat di wilayah Papua Selatan—terutama dari suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu—yang ruang hidupnya terancam oleh eksploitasi lahan skala besar.
Cerita dibuka dengan visualisasi keharmonisan ritual adat masyarakat Papua yang memperlihatkan eratnya hubungan spiritual dan sosial antara manusia, alam, dan leluhur. Namun, kedamaian tersebut berubah drastis ketika kapal-kapal besar mulai merapat, menurunkan ratusan ekskavator, alat berat, serta pengawalan aparat militer ke kampung mereka.
Kedatangan industri ini merupakan bagian dari eksekusi Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah, yang mencakup pembukaan jutaan hektar hutan ulayat demi proyek ketahanan pangan, tebu, sawit, biodiesel, hingga bioetanol. Melalui mata para tokoh lokal, seperti Yasinta Moiwend dari suku Marind Anim, penonton diajak melihat bagaimana hutan adat perlahan digunduli dan berubah menjadi kawasan industri yang dijaga ketat.
Konflik dan Simbol Perlawanan
Film ini dengan tajam merekam benturan sosial, hukum, dan fisik di lapangan. Perlawanan masyarakat adat digambarkan secara emosional melalui berbagai aksi simbolis:
Gerakan Salib Merah: Komunitas suku Awyu di Boven Digoel menolak perampasan tanah dengan memasang palang adat dan simbol salib merah di pohon-pohon hutan mereka. Gerakan ini kemudian meluas ke pesisir sungai Digoel sebagai benteng pertahanan terakhir mereka.
Patok Militer: Di sisi lain, Vincent Kwipalo dari suku Yei menemukan kenyataan pahit saat tanah marganya secara sepihak dipatok dengan tulisan "Tanah Milik TNI AD".
Selain menampilkan bentrokan di lapangan, dokumenter investigatif ini memperlihatkan penelusuran data mengenai afiliasi bisnis dan siapa saja aktor utama di balik gurita korporasi yang menerima manfaat terbesar dari eksploitasi tanah Papua tersebut.
Perilisan
Pada 25 April 2026, penayangan film tersebut di Pendopo Pusat Pastoral Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta dibatalkan oleh Pusat Pastoral Yogyakarta.[2] Pada 8 Mei 2026, acara nonton bareng film tersebut di Universitas Islam Negeri Mataram dibubarkan setelah 3 menit penayangan.[3] Sementara itu, penolakan penayangan film tersebut juga dilakukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan.[4]
