Sebelum Perang Dunia I

Kampanye Persia atau Invasi Iran adalah serangkaian konflik militer antara Kesultanan Utsmaniyah, Imperium Britania, dan Imperium Rusia di berbagai wilayah Iran Qajar yang pada saat itu bersikap netral, yang dimulai pada Desember 1914 sebagai bagian dari Front Timur Tengah dalam Perang Dunia I.

Persia menyatakan netralitasnya ketika Perang Dunia I pecah.^[1] Meskipun demikian, negara tersebut dengan cepat terkena dampak persaingan yang telah berlangsung sebelum perang antara Blok Sekutu dan Blok Sentral. Kepentingan asing di Persia terutama didasarkan pada letaknya yang strategis di antara India Britania, Rusia Kekaisaran, Afghanistan, dan Kesultanan Utsmaniyah, serta cadangan minyaknya yang pertama kali ditemukan pada 26 Mei 1908.^[2]

Dalam Perjanjian Inggris–Rusia tahun 1907, pemerintah Rusia dan Britania sepakat untuk membagi Persia menjadi tiga wilayah. Rusia mengklaim Persia utara, yaitu wilayah yang berbatasan dengan daerah-daerah yang sebelumnya telah mereka taklukkan di Transkaukasia, sementara Britania mengklaim bagian selatan yang berbatasan dengan India Britania. Sebuah wilayah ketiga dibiarkan sebagai zona penyangga.

Perjanjian tahun 1907 tersebut mengakhiri beberapa dekade persaingan dalam Great Game antara Rusia dan Britania. Perjanjian itu ditandatangani pada saat ekspansi imperial Jerman ke kawasan tersebut sedang berlangsung, dan kesepakatan itu menguntungkan baik Rusia maupun Britania karena menyediakan penyeimbang terhadap meningkatnya pengaruh Jerman di kawasan tersebut serta potensi ekspansi Jerman pada masa depan.

Awal kampanye Persia

Rusia merupakan tetangga utara Iran pada masa itu dan telah terlibat dalam banyak peperangan dengan Iran selama periode Qajar. Sementara itu, pasukan Britania di bagian selatan dan tenggara Iran menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Iran karena menduduki sebagian wilayah Iran dengan dalih melindungi kepentingan orang Iran.^[3][4][5]

Selama Perang Dunia I, meskipun Iran secara resmi menyatakan netralitasnya, Inggris dan Rusia melanggar kedaulatan wilayah negara tersebut karena kurangnya kepercayaan satu sama lain.^[6][7]