Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama antara Uni Eropa dan Inggris

Nama panjang: Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama antara Uni Eropa dan Komunitas Energi Atom Eropa, di satu pihak, dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, di pihak lain
Uni Eropa (UE) dan Euratom   Britania Raya (UK)
Jenis	Perjanjian perdagangan bebas dan Perjanjian integrasi ekonomi
Konteks	Brexit pada 31 Januari 2020
Dirancang	24 Desember 2020
Ditandatangani	30 Desember 2020
Lokasi	Brussels dan London
Efektif	1 Mei 2021
Syarat	Ratifikasi oleh kedua belah pihak (Pasal 783)
Penerapan sementara	1 Januari 2021 sampai 30 April 2021
Perunding	Michel Barnier David Frost
Pihak	Uni Eropa dan Masyarakat Energi Atom Eropa Britania Raya
Bahasa	Semua bahasa anggota Uni Eropa

Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama antara Uni Eropa dan Inggris (bahasa Inggris: EU–UK Trade and Cooperation Agreement), atau yang lebih sering disebut TCA, adalah sebuah perjanjian internasional yang disetujui pada 30 Desember 2020 oleh Uni Eropa (UE), Masyarakat Energi Atom Eropa (Euratom), dan Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara (UK). Mulai tanggal 1 Januari 2021, perjanjian ini diberlakukan secara sementara saat masa transisi Brexit selesai.^[a] Setelah semua pihak selesai merundingkan ratifikasi, barulah TCA ini resmi berjalan penuh mulai 1 Mei 2021. Parlemen Inggris langsung setuju di hari penandatanganan, sementara Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa memberikan persetujuan mereka pada April 2021.^[1]

Dokumen ini jadi semacam peta jalan baru untuk hubungan antara Inggris dan Uni Eropa, mencakup soal politik, ekonomi, sampai urusan hukum, setelah Inggris tidak lagi jadi anggota UE. Dengan tebal lebih dari 1.200 halaman, TCA ini sering disebut sebagai salah satu kesepakatan paling rumit dan lengkap yang pernah dirundingkan Uni Eropa dengan pihak lain.^[2]

Sejarah

Inggris bergabung dengan European Communities pada tahun 1973, lembaga yang kelak berkembang menjadi Uni Eropa (UE) dan Masyarakat Energi Atom Eropa (Euratom).^[3] Sejak saat itu, Inggris ikut serta dalam pembuatan aturan bersama, mulai dari kebijakan perdagangan hingga regulasi lingkungan, dan pada saat yang sama juga tunduk pada hukum yang dikeluarkan Uni Eropa.^[4] Penerapannya diawasi oleh Mahkamah Eropa (European Court of Justice), yang menjadi pengadil tertinggi jika terjadi sengketa antaranggota. Kehadiran ECJ sering dipandang sebagai lambang seberapa dalam integrasi yang dibangun UE sejak dekade 1970-an.^[5]

Lebih dari empat dekade kemudian, arah perjalanan itu berbalik. Pada 23 Juni 2016, lebih dari 30 juta warga Inggris datang ke tempat pemungutan suara. Hasilnya, 51,9 persen memilih keluar dari Uni Eropa. Media seperti BBC segera menyebutnya sebagai peristiwa politik paling bersejarah dalam generasi ini. Dari sinilah istilah Brexit mulai melekat, singkatan dari British exit, yang dalam sekejap menjadi bahan perdebatan di seluruh Eropa.^[6]

Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari 2020. Namun kenyataannya, keluarnya Inggris dari blok itu tidak serta-merta memutus semua hubungan. Selama sebelas bulan berikutnya, sampai penghujung tahun, masih ada masa yang disebut sebagai periode transisi. Dalam fase ini, Inggris sudah bukan anggota penuh lagi, tetapi aturan pasar tunggal dan serikat pabean tetap berlaku. Transisi itu memang sengaja diatur tanpa jeda agar tidak ada kekosongan hukum yang bisa menimbulkan kekacauan di pelabuhan, di perbatasan, bahkan di sektor bisnis sehari-hari.^[7]

Langkah berikut yang ditempuh setelah Brexit resmi adalah menyusun aturan dasar agar tidak ada kekosongan. Dari situlah lahir Withdrawal Agreement, atau Perjanjian Penarikan Diri.^[b] Isi dokumen ini menyoroti hal-hal yang tidak bisa ditunda, seperti bagaimana menjamin hak warga negara Uni Eropa yang sudah menetap di Inggris dan berapa besar kewajiban finansial yang masih harus dibayar London kepada Brussel, atau yang dikenal sebagai divorce bill, hingga soal pelik Irlandia Utara. Tanpa pengaturan khusus, kawasan itu berisiko kembali terbelah dengan perbatasan keras terhadap Republik Irlandia. Tidak mengherankan jika perjanjian ini dianggap sebagai fondasi hukum yang memungkinkan Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa pada awal 2020.^[8]

Begitu hal yang mendesak sudah dibereskan, barulah agenda yang lebih besar muncul ke meja perundingan. Negosiasi resmi dimulai pada Maret 2020, dengan tenggat hanya sebelas bulan. Topik yang harus dibahas sangat beragam, mulai perdagangan barang dan jasa, energi, transportasi, sampai kerja sama hukum dan keamanan. Situasinya makin sulit karena seluruh dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Banyak sesi pembicaraan berlangsung secara virtual, lewat layar komputer, bukan di meja perundingan fisik. Walaupun terasa serba terbatas, putaran demi putaran tetap dijalankan. Hingga akhirnya, pada 30 Desember 2020, tepat sehari sebelum masa transisi berakhir, kedua pihak berhasil mencapai kata sepakat. Dokumen itu kemudian dikenal luas sebagai EU–UK Trade and Cooperation Agreement (TCA), yang menjadi tonggak baru hubungan mereka.^[9]

Negosiasi

Pemerintahan Inggris melalui Perdana Menteri Boris Johnson datang dengan satu tujuan yang jelas, yaitu ingin Inggris tetap bisa berdagang dengan bebas bersama Uni Eropa, tetapi tanpa harus tunduk pada banyak aturan yang sebelumnya melekat pada keanggotaan. Di London, ada garis batas yang tidak ingin mereka lewati, yaitu yurisdiksi Mahkamah Eropa. Bagi Johnson dan banyak pendukung Brexit, keputusan di pengadilan Eropa dianggap sebagai tanda keterikatan yang ingin diputuskan.^[10]

Di sisi lain, Uni Eropa menekankan bahwa akses ke pasar tunggal tidak bisa datang begitu saja. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu berupa komitmen untuk mematuhi aturan soal subsidi, standar buruh, hingga perlindungan lingkungan. Tujuannya, untuk mencegah Inggris menggunakan aturan yang lebih longgar untuk mendapatkan keuntungan bersaing.^[11]

Isu perikanan lalu muncul sebagai salah satu permasalahan yang emosional. Selama menjadi anggota, hak tangkap ikan di perairan Inggris diatur lewat kebijakan bersama. Begitu Brexit disahkan, banyak nelayan Inggris menginginkan laut mereka kembali sepenuhnya. Namun, negara-negara pesisir di Eropa menolak kehilangan akses yang sudah mereka nikmati selama puluhan tahun.^[12]

Negosiasi berjalan di bawah tekanan waktu. Masa transisi hanya sampai 31 Desember 2020, artinya kalau kesepakatan tidak tercapai, hubungan dagang bisa langsung terputus. Pembicaraan resmi dimulai akhir Maret 2020, dengan Michel Barnier di pihak Uni Eropa dan David Frost di pihak Inggris. Target awalnya rampung Oktober, tetapi kenyataannya perundingan berlangsung lebih panjang. Baru pada malam Natal, 24 Desember 2020, setelah sepuluh putaran pembicaraan yang kadang alot, mereka akhirnya mencapai kesepakatan.^[13]

Penandatanganan, Ratifikasi, dan Mulai Berlaku

Proses finalisasi Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama Uni Eropa–Inggris (TCA) berlangsung dalam suasana mendesak di penghujung 2020. Setelah Dewan Uni Eropa memberi izin pada 29 Desember 2020, sehari kemudian Presiden Dewan Eropa, Charles Michel dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen menandatangani dokumen atas nama Uni Eropa. Naskah itu kemudian diterbangkan ke London, di mana Perdana Menteri Boris Johnson ikut membubuhkan tanda tangan bagi pihak Inggris. Dalam pernyataannya, Johnson menyebut kesepakatan ini sebagai “awal baru” bagi Inggris pasca-Brexit.^[14]

Setelah penandatanganan, kedua pihak menjalani mekanisme ratifikasi sesuai prosedur internal. Di Inggris, proses ratifikasi berjalan cepat. Pada 30 Desember 2020, pemerintah mengajukan Undang-Undang Uni Eropa (Hubungan Masa Depan) ke parlemen.^[c] Rancangan undang-undang itu lolos di Dewan Rakyat Britania Raya dengan suara 521 mendukung dan 73 menolak, sebelum disetujui Dewan Bangsawan Britania Raya dan mendapat pengesahan kerajaan sehari kemudian. Dengan demikian, undang-undang tersebut resmi menjadi dasar penerapan TCA di hukum domestik Inggris.^[15]

Di pihak Uni Eropa, proses berlangsung lebih lama. Karena TCA dikategorikan sebagai perjanjian murni antara UE dan negara ketiga, maka tidak perlu melibatkan ratifikasi di parlemen nasional negara anggota. Namun, Parlemen Eropa tetap harus memberikan persetujuan. Awalnya, pemungutan suara dijadwalkan pada 25 Maret 2021, tetapi ditunda setelah muncul ketegangan terkait langkah sepihak Inggris memperpanjang masa tenggang pemeriksaan barang dari Inggris ke Irlandia Utara. Hal ini sempat memicu tuduhan bahwa London berpotensi melanggar hukum internasional.^[16] Akhirnya, pada 27 April 2021, Parlemen Eropa menyetujui perjanjian tersebut dengan hasil 660 suara mendukung, lima menolak, dan 32 abstain.^[17] Dua hari kemudian, Dewan Uni Eropa meratifikasi secara resmi melalui prosedur tertulis, sehingga perjanjian dapat berlaku penuh mulai 1 Mei 2021.^[18]

Sebelum mencapai status final, perjanjian ini sempat diterapkan dalam bentuk sementara sejak 1 Januari 2021 untuk menghindari kekosongan hukum. Versi awal yang ditandatangani pada 30 Desember 2020 masih berupa draf tanpa penomoran resmi dan memerlukan revisi hukum. Versi finalnya baru dipertukarkan pada 21 April 2021, tetapi berlaku surut sejak awal tahun.^[18]

Ruang lingkup perjanjian juga ditentukan dengan jelas. TCA berlaku untuk seluruh wilayah Inggris dan Uni Eropa, tetapi tidak mencakup Gibraltar karena kawasan itu sedang dibahas melalui jalur negosiasi terpisah antara London, Madrid, dan Brussel.^[19] Di sisi lain, Pulau Man, Bailiwick of Jersey, serta Bailiwick of Guernsey termasuk dalam cakupan tertentu, terutama untuk urusan perdagangan barang dan perikanan.^[20] Sementara itu, Irlandia Utara tunduk pada aturan khusus yang sudah diatur dalam Protokol Irlandia Utara di Perjanjian Penarikan, sehingga sebagian ketentuan TCA, khususnya terkait perdagangan barang, tidak berlaku langsung di sana.^[21]

Isi Perjanjian

Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama Uni Eropa–Inggris menjadi dokumen setebal lebih dari 1.200 halaman yang mengatur fondasi hubungan baru kedua pihak setelah Brexit. Cakupan perjanjian ini sangat luas, meliputi perdagangan barang dan jasa, transportasi, energi, perikanan, kekayaan intelektual, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Karena itu, banyak pengamat menilainya sebagai salah satu perjanjian bilateral paling komprehensif yang pernah dirancang Uni Eropa.^[1]

Dalam bidang perdagangan barang, TCA memberikan akses bebas tarif dan bebas kuota bagi produk asal Inggris dan Uni Eropa. Namun, tidak seperti masa ketika Inggris masih menjadi anggota pasar tunggal, kini tetap ada prosedur tambahan berupa aturan asal barang, bea masuk, dan kepabeanan. Ekspor-impor yang sebelumnya bebas hambatan kini memerlukan dokumen dan pemeriksaan tambahan, sehingga arus perdagangan menjadi lebih rumit.^[22]

Sektor jasa menghadapi dampak lebih besar. Perjanjian hanya memberikan akses terbatas dengan dasar aturan Organisasi Perdagangan Dunia. Misalnya, layanan digital dan kontrak publik masih diatur dalam kerangka kerja sama, tetapi jasa keuangan kehilangan hak “passporting” yang dulu memungkinkan bank dan lembaga keuangan Inggris beroperasi bebas di seluruh Eropa.^[d] Demikian pula, pengakuan kualifikasi profesional tidak lagi otomatis berlaku, sehingga dokter, pengacara, atau arsitek harus melalui mekanisme baru jika ingin bekerja lintas negara.^[1]

Di sektor energi, Inggris dan Uni Eropa tetap berkomitmen pada Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon. Keduanya juga sepakat menjalin kerja sama teknis, meski Inggris keluar dari pasar energi internal dan skema perdagangan emisi Uni Eropa. Inggris secara paralel menandatangani perjanjian baru dengan Euratom terkait kerja sama nuklir sipil.^[1]

Hak kekayaan intelektual tetap mendapat perlindungan, termasuk masa berlaku hak cipta 70 tahun. Indikasi geografis yang sudah terdaftar sebelum Brexit, seperti sampanye atau keju Stilton, masih diakui kedua pihak. Namun, indikasi baru setelah Brexit tidak otomatis berlaku lintas wilayah.^[23]

Kebebasan bergerak yang dulu menjadi salah satu pilar keanggotaan Uni Eropa kini berakhir. Warga Inggris yang ingin tinggal lebih dari 90 hari di Uni Eropa wajib mengurus visa, begitu pula sebaliknya bagi warga Uni Eropa yang ingin bekerja di Inggris. Perjanjian hanya menyisakan koordinasi terbatas terkait jaminan sosial.^[24]

Transportasi juga mengalami perubahan. Maskapai Inggris dan Uni Eropa masih bisa melayani penerbangan langsung antarbandara, tetapi tidak lagi berhak membuka rute domestik atau transit ke negara ketiga. Inggris juga keluar dari Badan Keselamatan Penerbangan Eropa, walau tetap ada kerja sama teknis mengenai keselamatan. Dalam angkutan darat, akses pasar menjadi terbatas. Perusahaan logistik hanya diperbolehkan melakukan beberapa pergerakan tambahan di wilayah lawan.^[1]

Perikanan menjadi salah satu isu paling sulit dalam perundingan. Inggris keluar dari kebijakan perikanan bersama Uni Eropa, tetapi memberikan masa transisi 5,5 tahun bagi kapal-kapal Uni Eropa untuk tetap menangkap ikan di perairan Inggris, dengan kuota yang secara bertahap dikurangi 25 persen. Setelah itu, kuota baru akan ditentukan lewat negosiasi tahunan.^[25]

Dalam bidang keamanan, Inggris kehilangan akses ke basis data Schengen SIS II.^[e] Namun, kerja sama masih berjalan dengan Europol dan Eurojust, terutama untuk pertukaran data penting seperti DNA, sidik jari, hingga catatan kendaraan.^[1] Sementara itu, partisipasi Inggris dalam program pembangunan Uni Eropa dihentikan. Namun Inggris tetap bergabung dalam beberapa program besar seperti Horizon Europe, riset Euratom, ITER, dan Program Copernicus, meski mundur dari Erasmus, program pertukaran mahasiswa yang populer.^[26]

Mekanisme penyelesaian sengketa diatur melalui Dewan Kemitraan (Partnership Council) yang beranggotakan perwakilan dari Inggris dan Uni Eropa. Dewan ini bertugas mengawasi implementasi, menyelesaikan perselisihan, dan menyesuaikan teknis isi perjanjian bila diperlukan. Jika perselisihan tidak bisa diselesaikan melalui konsultasi, kasus dapat dibawa ke panel arbitrase independen. Bila ada pelanggaran, pihak lain berhak menangguhkan sebagian kewajiban perjanjian. Yang membedakan dengan masa lalu adalah, Mahkamah Eropa maupun pengadilan Inggris tidak lagi berperan langsung dalam mekanisme penyelesaian sengketa ini.^[27]

Dampak

Begitu masa transisi Brexit resmi berakhir, konsekuensi dari Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama Uni Eropa–Inggris segera tampak jelas. Data yang diterbitkan Office for National Statistics menunjukkan bahwa pada Januari 2021 ekspor Inggris ke pasar Eropa jatuh hampir 40 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Meski ada tanda pemulihan pada bulan-bulan setelahnya, volume perdagangan belum sanggup kembali menyamai tingkat yang pernah dicapai sebelum Inggris keluar dari pasar tunggal Uni Eropa.^[28]

Sektor jasa, yang selama ini menjadi nadi utama perekonomian Inggris, juga ikut terguncang. London, yang sebelumnya menikmati posisi mapan sebagai pusat keuangan internasional dengan akses penuh ke klien di benua Eropa, mulai kehilangan sebagian magnetnya. Sejumlah lembaga keuangan memindahkan operasi mereka ke kota-kota besar di daratan, seperti Frankfurt, Paris, dan Dublin. Untuk menutup celah tersebut, pemerintah Inggris menggencarkan visi “Global Britain”, antara lain dengan meneken kesepakatan dagang baru di luar Eropa dan mendorong upaya bergabung dengan blok perdagangan Pasifik, atau CPTPP.^[29]

Kritik dan Kontroversi

Di dalam negeri, perjanjian ini tidak pernah lepas dari silang pendapat. Kelompok pendukung Brexit garis keras merasa kesepakatan itu masih terlalu memberi ruang bagi pengaruh Uni Eropa atas kebijakan Inggris. Sebaliknya, kalangan pro-Uni Eropa menilai TCA justru membawa kerugian besar, karena berbagai keuntungan keanggotaan, mulai dari kebebasan bergerak hingga akses luas ke pasar tunggal yang hilang begitu saja.^[30]

Ketegangan paling nyata terlihat di Irlandia Utara. Penerapan protokol khusus yang menyertai perjanjian penarikan memicu rasa frustrasi di kalangan unionis. Mereka beranggapan aturan baru itu membuat Irlandia Utara semakin terpisah dari Inggris daratan. Situasi ini berulang kali memicu protes dan menambah panas suhu politik di kawasan tersebut.^[31]

Perkembangan Terbaru

Meski TCA sudah ditandatangani sejak akhir 2020, isinya terus mengalami penyesuaian sesuai dinamika politik dan ekonomi. Pada Mei 2025, Inggris dan Uni Eropa sepakat untuk memperlonggar aturan pemeriksaan perbatasan atas produk pangan serta memperbarui ketentuan mengenai perikanan. Pemerintah Inggris menilai langkah itu bukan hanya bisa memperlancar arus perdagangan, tetapi juga berpotensi menambah sekitar £9 miliar pada perekonomian sekaligus menurunkan harga bahan pangan di dalam negeri.^[32]

Referensi