Perang Wiski atau Perang Likeur[1] adalah konfrontasi semu dan sengketa wilayah antara Denmark dan Kanada terhadap Pulau Hans. Dari 1978 sampai 2022, Pulau Hans berada dalam perselisihan kedua negara tersebut.
Pada tanggal 10 Juni 2022, Pemerintah Denmark dan Kanada telah mencapai titik temu dalam menentukan batas wilayah pada Pulau Hans, yaitu dengan membagi pulau ini menjadi Teritori Nunavut (Kanada) dan Greenland (Denmark).[2]
Karena perang ini hanya melibatkan tentara saling memberikan wiski kepada pihak berlawanan, media menyebut perang ini sebagai "perang yang paling bersahabat".[3]
Latar belakang
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. (Juni 2022)
Pada 1984, pasukan Kanada mengunjungi pulau tersebut dan mengibarkan bendera Kanada, serta meninggalkan sebotol wiski Kanada.[4] Menteri Urusan Greenland Denmark datang ke pulau tersebut secara pribadi dengan bendera Denmark, sebotol snaps dan sepucuk pesan yang bertulis "Selamat datang di Pulau Denmark" (Velkommen til den danske øcode: da is deprecated ).[5][6][7] Kedua negara tersebut "berperang" dengan menurunkan bendera lawan, mengibarkan bendera sendiri, dan saling meninggalkan botol alkohol untuk lawan.[8]
Perselisihan pulau ini ditanggapi oleh pemerintah Kanada dan Denmark sebagai lelucon, dengan diplomat kedua pihak menampilkan humornya. Meskipun masalah ini bersifat resmi dan serius, cara penuntutan atas konflik tersebut tidak terlalu serius, hal ini terlihat dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, atau bahkan dengan cara lain. Kedua negara masih memiliki hubungan yang hangat dan keduanya sama-sama mendirikan NATO.
Pada 10 Juni 2022, Pemerintah Denmark dan Kanada sepakat untuk membagi dua Pulau Hans setelah 17 tahun negosiasi.[2][9] Negosiasi ini diduga dipicu karena Invasi Rusia ke Ukraina dan kedua pemerintahan bermaksud untuk menjadikan negosiasi ini sebagai contoh simbolis kepada dunia dan memberi pesan tidak secara langsung kepada Rusia bahwa perselisihan wilayah dapat dilakukan dengan damai.[10]
Pada 14 Juni 2022, Menteri Luar Negeri Kanada Mélanie Joly, Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod, dan Perdana Menteri Greenland Múte Bourup Egede menandatangani kesepakatan untuk membagi pulau tersebut.[11] Perjanjian ini akan berlaku setelah parlemen Kanada, Denmark, Greenland, dan Nunavut menyepakatinya.[12]