Pengembangan organisasi (bahasa Inggris: organization developmentcode: en is deprecated , disingkat OD) adalah perubahan yang terencana,perubahan tersebut dalam bentuk pembaruan dan modernisasi,terus menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan di masyarakat.Untuk dapat bertahan,organisasi harus mampu mengarahkan warganaya agar dapat beradaptasi dengan baik,teori dari praktik OD didasarkan pada beberapa asumsi penting, yakni:^[1] - Manusia sebagai individu - Manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok - Manusia sebagai warga organisasi

Atas dasar asumsi-asumsi di atas,pengembangan organisasi diterapkan dengan sasaran:

1. Hubungan yang lebih efektif antara departemen divisi,dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi.
2. Hubumngan pribadi yang lebih efektif antara para manajer dan karyawanpada semua jenjang organisasi.
3. Terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok.
4. Berkembangnya iklim yang ditandai dengan rasa saling percaya dan keterbukaan,yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berprestasi.

Tahap-tahap penerapan OD:^[1]

1. tahap pengamatan sistem manajemen ataub tahap pengumpulan data.
2. Tahap diagnosis dan umpan balik.
3. tahap pembaruan dalam organisasi.
4. tahap implementasi pembaruan.

Dimensi pengembangan organisasi

Dimensi utama pengembangan organisasi (organizational development) meliputi efektivitas organisasi, perubahan organisasi, dan pengembangan karyawan. Dimensi-dimensi ini didukung oleh penelitian empiris dan terkait erat dengan integrasi spiritualitas di tempat kerja, yang menekankan hubungan berkualitas tinggi dan keterlibatan mental, spiritual, dan emosional para peserta dalam proses perubahan. ^[2]

1. Peningkatan dan Pembelajaran Berkelanjutan (Continuous improvement and learning): diidentifikasi sebagai dimensi inti dari pembangunan berkelanjutan organisasi, menekankan perlunya organisasi untuk menciptakan peluang pembelajaran berkelanjutan, mendorong penyelidikan dan dialog, mendorong kolaborasi, dan memberdayakan anggota menuju visi kolektif. Sub-dimensi spesifik meliputi komitmen terhadap pembelajaran, visi bersama, keterbukaan pikiran, peluang pembelajaran digital, dialog melalui platform digital, kolaborasi virtual, dan sistem untuk merekam dan berbagi pembelajaran. Pengembangan diri berkelanjutan dan pembelajaran bertahap ditekankan sebagai hal penting untuk membangun organisasi yang berkelanjutan, dengan kepemimpinan memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik-praktik ini.^[3][4][5]
2. Pengelolaan Lingkungan (Environmental stewardship): Pengelolaan lingkungan secara konsisten diakui sebagai dimensi fundamental, yang meliputi penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, penerapan teknik terbaik yang tersedia, desain ramah lingkungan, pengadaan hijau, transportasi berkelanjutan, perlindungan lanskap, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Organisasi diharapkan untuk meminimalkan biaya lingkungan, mengelola limbah, menggunakan energi terbarukan, dan mengatasi tantangan terkait perubahan iklim. Dimensi lingkungan juga menjadi inti dari kerangka kerja seperti ESG (Lingkungan, Sosial, Tata Kelola) dan Triple Bottom Line, yang mengharuskan organisasi untuk menyeimbangkan tujuan lingkungan dengan tujuan sosial dan ekonomi.^[6][7][8]
3. Tanggung Jawab Sosial (Social responsibility): Secara konsisten diakui sebagai dimensi fundamental, yang meliputi penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, penerapan teknik terbaik yang tersedia, desain ramah lingkungan, pengadaan hijau, transportasi berkelanjutan, perlindungan lanskap, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Organisasi diharapkan untuk meminimalkan biaya lingkungan, mengelola limbah, menggunakan energi terbarukan, dan mengatasi tantangan terkait perubahan iklim. Dimensi lingkungan juga menjadi pusat kerangka kerja seperti ESG (Lingkungan, Sosial, Tata Kelola) dan Triple Bottom Line, yang mengharuskan organisasi untuk menyeimbangkan tujuan lingkungan dengan tujuan sosial dan ekonomi.^[7][6][9]
4. Tata Kelola dan Etika (Governance and ethics): Aspek-aspek ini disorot sebagai hal penting untuk legitimasi organisasi dan pembangunan berkelanjutan, yang meliputi struktur manajemen yang transparan, standar etika, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dimensi tata kelola membahas isu-isu seperti kualitas laporan, korupsi, etika bisnis, dan interaksi antara dewan dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas dan transparansi diperlukan untuk kemajuan menuju tujuan keberlanjutan, dengan organisasi diharapkan untuk memantau dan mengungkapkan informasi yang akurat tentang aktivitas mereka.^[7][6][10]
5. Keberlanjutan Ekonomi (Economic viability): pembangunan ekonomi merupakan dimensi fundamental yang berfokus pada keberlanjutan keuangan, konsumsi yang bertanggung jawab, penciptaan lapangan kerja yang baik, infrastruktur inovatif, dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi seringkali dikaitkan dengan peningkatan lingkungan dan inovasi sebagai pendorong pertumbuhan berkelanjutan. Organisasi harus menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.^[7][11][12]
6. Integrasi dan Penyelarasan (Integration and alignment): merujuk pada koordinasi berbagai dimensi keberlanjutan dalam strategi dan proses organisasi. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan integrasi dan keseimbangan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan perusahaan diharapkan dapat menghasilkan nilai bersama bagi para pemangku kepentingan. Sistem organisasi, seperti sistem manajemen lingkungan (environmental management systems, EMS), dirancang untuk mengelola, memenuhi kewajiban kepatuhan, dan mengatasi risiko serta peluang secara terintegrasi.^[13][7][3]
7. Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder engagement): diakui sebagai dimensi penting, yang melibatkan partisipasi aktif karyawan, pelanggan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan organisasi dan inisiatif keberlanjutan. Melibatkan beragam kelompok pemangku kepentingan sangat penting untuk implementasi ESG yang efektif dan untuk mengatasi kekhawatiran terkait praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola. Organisasi memperoleh izin sosial untuk beroperasi melalui keterlibatan dan dialog yang bermakna dengan pemangku kepentingan, yang mendukung legitimasi dan keberlanjutan jangka panjang.^[6][14][15]

Referensi