Pemilihan umum yang mendadak dan dampaknya

May memulai proses Brexit dengan mengaktifkan Pasal 50 pada 29 Maret 2017.^[3] Pada April 2017, dia mengumumkan pemilu cepat yang digelar Juni 2017 untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi dengan Uni Eropa.^[4] Meski awalnya diprediksi menang besar,^[5] hasilnya justru parlemen menggantung, dengan kursi Partai Konservatif turun dari 330 menjadi 317.^[6] Hal ini membuat May membentuk kesepakatan confidence and supply dengan Partai Unionis Demokrat dari Irlandia Utara guna menopang pemerintahan minoritasnya.^[7]

Penanganan kampanye May banyak dikritik, termasuk peran kepala stafnya, Nick Timothy dan Fiona Hill, yang mundur beberapa hari setelah hasil pemilu.^[8] Pada Juni 2017, George Osborne menyebut May sebagai “dead woman walking”.^[9] Jajak pendapat YouGov untuk The Sunday Times menunjukkan 48 persen responden ingin May mundur dan 38 persen menolak, dengan hasil serupa dari Survation untuk The Mail on Sunday.^[10] Sejumlah tokoh Partai Konservatif seperti Anna Soubry dan Nicky Morgan juga mendesaknya mempertimbangkan posisinya serta menyerukan pemilihan pemimpin baru sebelum kesepakatan Brexit difinalkan.^[11][12] Kepemimpinannya kembali dikritik setelah kebakaran Grenfell Tower pada Juni 2017, terutama karena awalnya menolak bertemu korban dan dianggap buruk menangani krisis.^[13]

Dengan posisinya melemah, sejumlah tokoh senior partai bersiap menghadapi kemungkinan kontestasi kepemimpinan.^[14] Media menyebut tiga kandidat utama saat itu, yaitu David Davis, Boris Johnson, dan Philip Hammond, saling bermanuver.^[15] Andrew Mitchell dilaporkan mengorganisasi surat tidak percaya,^[16] sementara laporan The Independent pada Juli 2017 menyebut 15 AP Konservatif siap menandatangani surat, dengan 48 diperlukan untuk memicu pemilihan.^[17]

Pada Agustus 2017, May dilaporkan menyatakan kepada AP Konservatif bahwa ia akan mundur pada 30 Agustus 2019.^[18] Namun pada 31 Agustus 2017, ia menegaskan akan tetap menjabat dan memimpin partai menuju pemilu berikutnya yang dijadwalkan 2022 berdasarkan Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011, meski bisa dipercepat.^[19]

Pada 16 September 2017, Boris Johnson menerbitkan artikel di The Daily Telegraph yang memaparkan visinya tentang Brexit. Banyak pihak menilainya sebagai langkah menuju tantangan kepemimpinan, walau sebagian komentator berpendapat ia hanya ingin memperkuat pengaruhnya dalam negosiasi.^[20][21] Waktu publikasi artikel tersebut, beberapa hari sebelum pidato penting May tentang hubungan Inggris dan Eropa pasca-Brexit serta tak lama setelah serangan teroris di London, menuai kritik.^[22]

Pengunduran diri Kabinet pada Musim Panas 2018

Setelah kabinet menyetujui proposal Brexit Theresa May, David Davis mengundurkan diri sebagai Menteri Brexit pada 8 Juli 2018,^[23] disusul Steve Baker di hari yang sama.^[24] May dilaporkan menghadapi ancaman kontestasi kepemimpinan akibat kemarahan pendukung hard Brexit,^[25] dan Andrea Jenkyns menyerukan penggantiannya.^[26] Boris Johnson kemudian mundur sebagai Menteri Luar Negeri pada 9 Juli 2018.^[27]

Pada awal Agustus 2018, artikel Johnson di The Daily Telegraph yang menentang larangan burqa di Denmark memicu kontroversi karena ia menyamakan perempuan bercadar dengan kotak surat atau perampok bank. Sejumlah pengamat menilai langkah itu sebagai upaya menarik dukungan anggota Partai Konservatif yang anti-Islam menjelang kemungkinan pemilihan pemimpin.^[28] Mantan jaksa agung Dominic Grieve menyatakan ia tidak akan bertahan di partai jika Johnson menjadi pemimpin.^[29]

Kesepakatan Brexit diumumkan

Pada November 2018, May mempresentasikan proposal akhir kesepakatan awal Brexit setelah negosiasi dengan Uni Eropa. Menteri Brexit, Dominic Raab, dan beberapa menteri lain mundur dari kabinet,^[30] sementara Jacob Rees-Mogg menyerukan pemilihan pemimpin. Kelompok Eurosceptic European Research Group dinilai berupaya menggulingkan May, dan muncul spekulasi apakah cukup surat tidak percaya terkumpul untuk memicu pemungutan suara.

Sebanyak 15 persen AP Konservatif, yaitu 48 orang, harus mengirim surat ke ketua Komite 1922 untuk memicu mosi tidak percaya. Pada 16 November 2018, BBC melaporkan 21 anggota telah menyatakan mengirim surat.^[31] Pada 19 November 2018 jumlahnya menjadi 26,^[32] namun target 48 belum tercapai hingga 20 November 2018,^[33] dan pemungutan suara parlemen atas kesepakatan May ditunda ke Januari 2019 karena ancaman kekalahan.

Sejumlah AP Konservatif seperti Dominic Grieve dan Kwasi Kwarteng memperingatkan potensi perpecahan partai jika Johnson terpilih menjadi pemimpin.^[34]

Penundaan Brexit dan pengunduran diri May

Pada 27 Maret 2019, Theresa May menyatakan akan mundur sebelum tahap berikutnya negosiasi dengan Uni Eropa jika kesepakatan Brexit-nya disetujui.^[45] Namun karena tidak ada kejelasan terkait rencana Brexit, tekanan agar ia mengundurkan diri terus berlanjut sepanjang April 2019.^[46]

Setelah hasil buruk Partai Konservatif dalam pemilu lokal 2019, yang menjadi yang terburuk sejak 1995 dengan kehilangan lebih dari 1.000 kursi, desakan agar May mundur semakin kuat.^[47] David Davis menyatakan dukungannya kepada Dominic Raab yang memaparkan platform kepemimpinan dalam wawancara dengan The Sunday Times Magazine.^[48][49] Sejumlah tokoh senior Konservatif secara terbuka berkampanye untuk menggantikannya, termasuk Andrea Leadsom, Jeremy Hunt, Michael Gove, dan Sajid Javid,^[50] sementara ada laporan bahwa May berniat bertahan hingga musim gugur 2019.

May sebelumnya menyatakan ingin Parlemen menyetujui rencana Brexit sebelum reses musim panas, sekitar akhir Juli 2019, lalu ia akan mundur. Tekanan meningkat agar ia menetapkan jadwal pengunduran diri, dan pada 16 Mei 2019 ia bertemu Komite 1922.^[51] Terdapat pembicaraan untuk mengubah aturan agar mosi tidak percaya baru dapat diajukan lebih cepat,^[52] dan May dilaporkan setuju untuk mundur paling lambat 30 Juni 2019.^[53]

Pada 21 Mei 2019, May menyampaikan pidato yang menguraikan rencana pengajuan RUU perjanjian penarikan Uni Eropa pada Juni 2019, yang memungkinkan Dewan Rakyat mengajukan amendemen, termasuk soal serikat pabean atau referendum kedua. Rencana ini mendapat penolakan luas, termasuk dari partainya sendiri.^[54] Pada 22 Mei 2019, sehari sebelum pemilihan Parlemen Eropa, Andrea Leadsom mengundurkan diri sebagai pemimpin Dewan Rakyat.^[55] May semula berencana menerbitkan RUU pada 24 Mei 2019, tetapi pada hari pemungutan suara 23 Mei 2019 rencana itu dibatalkan dan ditunda hingga awal Juni 2019.^[56] Pada 24 Mei 2019, May mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Konservatif yang berlaku efektif 7 Juni 2019.^[57]

Dicalonkan

Sepuluh Anggota Parlemen berikut ini dicalonkan pada tanggal 10 Juni 2019. Setiap calon harus dicalonkan oleh sedikitnya delapan AP, tetapi hanya nama pengusul (proposer) dan pendukungnya (seconder) yang dibuka ke publik.

Calon	Daerah pemilihan	Diumumkan	Pengusul dan pendukung
Michael Gove	Surrey Heath (sejak 2005)	26 Mei 2019[63]	George Eustice dan Nicky Morgan
Matt Hancock	West Suffolk (sejak 2010)	25 Mei 2019[64]	Damian Green dan Tracey Crouch
Mark Harper	Forest of Dean (sejak 2005)	30 Mei 2019[65]	Jackie Doyle-Price dan Steve Double
Jeremy Hunt	South West Surrey (sejak 2005)	24 Mei 2019[66]	Liam Fox dan Patrick McLoughlin
Sajid Javid	Bromsgrove (sejak 2010)	27 Mei 2019[67]	Robert Halfon dan Victoria Atkins
Boris Johnson	Uxbridge and South Ruislip (sejak 2015)	16 Mei 2019[68]	Liz Truss dan Ben Wallace
Andrea Leadsom	South Northamptonshire (sejak 2010)	25 Mei 2019[69]	Chris Heaton-Harris dan Heather Wheeler
Esther McVey	Tatton (sejak 2017)	9 Mei 2019[70]	Gary Streeter dan Ben Bradley
Dominic Raab	Esher and Walton (sejak 2010)	25 Mei 2019[69]	David Davis dan Maria Miller
Rory Stewart	Penrith and the Border (sejak 2010)	2 Mei 2019[71]	David Gauke dan Victoria Prentis

Mundur

Tokoh-tokoh berikut sempat menyatakan diri sebagai calon, tetapi kemudian mundur karena tidak berhasil menggalang cukup dukungan atau alasan lainnya.

Sebelum pemungutan suara putaran ke-1

• James Cleverly, Menteri Brexit sejak 2019 dan AP dapil Braintree sejak 2015^[72] (mendukung Johnson)
• Sam Gyimah, Menteri Pendidikan Tinggi (2018) dan AP dapil East Surrey sejak 2010^[73]
• Kit Malthouse, Menteri Perumahan sejak 2018, Wakil Wali Kota London (2008–2015) dan AP dapil North West Hampshire sejak 2015^[74] (mendukung Johnson)

Setelah pemungutan suara putaran ke-1

• Matt Hancock, Menteri Kesehatan dan Layanan Sosial sejak 2018 dan AP dapil West Suffolk sejak 2010^[75] (mendukung Johnson)