Pasukan Stabiliasi Internasional (Inggris: International Stabilization Force - ISF) adalah pasukan perdamaian multinasional yang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diatur dalam Rencana Perdamaian Gaza yang disepakati oleh Hamas dan Israel pada Oktober 2025. Tujuan utama pasukan ini adalah memberikan keamanan, melatih pasukan polisi Palestina baru, serta mengawasi demiliterisasi dan pembangunan kembali Jalur Gaza.[1][2]
Usulan untuk menempatkan pasukan perdamaian multinasional di Jalur Gaza awalnya diajukan oleh mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair, dalam rencana damai sementara pada Juli 2025, yang kemudian dibahas Blair dengan presiden AS Donald Trump dan penasihatnya Jared Kushner pada Agustus 2025.[3][4]
Trump memperkenalkan Rencana Perdamaian Gaza pada September 2025, termasuk ketentuan untuk pemerintahan interim yang diawasi secara internasional di Gaza dan pasukan perdamaian multinasional yang dipimpin negara Arab. Pada 8 Oktober 2025, Trump mengumumkan bahwa negosiator Israel dan Palestina telah menyetujui fase pertama rencana perdamaian tersebut. Kesepakatan ini ditandatangani pada 10 Oktober 2025 dan mulai berlaku pada hari berikutnya.[5]
Tujuan
Rencana ini menempatkan pasukan perdamaian multinasional dan pasukan polisi sipil yang direkrut lokal di Jalur Gaza, disertai dengan penarikan Israel Defense Forces dari wilayah tersebut.
Tujuan utama ISF adalah menciptakan Gaza yang aman, bebas militerisasi, dan bebas dari ancaman teror, sehingga tidak menjadi bahaya bagi negara tetangga. Hal ini dilakukan dengan mendukung pembongkaran infrastruktur militer Hamas, termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata.[6]
Mendukung demiliterisasi dan pembongkaran infrastruktur teror
Mengamankan wilayah perbatasan dengan Israel dan Mesir
Melindungi warga sipil dan operasi kemanusiaan
Melatih pasukan polisi Palestina yang telah diverifikasi
Memfasilitasi koridor kemanusiaan
Membantu Board of Peace memantau gencatan senjata
Seiring stabilitas tercipta, Israel Defense Forces (IDF) diharuskan mundur dari Gaza secara bertahap berdasarkan tolok ukur dan jadwal yang disepakati.[8]
Persiapan
Setelah fase pertama rencana perdamaian Gaza berlaku pada 10 Oktober 2025, gugus tugas gabungan multinasional dibentuk untuk memantau gencatan senjata. Pada 15 Oktober, dilaporkan bahwa sekitar 25 personel AS berada di wilayah tersebut dalam peran koordinasi dan pengawasan.[9]
Pusat Koordinasi Sipil-Militer (Civil-Military Coordination Center) didirikan di bawah kepemimpinan Brad Cooper untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan, logistik, dan keamanan ke Gaza.
Pada 22 Oktober 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Turki tidak akan dikerahkan ke Gaza.[13]
Pada KTT Board of Peace pada 18 Februari 2026, Presiden Indonesia Prabowo menyatakan siap mengirimkan 8000 pasukan bila dibutuhkan, bahkan lebih dari 8000 juga siap. [14]
Hambatan
Hamas, yang menguasai sekitar setengah Jalur Gaza, menolak rencana pengawasan internasional. Banyak negara ingin memastikan pasukannya berfungsi sebagai penjaga perdamaian dengan persetujuan semua pihak, bukan harus berkonfrontasi dengan pasukan Hamas.[15]
