Pao An Tui (Hanzi:保安隊; Pinyin:Bǎo'ān duì; Wade–Giles:Pao3-an1-tui4; Pe̍h-ōe-jī:Pó-an-tūi; harfiah: 'korps keamanan publik') terkadang dieja Po An Tui atau Poh An Tui dari pelafalan Hokkien, adalah pasukan bela diri komunitas Tionghoa-Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia dari tahun 1945 hingga 1949.[2][3] Kelompok ini telah dituduh oleh kaum nasionalis Indonesia menyembunyikan simpati pro-Belanda selama Revolusi, terutama selama aksi polisionil,[4] meskipun menerima senjata dan dukungan dari kedua belah pihak yang berkonflik.[5] Pao An Tui dibubarkan pada tahun 1949 dengan berhentinya kekerasan dan berakhirnya revolusi Kemerdekaan Indonesia.[6]
Sejarah
Pasca berakhirnya Perang Dunia II di Asia pada tahun 1945, beberapa Pao An Tui dibentuk oleh sejumlah kelompok Tionghoa-Indonesia. Sejumlah tokoh revolusioner Indonesia kemudian menuduh bahwa Pao An Tui pro-Belanda.[1] Pao An Tui antara lain dibentuk di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1946, dan kemudian di Jawa pada tahun 1947.[7][1]
Untuk mengatasi kekacauan dan kekerasan terhadap dan oleh Tionghoa-Indonesia, "Chung Hua Tsung Hui" kemudian mengadakan konferensi di Jakarta, mulai tanggal 24 hingga 26 Agustus 1947.[8] Pada tanggal 29 Agustus 1947, konferensi tersebut menghasilkan pembentukan Pao An Tui secara resmi, dengan kantor pusat di Jakarta.[8][9] Komite Pusat Pao An Tui terdiri dari Loa Sek Hie (Chairman), Oey Kim Sen (Deputi Chairman), Khouw Joe Tjan (Sekretaris), dan Cong Fai-kim (Bendahara).[9]
Pao An Tui mengklaim bahwa mereka bersikap netral selama revolusi, karena pembentukan mereka mendapat dukungan dari Sutan Sjahrir, perdana menteri pertama Indonesia, dan mendapat senjata dari pasukan Sekutupro-Belanda.[9] Pao An Tui dibubarkan pada tahun 1949 seiring dengan berakhirnya kekerasan dan berakhirnya Revolusi Nasional Indonesia.[1]
Kontroversi dan kritik
Netralitas Pao An Tui dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia telah beberapa kali dipertanyakan.[1][10] Pemerintah Indonesia, yang menuduh Pao An Tui pro-Belanda, pun menolak untuk mengakui Pao An Tui hingga tahun 1948.[1] Sebagian kecil Tionghoa-Indonesia sayap kiri saat itu juga sangat menolak Pao An Tui, karena Pao An Tui berhubungan erat dengan Tionghoa-Indonesia sayap kanan dan Kuomintang di Tiongkok.[1]
Pada tahun 2016, terjadi kehebohan di media massa yang disebabkan oleh peresmian monumen yang diduga didedikasikan untuk Pao An Tui oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Taman Mini Indonesia Indah.[8]Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam, pun menjadi salah satu tokoh yang sangat mengkritik peresmian monumen tersebut.[11] Padahal, monumen tersebut sebenarnya didedikasikan untuk milisi Tionghoa yang dibentuk pasca Geger Pacinan di Batavia. Bersama orang Jawa, milisi tersebut berperang melawan VOC.[8]
Sejumlah teori konspirasi juga tetap diasosiasikan dengan Pao An Tui.[8][10] Contohnya, dalam sebuah artikel opini pada bulan Mei 2017, penulis dan pengamat politik Batara Hutagalung menuduh keturunan Pao An Tui berkonspirasi dengan pemerintah Belanda, pendukung federalisme Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia untuk mengacaukan Indonesia dengan berupaya mengendalikan sumber daya, pasar konsumen, serta posisi geopolitik dan geostrategis Indonesia sebagai bentuk 'balas dendam sejarah'.[12]
._De_Chinese_Politie_Keamanan_te_Bagan,_Bestanddeelnr_15074.jpg)
