Pasca rezim Assad

Setelah kejatuhan rezim Assad pada 8 Desember 2024, majelis tersebut mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyebut hari itu sebagai “hari bersejarah dalam kehidupan seluruh rakyat Suriah”, serta menyatakan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi. Pernyataan itu juga menampilkan lambang negara Suriah yang baru, yang dihiasi dengan bendera oposisi Suriah.^[2]

Pada 11 Desember, Partai Ba’ath menghentikan seluruh kegiatannya tanpa batas waktu.^[3][4] Keesokan harinya, pemerintahan sementara Suriah menangguhkan kegiatan majelis dan konstitusi untuk masa transisi selama tiga bulan.^[5] Majelis Rakyat resmi dibubarkan pada 29 Januari 2025 ketika pemerintah transisi Suriah mengumumkan rencana pembentukan dewan legislatif sementara.^[6] Setelah diadopsinya Konstitusi Sementara Suriah tahun 2025, sebuah parlemen sementara bernama Majelis Rakyat dibentuk, dengan sepertiga anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden.^[7]

Sebuah dekret presiden yang dikeluarkan pada 2 Juni 2025 membentuk Komite Tinggi Pemilihan Majelis Rakyat. Komite yang terdiri atas sebelas anggota ini bertanggung jawab mengawasi pembentukan subkomite pemilihan yang akan memilih dua pertiga dari anggota Majelis Rakyat.^[8]