Korupsi di Peru merupakan masalah serius bagi negara tersebut. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Peru memperoleh skor 31 dalam skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan skor tersebut, Peru menempati peringkat ke-127 dari 180 negara, di mana peringkat pertama menunjukkan negara dengan sektor publik yang paling jujur.^[1] Sebagai perbandingan di kawasan Amerika, skor tertinggi adalah 76, rata-rata 42, dan skor terendah 10.^[2] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[3]

Menurut survei AmericasBarometer 2021 dari Latin American Public Opinion Project (LAPOP), sebanyak 88% warga Peru meyakini bahwa separuh hingga seluruh politisi di negara mereka terlibat dalam korupsi — persentase tertinggi di Amerika Latin menurut studi tersebut.^[4]

Pembayaran tidak resmi dan suap sering kali diminta dari perusahaan yang beroperasi di Peru, dan kontrak pemerintah sering diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi kuat. Banyak perusahaan menghadapi permintaan pembayaran pelicin sebagai akibat dari birokrasi Peru yang luas dan rumit.^[5]

Sejarah

Skandal korupsi politik paling menonjol di Peru kemungkinan besar adalah kasus Alberto Fujimori, Presiden Peru dari tahun 1990 hingga 2000. Pada tahun 2000, Fujimori mengundurkan diri dan melarikan diri ke Jepang. Ia kembali ke Peru pada tahun 2005 dan pada April 2009 dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena mengizinkan pembunuhan oleh pasukan maut dan terlibat dalam dua kasus penculikan.^[6]

Selama masa pemerintahannya, Fujimori menjaga citra pemerintahan yang jujur dengan menggunakan penasihatnya, Vladimiro Montesinos, untuk menjalankan praktik korupsi pemerintahannya. Montesinos menjabat sebagai kepala Dinas Intelijen Nasional (SIN) dan secara sistematis menyuap politisi, hakim, serta media.^[7]

Analisis empiris atas korupsi yang dilakukan Montesinos oleh John McMillan dan Pablo Zoido menunjukkan bahwa lebih dari 75% anggaran SIN yang tidak diawasi digunakan untuk menyuap lebih dari 1.600 individu.^[8] McMillan dan Zoido memperkirakan bahwa pada puncaknya, lebih dari 3,5 juta dolar AS dibayarkan setiap bulan kepada berbagai anggota kongres, hakim, dan eksekutif media.^[9]

Suap paling umum diberikan kepada pemilik saluran televisi, yang memungkinkan pemerintahan Fujimori mengendalikan media dan memengaruhi opini politik masyarakat Peru.^[7]

Referensi

Bibliografi