Korupsi di Honduras merupakan masalah serius yang memengaruhi berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Honduras memperoleh skor 22 pada skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), menjadikannya salah satu negara dengan kinerja terburuk di kawasan Amerika Latin. Berdasarkan peringkat skor, Honduras menempati posisi ke-154 dari 180 negara, di mana negara dengan peringkat pertama dipersepsikan memiliki sektor publik paling jujur.^[1] Sebagai perbandingan di kawasan Amerika, skor tertinggi adalah 76, rata-rata 42, dan skor terendah 10.^[2] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[3]

Korupsi menjadi salah satu faktor, di samping kejahatan terkait narkoba dan kemiskinan, yang memperkuat dan melanggengkan rapuhnya supremasi hukum di negara tersebut.^[4]

Sejarah

Korupsi di Honduras memiliki akar historis yang mendalam dan telah mengakar kuat dalam masyarakat. Korupsi di negara ini tidak lagi sekadar dilakukan oleh individu secara terpisah, melainkan telah berkembang menjadi sistem jaringan kleptokratis yang menguasai sektor politik, sosial, dan ekonomi. Jaringan ini bersifat lintas sektor dan bahkan transnasional. Saat ini, praktik korupsi dilakukan tidak hanya untuk keuntungan pribadi, melainkan dalam skala yang menyerupai birokrasi, menguntungkan banyak pihak yang terlibat.^[5]

Salah satu bentuk korupsi paling serius di Honduras adalah penyelewengan dana publik yang seharusnya digunakan untuk layanan dasar. Pada tahun 2018, kerugian akibat korupsi mencapai lebih dari 2 miliar dolar AS, atau sekitar 12,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Honduras.^[4] Salah satu kasus besar melibatkan penggelapan dana sebesar 300 juta dolar AS dalam sistem layanan kesehatan publik. Dewan Anti-Korupsi Nasional mengungkap bahwa antara 2014 hingga 2016, sebuah organisasi masyarakat sipil menyelewengkan dana tersebut ke bisnis swasta. Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai kampanye politik, termasuk kampanye presiden Juan Orlando Hernández pada tahun 2013.^[6]

Pada tahun 2019, sebanyak 176 politisi dan sejumlah organisasi non-pemerintah (LSM) juga dituntut atas tuduhan penggelapan. Kasus ini melibatkan jaringan LSM korup yang telah menerima lebih dari 70 juta dolar AS dari kas negara selama satu dekade. Sebagian besar dana tersebut dialirkan ke politisi dan kampanye politik yang bertujuan memengaruhi hasil pemilu di Honduras.^[7]

Hingga Oktober 2023, jaksa menuntut dua mantan presiden konservatif, Juan Orlando Hernández dan pendahulunya Porfirio Lobo, atas tuduhan pengalihan dana publik sebesar 12 juta dolar AS untuk membiayai kampanye politik mereka. Juan Orlando Hernández sebelumnya juga diekstradisi ke Amerika Serikat pada 2022 atas tuduhan perdagangan narkoba.^[8] Seperti kasus penggelapan sebelumnya, kasus ini juga melibatkan jaringan korupsi yang dibentuk melalui organisasi-organisasi yang berdiri antara tahun 2010 hingga 2013. Istri Lobo, mantan ibu negara Rosa Elena Bonilla, dinyatakan bersalah pada tahun 2019 karena menggelapkan sekitar 600.000 dolar AS selama masa jabatan suaminya. Tuduhan terhadapnya awalnya diajukan oleh misi antikorupsi dari Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS).^[9]

Dampak

Sebuah komisi internasional yang didukung PBB dalam bidang hak asasi manusia dan reformasi hukum menemukan bahwa korupsi di Honduras melemahkan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dalam studi oleh Human Rights Watch yang mengevaluasi berkas-berkas yudisial dari investigasi kasus korupsi. Studi tersebut menemukan bahwa korupsi berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi yang sistemik di negara ini telah menyebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam mendanai dan mendukung pemenuhan hak-hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, akses terhadap air bersih, perumahan, dan hak-hak sosial lainnya.

Korupsi juga berdampak buruk terhadap sektor swasta karena menambah biaya investasi akibat birokrasi yang berbelit-belit serta meningkatkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Selain itu, penyelewengan dana publik tidak hanya mengurangi efisiensi pengeluaran pemerintah, tetapi juga meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya mendorong praktik penghindaran pajak.^[4]

Upaya antikorupsi

Ada pandangan bahwa reformasi antikorupsi di Honduras memiliki peluang keberhasilan yang sangat kecil karena kepentingan korup tersebar di semua tingkatan otoritas. Ini berarti bahwa setiap inisiatif yang diluncurkan untuk memberantas korupsi pasti akan menemui jalan buntu.^[10]

Presiden Xiomara Castro membentuk Komisi Internasional Melawan Korupsi dan Impunitas (Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras/CICIH). Komisi ini didirikan melalui nota kesepahaman dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertujuan untuk mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya guna mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam penanganan korupsi di Honduras. Pembentukan komisi ini merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah korupsi karena memiliki kewenangan investigatif. Dua kasus penting yang ditangani oleh komisi ini adalah pembunuhan aktivis lingkungan dan hak asasi manusia, Bertha Cáceres, serta pembunuhan Aristides Gonzales, pejabat tinggi pemberantasan narkoba Honduras pada tahun 2009.^[4]

Namun pada tahun 2020, Presiden Honduras saat itu, Juan Orlando Hernández, membiarkan mandat komisi ini berakhir, sehingga melemahkan kemampuannya dalam membantu lembaga negara mencegah dan menyelidiki kasus korupsi tingkat tinggi.^[6]

Honduras juga melaksanakan reformasi kepolisian. Komponen utama dari inisiatif ini meliputi pelatihan dan pendidikan bagi aparat kepolisian, serta peningkatan rata-rata gaji personel berseragam. Reformasi ini dilengkapi dengan proses pemurnian (depuración) yang bertujuan untuk menyingkirkan personel yang korup. Pada tahun 2016, sebanyak 100 anggota kepolisian diberhentikan, termasuk dua direktur kepolisian dan 27 komisaris.^[11]

Referensi