Konservatisme budaya digambarkan sebagai perlindungan terhadap warisan budaya dari sebuah negara bangsa, atau dari budaya yang tidak ditentukan oleh batas-batas negara.[1] Hal ini kadang-kadang dikaitkan dengan kritik terhadap multikulturalisme dan sentimen anti-imigrasi. Karena tujuan pelestarian budaya mereka sering bertentangan dengan tujuan para anti-rasisme, kaum konservatif budaya sering dituduh rasis.[2] Meskipun demikian, konservatisme budaya bisa memiliki pendekatan yang lebih bernuansa terhadap bahasa dan budaya minoritas; kadang-kadang berfokus pada pembelajaran bahasa warisan atau revitalisasi bahasa yang terancam punah, seperti dialek lokal khas bahasa Prancis di Quebec, bahasa Prancis Acadia, bahasa Gaelic Kanada, dan bahasa Mi'kmaq di Nova Scotia dan New Brunswick, atau bahasa Irlandia di Newfoundland. Di waktu lain, konservatisme budaya lebih menitikberatkan pada pelestarian budaya leluhur minoritas etnis yang terancam punah, seperti budaya penduduk asli Amerika.
Argumen
Mendukung
Para pendukung berpendapat bahwa konservatisme budaya menjaga identitas budaya suatu negara. Mereka sering mempromosikan asimilasi ke dalam budaya dominan, dengan keyakinan bahwa monokulturalisme lebih konstruktif bagi persatuan nasional.[3][4] Mereka mengklaim bahwa asimilasi memfasilitasi integrasi imigran dan minoritas etnis ke dalam masyarakat yang lebih luas, dengan memposisikan konservatisme budaya sebagai solusi untuk konflik etnis.[5][6] Peneliti mencatat bahwa semakin homogen secara budaya suatu komunitas, semakin besar tingkat saling percaya di antara anggotanya. Kepercayaan diketahui menurun di wilayah yang lebih beragam secara budaya.[7]
Para pendukung konservatisme budaya telah mengkritik multikulturalisme, dengan keyakinan bahwa pluralisme budaya merugikan identitas nasional yang bersatu. Mereka berpendapat bahwa keberagaman budaya hanya berfungsi untuk meminggirkan imigran dengan memperlakukan mereka sebagai orang luar dalam masyarakat. Di beberapa negara, multikulturalisme dianggap menciptakan segregasi rasialde facto dalam bentuk kantong etnis.[5][6] Penolakan terhadap imigrasi juga merupakan sikap umum di kalangan pendukung konservatisme budaya. Imigran sering membawa budaya, agama, dan bahasa dari negara asal mereka, yang kadang-kadang memengaruhi dan mengubah budaya negara tempat mereka tinggal.[8] Pendukung konservatisme budaya berpendapat bahwa beberapa praktik budaya yang baru datang seperti cara berpakaian, pernikahan, sunat perempuan, bertentangan langsung dengan nilai-nilai budaya dominan.[9][10]
Menentang
Para penentang berpendapat bahwa konservatisme budaya merugikan keberagaman budaya. Mereka mengkritik konservatisme budaya karena mempromosikan intoleransi budaya, menciptakan pola pikir etnosentris yang sempit, dan membungkam ekspresi diri.[11] Para penentang mengutip berbagai kekejaman sejarah yang berakar dari bentuk ekstrem konservatisme budaya, seperti rasisme, genosida, pembersihan etnis, kolonialisme, dan segregasi rasial. Mereka mengklaim bahwa asimilasi budaya menyebabkan marginalisasi terhadap minoritas yang tidak sesuai dengan budaya dominan.[12]
Para penentang mendukung multikulturalisme, dengan keyakinan bahwa hal ini menciptakan masyarakat yang lebih beragam dan toleran. Mereka berpendapat bahwa multikulturalisme membantu masyarakat mayoritas etnis untuk lebih mengenal budaya lain, lebih mudah beradaptasi dengan perubahan sosial, dan menjadi lebih toleran terhadap keberagaman.[11] Mereka juga meyakini bahwa multikulturalisme membawa perhatian yang lebih besar terhadap prestasi sejarah kelompok etnis lain yang sebelumnya terabaikan.[13] Dukungan terhadap imigrasi juga menjadi sikap umum di kalangan penentang konservatisme budaya, yang berpendapat bahwa hal ini memperkaya masyarakat dengan menyumbangkan gagasan-gagasan baru yang beragam. Dalam beberapa kasus, seni, musik, makanan, atau pakaian dari para imigran diadopsi oleh budaya dominan.[14]
12Lerman, Antony (22 March 2010). "Guardian.co.uk". The Guardian. London.
↑Susanne Wessendorf, The multiculturalism backlash: European discourses, policies and practices, p. 35; accessed through Google Books, 12 February 2011.