Pada tanggal 7 Juli 1937, Komisi Peel melaporkan bahwa MandatLiga Bangsa-Bangsa untuk pertama kalinya tidak bisa dijalankan dan menyarankan pembagian wilayah.[2] Kabinet Britania Raya mendukung rencana pembagian ini, tetapi memerlukan lebih banyak informasi.[3] Setelah laporan komisi diterbitkan, pada tahun 1938, Komisi Woodhead dibentuk untuk mendalaminya dan menyarankan rencana pembagian lengkap.
Penduduk Arab menolak rencana pembagian ini dan mengutuknya dengan suara bulat.[4] Komite Tinggi Arab menentang gagasan negara Yahudi[5] dan meminta negara Palestina "yang melindungi semua hak warga Yahudi yang sah dan minoritas lain dan segala kepentingan Britania Raya".[6] Mereka juga menuntut dihentikannya semua proses imigrasi dan pembelian tanah oleh orang Yahudi.[5] Mereka berpendapat bahwa berdirinya negara Yahudi dan tidak adanya negara Palestina adalah pengkhianatan atas janji Britania Raya.[3][7]
Para pemimpin Zionis terbelah menjadi dua dalam memandang rencana ini.[5] Dalam resolusi Kongres Zionis 1937, para delegasi menolak rencana pembagian spesifik. Namun, prinsip pembagian wilayah secara umum "diterima" atau "tidak ditolak sepenuhnya" oleh semua faksi utama; para delegasi mendorong para pemimpin melanjutkan negosiasi.[5][8][9][10] Dewan Badan Yahudi meminta dibentuknya sebuah konferensi untuk membahas penyelesaian damai terhadap persatuan Palestina.[5] Menurut Benny Morris, Ben-Gurion dan Weizmann memandangnya 'sebagai batu loncatan untuk perluasan wilayah dan pendudukan seluruh Palestina.’[5][11]
Palestine Royal Commission Report Presented by the Secretary of State for the Colonies to Parliament by Command of His Majesty, July 1937. His Majesty’s Stationery Office., London, 1937. 404 pages + maps.
Aharon Cohen, Israel and the Arab World (Funk and Wagnalls, New York, 1970) pp.207–210
