Pada 6 Maret 1919, Mahkamah Nasional Weimar—parlemen sementara pascaperang Jerman yang bertugas mengesahkan undang-undang yang diperlukan sembari menyusun konstitusi untuk Republik—mengesahkan Undang-Undang Pembentukan Pasukan Pertahanan Nasional Sementara (Gesetz über die Bildung einer vorläufigen Reichswehrcode: de is deprecated ). Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Presiden Jerman untuk:[1]
membubarkan Angkatan Darat yang ada dan membentuk Reichswehr sementara yang akan melindungi perbatasan Reich, menegakkan perintah pemerintah Reich, serta menjaga perdamaian dan ketertiban di dalam Reich hingga Angkatan Bersenjata (Wehrmachtcode: de is deprecated ) baru yang akan diorganisasi berdasarkan undang-undang Reich dibentuk.
Jabatan menteri pertahanan didirikan pada awal tahun 1919[2] dan diisi oleh Gustav Noske pada 13 Februari.[3] Pada 20 Agustus, Presiden Friedrich Ebert memerintahkan agar Kementerian Reichswehr mengambil alih tugas dari kementerian perang negara-negara bagian pada 1 Oktober,[4] meskipun kementerian baru tersebut baru resmi dibuka pada 8 November 1919. Kepala Komando Angkatan Darat (Heeresleitungcode: de is deprecated ) dan Admiralsitas—yang menjadi Komando Angkatan Laut (Marineleitungcode: de is deprecated ) pada 15 Juli 1920—berada di bawah menteri pertahanan.[2] Kementerian ini sebagian besar terdiri dari para anggota kementerian perang negara-negara bagian dengan mayoritas berasal dari Kementerian Perang Prusia.[5]
Angkatan bersenjata Prusia tetap berada di bawah komando Jenderal Walther Reinhardt, Menteri Perang Prusia, hingga kementerian tersebut dibubarkan pada 30 September 1919.[6] Reinhardt duduk di dalam dua kabinet pertama Republik Weimar sebagai anggota tanpa hak suara hingga 30 September, demikian pula Laksamana Adolf von Trotha dengan kapasitas serupa untuk Admiralsitas hingga 27 Maret 1920 ketika Kabinet Bauer mengundurkan diri.[3]
Undang-undang Reich untuk membentuk Angkatan Bersenjata baru yang telah dirujuk dalam Undang-Undang Pembentukan Pasukan Pertahanan Nasional Sementara tahun 1919 diundangkan sebagai Undang-Undang Pertahanan (Wehrgesetzcode: de is deprecated ) pada 23 Maret 1921 oleh Reichstag Weimar. Undang-undang ini secara resmi mendirikan Reichswehr sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam Perjanjian Versailles. Dalam § 8 [2] dinyatakan bahwa: "Presiden Reich adalah panglima tertinggi dari seluruh Angkatan Bersenjata. Di bawahnya, menteri Angkatan Bersenjata memegang kendali komando atas seluruh Angkatan Bersenjata." Paragraf 10 juga menetapkan bahwa:[8]
Sebuah Dewan Angkatan Darat (Kammercode: de is deprecated ) dan Dewan Angkatan Laut yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemungutan suara rahasia harus dibentuk di Kementerian Reichswehr sebagai badan penasihat dan pakar. [2] Dewan Angkatan Darat dan Angkatan Laut tersebut berada langsung di bawah menteri pertahanan.
Dalam § 12, kementerian perang Bayern, Sachsen, dan Württemberg dibubarkan serta otoritas komando dipusatkan di tangan menteri pertahanan.[8]
Sebuah Kantor Menteri (Ministeramt) yang berfungsi sebagai otoritas militer tertinggi di antara menteri serta pimpinan angkatan darat dan angkatan laut didirikan pada 1 Maret 1929.[2]
Di bawah Reich Ketiga
Hanya berselang dua tahun setelah Adolf Hitler dan Partai Nazi naik ke tampuk kekuasaan, Proklamasi Kedaulatan Militer (Verkündung der Wehrhoheitcode: de is deprecated ) pada 16 Maret 1935 membentuk Oberkommando der Luftwaffe (OKL) baru di bawah Kementerian Penerbangan serta mengubah Heeresleitung menjadi Oberkommando des Heeres (OKH) dan Marineleitung menjadi Oberkommando der Marine (OKM). Kantor Menteri berganti nama menjadi Kantor Wehrmacht.[9] Undang-Undang Pertahanan (Wehrgesetzcode: de is deprecated ) tanggal 21 Mei 1935 menjadikan Führer dan kanselir (Hitler) sebagai panglima tertinggi Wehrmacht. Di bawahnya, menteri perang yang berganti nama menjadi menteri perang Reich (Reichskriegsministercode: de is deprecated ) menjabat sebagai panglima tertinggi Wehrmacht (§ 3).[10]
Sebagai akibat dari Skandal Blomberg–Fritsch,[11] Hitler mengambil alih posisi sebagai panglima tertinggi Wehrmacht melalui dekret pada 4 Februari 1938. Berdasarkan dekret yang sama, fungsi-fungsi Kementerian Perang diambil alih oleh Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata (Oberkommando der Wehrmacht, OKW). Kementerian Perang berhenti eksis sejak saat itu.[12]
↑"Reichswehrministerium"[Reichswehr Ministry]. Lexikon der Wehrmacht (dalam bahasa Jerman). Diakses tanggal 2 July 2024.
↑Pöhlmann, Markus (10 March 2016). Daniel, Ute; Gatrell, Peter; Janz, Oliver; Jones, Heather; Keene, Jennifer; Kramer, Alan; Nasson, Bill (ed.). "Prussian War Ministry". 1914–1918-online. International Encyclopedia of the First World War. Freie Universität Berlin. Diakses tanggal 2 July 2024.
.jpg)
(3)_(cropped).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(cropped).jpg)
.jpg)
