Keberlanjutan kenegaraan dari negara-negara Baltik mendeskripsikan keberlanjutan dari negara-negara Baltik sebagai entitas sah berdasarkan hukum internasional ^[1] meskipun berada di bawah pemerintahan Soviet dan pendudukan Jerman dari 1940 sampai 1991. Berdasarkan opini mayoritas, pendudukan negara-negara Baltik dianggap ilegal dan tindakan Uni Soviet dianggap berseberangan dengan hukum internasional secara umum dan traktat-traktat bilateral antara USSR dan negara-negara Baltik secara khusus.^[2]

Keberlanjutan sah ini diakui oleh sebagian besar negara-negara Barat dan dilambangkan dalam praktik kenegaraan mereka.^[3] Pengajuan Doktrin Stimson oleh Deklarasi Welles^[4] yang menolak memberikan pengakuan resmi kepada pendudukan Soviet,^[5] pemberontakan rakyat Baltik melawan rezim Soviet, dan keberadaan badan-badan kenegaraan Baltik dalam pengasingan memperkuat posisi sah bahwa kedaulatan negara-negara Baltik tak pernah diserahkan kepada Uni Soviet, dan pendudukan sui generis (Annexionsbesetzung atau "pendudukan aneksasi") berlangsung sampai kemerdekaan negara-negara Baltik pada 1991.^[5] Maka dari itu, negara-negara Baltik tetap berdiri sebagai subjek hukum internasional.^[6][7]

Referensi

Daftar pustaka