Pasal 48

Konstitusi Weimar tahun 1919 memperkenalkan kantor presiden Jerman (Reichspräsident), sebuah kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 7 tahun. Kantor tersebut diberi hak prerogatif yang luas, termasuk kuasa untuk menunjuk pemerintah federal dan membubarkan Reichstag.^[2] Melalui pasal 48 ini,^[3] sang Presiden dapat menggunakan kuasa darurat yang tidak perlu dukungan dari parlemen^[4] selama adanya persetujuan Kanselir atau "menteri nasional yang kompeten" (pasal 50).^[5] Kuasa atau wewenang untuk menunjuk pemerintah yang bisa saja penurut dan membubarkan parlemen jika pemerintah itu tadi kehilangan dukungan parlemen mengartikan bahwa Presiden bisa, karena sebab itu, memerintah hanya berdasarkan pasal 48.^[6]

Pemerintahan Hermann Müller

Pemilihan umum federal Jerman 1928 menghasilkan parlemen yang terpecah belah-dimana tidak ada satu pun partai yang mendapat kursi mayoritas untuk memerintah. Partai Demokrat Sosial mendapatkan kursi paling banyak sedangkan partai-partai tengah kanan mengalami penurunan kursi yang didapat.^[7] Politikus PDS Hermann Müller menjadi Reichskanzlercode: de is deprecated (Kanselir) pada kepeimpinan koalisi besar yang informal termasuk partainya, Partai Tengah yang Katolik, Partai Rakyat Jerman (DVP), dan Partai Demokrat Jerman (DDP) yang liberal.^[8] Walau partai-partai dalam pemerintahan Müller ini mempunyai kesaaman yang kecil, tujuan utamanya adalah pengesahan Rencana Young,^[9] yaitu suatu persetujuan antara Jerman dengan Sekutu Perang Dunia pertama untuk mengurangi pampasan perang yang dimiliki Jerman.^[10]

Setelah rencana tersebut diterima parlemen pada awal bulan Maret 1930,^[11] pemerintah kesusahan dalam menemukan jalan keluar terhadap tantangan ekonomi dan sosial akibat mulainya Depresi Besar yang bisa diterima oleh koalisinya. Perbedaan antara PDS dengan PRJ membesar setelah PRJ mendekatkan diri dengan kepentingan pemilik-pemilik industri berat.^[9] Sebuah ketidaksetujuan pada reformasi strutural tunjangan pengangguran| berakhir dengan jatuhnya konsensus antara partai-partai koalisi, menghasilkan pengunduran kabinet Müller pada tanggal 27 Maret 1930.^[12]

Brüning

Presiden Paul von Hindenburg, seorang purnawirawan jenderal yang memiliki hubungan dengan lingkar pergaulan aristokratis dan anti-Parlementer, sudah lama menginginkan untuk mengganti koalisi besar tersebut dengan sebuah pemerintahan konservatif yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen namun kepada presiden sendiri. Pemikirannya dipengaruhi oleh penasihat-penasihat konservatifnya yang suka tipe pemerintahan otoriter dan keadaan parlemen yang semakin lumpuh. Saat kabinet Müller mundur, Hindenburg menunjuk politisi Partai Tengah, Heinrich Brüning, menjadi Kanselir selanjutnya. Menurut Otto Meissner, yaitu kepala staf presiden, kualitas Brüning secara unik sesuai dengan peran itu: dia termasuk ke dalam sayap konservatif Partai Tengah dan dia pernah ikut dalam Perang Dunia Pertama, membuatnya dapat diterima oleh golongan kanan jauh. Sementara, sikapnya pada masalah sosial, membuatnya dapat diterima juga oleh SPD.

Pada bulan April 1930, dengan dukungan suara Partai Rakyat Nasional Jerman yang nasionalis (DNVP), pemerintahan Brüning ternyata bertahan dari sebuah mosi tidak percaya yang dipimpin PDS. Pada Juli 1930, Brüning ingin mengesahkan sebuah rancangan undang-undang yang akan sangat menaikkan pajak dan menurunkan pengeluaran sosial dalam usaha mengurangi pengeluaran negara di saat Depresi Besar. Ketika parlemen menolak RUU ini, Hindenburg menggunakan pasal 48, meruntuhkan Reichstag, dan menandatangani rencana pengeluaran anggaran dari kanselir menjadi sah dengan kuasa darurat. Menurut sejarawan Heinrich August Winkler, langkah ini menandai perubahan atau transisi dari bentuk 'tertutup' pemerintahan presidensial menjadi bentuk yang terbuka.

Pada bulan September 1930, pemilu yang menggantikan Reichstag yang telah bubar tadi menghasilkan suatu parlemen tanpa pilihan koalisi yang tentu: Partai Buruh Nasional-Sosialis Jerman (NSDAP) yang dipimpin Adolf Hitler memenangkan kursi paling banyak kedua setelah PDS. Karena Partai Komunis Jerman juga memenangkan jumlah kursi yang lumayan besar, dan PBNSJ menolak kerja sama dengan partai-partai politik lainnya, susah atau bahkan mustahil untuk menemukan mayoritas demi program legislatif apapun. Brüning mencoba meyakinkan pimpinan PBNSJ untuk bekerja sama pemerintahannya namun ditolak. Kanselir bisa bertahan dari halangan partai tersebut karena dukungan toleransi PDS. Kesal karena kebangkitan pengaruh golongan kanan jauh, Partai itu pun mengadopsi sebuah 'kebijakan toleransi' (Tolerierungspolitik) terhadap kabinet Brüning: ia bersumpah akan menolak mosi-mosi tidak percaya dan oleh karena itu membolehkan sang kanselir memerintah hanya melalui pasal 48. Bulan-bulan setelahnya, kepentingan legislatif Reichstag menurun dengan cepat: parlemen tersebut mengadakan 94 kali sidang pada tahun 1930, sementara ia mengadakan 13 kali pada tahun 1932.

Ditoleransi PDS, Brüning melanjutkan kebijakan hemat keuangannya, menghadapi perlawanan semakin besar dari pemimpin-pemimpin bisnis usaha dan Front Harzburg yang adalah golongan kanan jauh. Pemilihan umum Presiden Jerman 1932 melantik Hindenburg lagi tapi mengungkapkan dukungan yang populer untuk PBNSJ, calonnya yaitu Hitler mendapat 36.8% dari total suara. Kesan ini ditunjukkan lagi melalui pemilu-pemilu negara bagian pada musim semi 1932 yang hasilnya adalah PBNSJ meraih suara lumayan. Pemerintah hendak mengatasi tren itu dengan melarang grup-grup paramiliter partai terkait termasuk Sturmabteilung dan Schutzstaffel. Waktu ini, penasihat-penasihat Hindenburg, salah satu yang utama ialah mantan jenderal Kurt von Schleicher, membuat rencana untuk menaruh sebuah kabinet yang lebih otoriter dengan dukungan PBNSJ. Schleicher membayangkan suatu bentuk pemerintah yang mana Reichswehr, merupakan angkatan bersenjata Jerman, dapat menjadi kekuatan dominan bersama Hiter dan partainya yang memiliki peran sekunder atau kedua. Pelarangan Brüning terhadap grup paramiliter berlawanan dengan rencana tersebut dan memicu suatu dorongan untuk menurunkan dia. Pada tanggal 29 Mei 1932, Hindenburg meminta pelengseran sang kanselir; penyebab langsungnya adalah sebuah perselisihan pendapat atas penyelesaian petani-petani di wilayah timur sungai Elbe.

Papen

Pada tanggal 1 Juni 1932, Hidenburg menunjuk Franz von Papen sebagai Kanselir menggantikan Brüning. Mantan anggota partai Tengah, Papen mengisi kabinetnya dengan orang-orang bangsawan, membuat surat kabar yang berhubungan dengan PDS yakni Vorwärts menguraikannya sebagai Das Kabinett der Barone ('Kabinet para Bangsawan'). Karena cuma PRNJ yang setuju untuk mentolerir pemerintah tersebut, kanselir sekali lagi memperoleh wewenangnya dari penggunaan pasal 48 oleh Hindenburg. Setelah pelantikan Papen, Hindenburg membubarkan parlemen dan mengatur jadwal pemilunya pada 31 Juli. Pada periode sebelum penyelenggaraan pemilu itu, pemerintah menghentikan larangan terhadap grup paramiliter serta pengambil-alihan pemerintah Prusia, yang badan legislatifnya telah lumpuh sejak sebuah pemilu negara bagian tersebut.

Catatan Kaki