Jan Daniel Massie atau J. D. Massie (20 November 1901 - meninggal setelah 1972) adalah akuntan pertama Indonesia[1] dan politisi yang menjabat dalam empat kabinet yakni Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwikora I, Kabinet Dwikora II dan Kabinet Dwikora III. Dari 1 Agustus 1964 sampai 28 Maret 1966, ia menjadi Menteri Penertiban Bank dan Modal Swasta dalam Kabinet Kerja IV, Dwikora I dan Dwikora II. Dari 30 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966, ia menjadi Asisten III Wakil Perdana Menteri untuk urusan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam Kabinet Dwikora III.[2]
Karier Awal
Massie lahir pada tanggal 20 November 1901 di Langowan, Minahasa. Ia dibesarkan di Medan. Pada tahun 1929, Massie menerima toepasselijkverklaring (pernyataan penerapan), yang mempersamakan dia dengan golongan hukum Eropa di Hindia Belanda.
Massie pertama tercatat sebagai seorang akuntan yang diperbantukan pada dinas penjara di Surabaya mulai tahun 1928. Dengan demikian, ia tercatat sebagai akuntan pribumi pertama di Indonesia. Mulai tahun 1930, ia dipindahtugaskan ke Makassar. Tahun 1939, ia kembali dipindahtugaskan ke Semarang.
Setelah penyerahan kedaulatan, Massie ditunjuk sebagai Wakil Direktur Bank Negara Indonesia pada tahun 1953. Ia kemudian naik ke jabatan direktur pada periode 1953 sampai 1958.[3]
Pada tahun 1958, setelah Sinterklas Hitam yang mengusir orang-orang keturunan Belanda yang bekerja di Indonesia, Massie ditunjuk menjadi Direktur Escomptobank NV. Di kemudian hari, Massie naik ke jabatan Direktur Utama Bank Dagang Negara, nama baru Escomptobank setelah proses 'Indonesianisasi'.[4] Sebagai Direktur Utama BDN, Massie ikut mendirikan Pembangunan Jaya.
Karier Politik
Massie pernah menjadi anggota Partai Rakyat Nasional (PRN), di mana mulai tahun 1954 ia duduk sebagai ketua Komisi Keuangan yang bertugas meneliti hasil-hasil dari Konferensi Meja Bundar.[5] Ia juga pernah duduk sebentar dalam Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) menggantikan Frits Laoh yang ditunjuk sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap. Massie duduk sebagai anggota DPRS dari tanggal 7 Oktober 1955 sampai 26 Maret 1956. Dalam jabatan tersebut, pada tahun 1955 Massie berangkat ke Belanda untuk berdiskusi tentang hasil-hasil Konferensi Meja Bundar.
Pada tanggal 2 September 1964, Massie dilantik menjadi Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dalam Kabinet Dwikora I. Selama menjabat sebagai menteri, Massie yang dijuluki sebagai 'pengumpul dana-dana keuangan' masih merangkat jabatan sebagai Direktur Utama BDN. Sebagai menteri, Massie bertugas meningkatkan volume ekspor dan mengurangi inflasi, sebuah tugas yang gagal ia lakukan karena krisis politik dan ekonomi yang disebabkan oleh hiperinflasi. Massie juga berperan membatasi aktivitas bank-bank asing di Indonesia, termasuk dengan cara menutup paksa cabang British Chartered Bank.
Menentang Bank Tunggal
Dalam periode jabatannya yang pertama sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, pada tanggal 30 Juli 1965 diterbitkan Penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan sebuah 'bank tunggal' milik negara yang berfungsi sebagai bank komersial sekaligus sebagai sebuah bank sentral, dengan nama Bank Negara Indonesia (berbeda dengan Bank Negara Indonesia yang berdiri tahun 1946).[6] Pembentukan 'bank tunggal' ini sesuai dengan doktrin 'bank berjuang' yang dikonsepsikan oleh Presiden Sukarno, yang menjadikan bank sebagai alat revolusi. 'Bank tunggal' tersebut meleburkan Bank Indonesia, Bank Umum Negara, Bank Koperasi Tani dan Nelayan, dan Bank Tabungan Negara. Massie dalam jabatannya sebagai menteri sekaligus Direktur Utama BDN menyatakan ketidaksetujuannya kepada Presiden Sukarno dan menentang kebijakan tersebut karena dianggap akan menyebabkan kebingungan pada pihak koresponden di luar negeri. Karena keberatannya, BDN tidak diikutsertakan dalam peleburan 'bank tunggal' tersebut.[7]
Lebih jauh lagi, pada tanggal 22 November 1965, Presiden Sukarno menyatakan berdirinya Bank Pembangunan Swasta sebagai satu-satunya bank swasta yang diperbolehkan untuk beroperasi di Indonesia, di mana semua perusahaan swasta nasional dan asing diwajibkan untuk memiliki saham dan menyetor modal ke bank tersebut. Massie sebagai menteri duduk sebagai anggota Badan Pembimbing Bank Pembangunan Swasta.[8] Namun karena transisi ke Orde Baru, rencana bank tunggal swasta tersebut tidak sempat dilaksanakan secara penuh.
Transisi ke Orde Baru
Jabatan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dalam periode yang pertama diemban oleh Massie sampai tanggal 21 Februari 1966.
Pada tanggal 24 Februari 1966, Massie dilantik dalam struktur Kabinet Dwikora II sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta/Wakil I Gubernur BNI. Dengan demikian, selama sekitar satu bulan Massie merangkat tiga jabatan sekaligus: Menteri, Wakil I Gubernur BNI, dan Direktur Utama BDN. Massie duduk dalam jabatan tersebut sampai 27 Maret 1966, dan kemudian digantikan oleh Brigadir Jenderal Suhardi.
Pada tanggal 30 Maret 1966, dalam struktur Kabinet Dwikora III Massie dilantik sebagai Asisten III Wakil Perdana Menteri untuk urusan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, sebuah jabatan yang setingkat dengan menteri. Ia berhenti menjabat sebagai menteri setelah Kabinet Dwikora III demisioner dan digantikan oleh Kabinet Ampera I. Dalam struktur Kabinet Ampera I, jabatan Massie dihapuskan.
Setelah Pensiun
Setelah berhenti dari jabatan menteri, Massie fokus berkarya di bidang usaha. Pada tahun 1967, Massie pensiun sebagai Direktur Utama Bank Dagang Negara dan digantikan oleh Omar Abdalla Siregar.[9] Pada tahun 1972, Massie tercatat menjabat sebagai Ketua Indonesian Christian Businessmen Organisation (Organisasi Pengusaha Kristen Indonesia).
