Jakob Samuel Halomoan Lumban Tobing, dikenal sebagai Jakob Tobing (lahir 13 Juli 1943) adalah seorang politikus Indonesia. Ia merupakan Presiden Institut Leimena sejak 2008.[1] Pada tahun 2004 – 2008, ia menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Korea berkedudukan di Seoul. Sebelumnya, Jakob Tobing telah malang-melintang di dunia politik. Selama 34 tahun Ia mendedikasikan dirinya sebagai anggota DPR/MPR dari Golkar (1968-1997) dan PDI-P (1999-2004). Pada periode tahun 1968 – 1971, Ia adalah anggota DPR-GR yang termuda dan Ia dikenal sebagai anggota DPR-RI yang terlama sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Ia berperan penting dalam gerakan reformasi pada awal tahun 1990-an dan juga berperan penting dalam meletakkan dasar reformasi politik dan demokratisasi Indonesia. Jakob Tobing adalah Ketua Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) tahun 1999, pemilu (yang dianggap) demokratis pertama setelah pemilu tahun 1955. Ia menjabat Ketua Panitia Ad- Hoc I BP-MPR dan Ketua Komisi A pada Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003 yang berhasil melakukan demokratisasi atas UUD 1945.
Kehidupan Awal
Jakob Tobing lahir pada tanggal 13 Juli 1943 di Riau. Jakob menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Bukittinggi dan sekolah menengah atas di Bandung.
Pendidikan
Setelah menamatkan pendidikan sekolah, Jakob melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi BandungJurusan Arsitektur. Karena tugasnya sebagai anggota DPR-GR di Jakarta, Ia hanya sampai jenjang Sarjana Muda (1968). Selanjutnya, Jakob mengambil pendidikan di bidang administrasi negara di STIA- LAN, Jakarta dan lulus S-1 pada tahun 1976. Ia juga pernah kuliah di Fakultas Ekonomi (extension) Universitas Indonesia, 1976–1977.
Kemudian, Ia kuliah di School of Economics, Universitas Colorado, Amerika Serikat (1979) sebelum melanjutkan pendidikan dan memperolehgelar master dalam bidang politik dan ekonomi pada John F. Kennedy School of Government, Universitas Harvard (1980). Selanjutnya, ia mengikuti Program on Investment Appraisal and Project Management, Harvard University (1985) dan sebagai Visiting Scholar Harvard University (1993).
Setelah mengakhiri tugas-tugas resmi, Jakob Tobing mengikuti program doktoral sebagai kandidat external PhD di Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School, Universitas Leiden, Belanda dengan judul tesis “Remaking the Negara Hukum (Rule of Law), The Essence of 1999-2002 Constitutional Reform in Indonesia”.
Kiprah politik
Ia adalah seorang aktivis mahasiswa dan salah seorang pimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1966 yang turut menumbangkan pemerintahan Orde Lama. Jakob memulai karier politiknya sebagai anggota DPR-GR yang diangkat pada tahun 1968 ketika Ia masih menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Arsitektur. Pada masa itu Jakob Tobing adalah anggota DPR-GR termuda. Pada tahun 1971, Ia termasuk anggota tim perumus visi dan misi Golongan Karya dan selanjutnya menjadi pimpinan Golkar di tingkat Pusat.
Ia pernah menjabat sebagai Ketua PAH I BP-MPR (1999 – 2004) dan Ketua Komisi A ST MPR tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003 yang berhasil melakukan reformasi atas UUD 1945.
Pada pemilihan umum 2004, Jakob Tobing terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI untuk ke-8 kali dari daerah pemilihan Temanggung, Jawa Tengah. Namun, Ia memilih mengundurkan diri. Setelah lebih dari 30 tahun mengabdi di DPR, Jakob Tobing mendapat kepercayaan menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Korea (2004–2008). Pada waktu bertugas sebagai Duta Besar, Ia berhasil memfasilitasi komunikasi antara pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara yang berlanjut dengan pertemuan Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il di Pyongyang (2-4 Oktober 2007). Pertemuan Pyongyang itu berhasil meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.
Jakob menerima berbagai bintang penghargaan, antara lain Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Republlik Indonesia (1999) dan Bintang Ganghwa Medal, First Class, Order of Diplomatic Services dari Presiden Republik Korea (2008).