Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia. Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus.
Heru Budi Hartono (lahir 13 Desember 1965) adalah birokrat Indonesia yang pernah menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dari 16 Oktober 2022- 18 Oktober 2024 . Heru juga merupakan Kepala Sekretariat Presiden sejak Juli 2017 sampai dengan November 2024. Sebelumnya Ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yakni antara tahun 2015 sampai 2017.[2][3] Ia sempat ditunjuk oleh Gubernur Basuki untuk menjadi bakal calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 melalui jalur independen.[4] Ia merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) pada masa kepemimpinan Joko Widodo.[5] Selain berkarier sebagai birokrat, Heru juga dipercaya menduduki sejumlah jabatan komisaris, yakni sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta (2024–sekarang), Komisaris PT Bank Tabungan Negara (2019–2022), Komisaris PT Bank DKI (2015–2018), serta Komisaris Utama PT Delta Jakarta (2014–2016).
Riwayat pekerjaan
Heru mengawali karier sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993, kemudian bertugas sebagai Staf Bagian Penyusunan Program (1995), sebelum dipercaya menjadi Kepala Subbagian Pengendalian Pelaporan (1999) dan Kepala Subbagian Sarana & Prasarana (2002) di Jakarta Utara. Pada 2007 ia menjabat Kepala Bagian Umum, lalu Kepala Bagian Administrasi Sarana Perkotaan (2008). Kariernya berlanjut ke tingkat provinsi sebagai Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro KDH (2012) dan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta (2013). Tahun 2014, ia diangkat sebagai Wali Kota Jakarta Utara sekaligus Komisaris Utama PT Delta Jakarta.[6] Pada periode Oktober 2014 hingga Juli 2017, ia menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta, serta dipercaya sebagai Komisaris PT Bank DKI (2015).
Kariernya di tingkat nasional dimulai saat menjabat Kepala Sekretariat Presiden RI (2017–2024). Ia juga sempat menjadi Komisaris PT Bank Tabungan Negara (2019), sebelum ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta (2022–2024).[7] Pada 2024 hingga saat ini, ia menjabat Komisaris Utama PT MRT Jakarta.
Kontroversi
Slogan Sukses Jakarta Untuk Indonesia
Heru Budi membuat logo Sukses Jakarta Untuk Indonesia yang diduga menggantikan logo Plus Jakarta untuk kepemimpinannya. Namun ini dibantah oleh dirinya sendiri karena slogan tersebut hanya untuk menggantikan slogan "Maju Kotanya, Bahagia Warganya" yang dicetuskan oleh Mantan Gubernur Anies Baswedan.[8] Namun merujuk pada terbitnya Keputusan Gubernur no. 292/2023 tentang Cita Provinsi[9] dan adanya lomba desain ikon Jakarta,[10] muncul opini publik bahwa upaya untuk menggantikan logo Plus Jakarta adalah intensional.
Pada 16 April 2023, Heru dikritik oleh netizen dan kelompok advokasi bersepeda Indonesia Bike2Work dalam keputusannya untuk merobohkan jalur pedestrian dan jalur sepeda, dan dialihgunakan kembali menjadi jalan raya. Ini dilakukan di persimpangan antara Jalan Santa dan Jalan Kapten Tendean di mana jalan tersebut dibangun pada masa Anies menjabat.[11]
Pada bulan Maret 2024, Heru Budi mencabut setengah dari penerima beasiswa KJMU secara sepihak tanpa konfirmasi ulang yang mengakibatkan 12.000 mahasiswa miskin terancam putus kuliah, kebijakan ini dibatalkan karena tekanan dari DPR dan DPRD DKI Jakarta.[12][13]
Referensi
↑"Ketua DWP Jakut Dilantik". Jakarta: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. 13 Januari 2014. Diakses tanggal 7 Oktober 2022.
