Y.M. Svasti Sri Giriraja Chakra Chudamani Narayanetyadi Vividha Virudavali Virajamana Manonnata, Paramadhipati Atirathi Parama Senadhipati Shriman Sri Sri Sri Sri Sri BadaMaharajadhiraja Gyanendra Bir Bikram Jang Bahadur Shah Bahadur Shamsher Jang Devanam Sada Samara Vijayinam, Raja Nepal, Vishwa Hindu Samrat.
Sebelumnya, Gyanendra juga pernah memberanikan diri naik tahta waktu masih kanak-kanak sekitar tahun 1950 dan 1951, saat kakeknya, Raja Tribhuvan dan keluarganya melarikan diri ke India karena alasan politik. Sedangkan saudara laki-lakinya, Raja Birendra, mendirikan kerajaan konstitusional dan melimpahkan urusan politiknya kepada demokrasi perwakilan.
Pada masa pemerintahan kedua Gyanendra, pemberontakan yang berkembang dari Perang Saudara Nepal mengganggu pemilihan perwakilan. Setelah pemilihan ditunda sementara, Sang Raja menangguhkan konstitusi dan mengambil alih pemerintahan langsung pada bulan Februari tahun 2005, serta mengklaim bahwa tindakannya merupakan upaya sementara untuk menekan pemberontakan Maois setelah gagal ditangani oleh pemerintah sipil. Pada tahun 2006, parlemen Nepal sebelumnya dipulihkan kembali, meskipun dihadapkan pada pertentangan yang meluas.
Raja Gyanendra digulingkan dari kekuasaannya dua tahun kemudian dalam sidang pertama Majelis Konstituante, yang mendeklarasikan Republik Demokratik Federal Nepal dan mengakhiri kekuasaan Dinasti Shah selama 240 tahun lamanya.
Menjadi Raja
Sebagai anak kedua dari Raja Mahendra, Gyanendra dinyatakan sebagai raja selama dua bulan (1950–1951) ketika usianya masih balita. Saat itu keluarga raja berada di pengasingan di India. Namun statusnya sebagai raja tidak diakui secara internasional. Kakekya, Tribhuvan kembali berkuasa tak lama kemudian, ketika keluarga Rana menyerahkan kekuasaan.
Lima puluh tahun kemudian, ketika kemenakannya, Dipendra konon melakukan pembunuhan dan bunuh diri, yang menewaskan hampir seluruh keluarga raja, termasuk Raja Birendra (ayah Dipendra dan saudara laki-laki Gyanendra), Gyanendra kembali menjadi raja. Pembunuhan yang dilakukan oleh putra mahkota Dipendra—yang tak lama kemudian juga meninggal dunia—tetap merupakan kontroversi. Hasil penelitian resmi meneybutkan bahwa Dipendra saat itu mabuk dan tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, tetapi dalam kurang dari setengah jam ia dinyatakan membawa empat senjata dan menembakkannya dengan membabi buta.
Lain dari itu, Dipendra bukan seorang kidal, sementara lubang lukanya ditemukan di sebelah kiri dahilnya. Semua masalah ini membuat orang curiga bahwa bukan Dipendra yang membunuh keluarga kerajaan melainkan orang lain. Semua ini membuat rakyat kehilangan sebagian besar kepercayaan yang mereka miliki terhadap raja sebagai penjelmaan dewa.
Kebijakan
Sebagai raja Gyanendra berusaha melakukan pengendalian aktif terhadap pemerintahan. Dua kali dalam tiga tahun, ia memecat Perdana Menteri dan kemudian mengangkat pemerintahan yang dipilihnya sendiri. Birendra (saudaranya) telah merundingkan kemungkinan dibentuknya monarki konstitusional pada 1990 yang menempatkan dirinya sebagai raja, dalam posisi yang kecil dalam pemerintahan. Perubahan-perubahan yang dilakukan Gyanendra terhadap penyelesaian konstitusional telah dikecam keras oleh para kritikus pemerintahannya. Pada 1 Februari2005, Gyanendra mengambil alih pemerintahan lagi. Ia menuduh pemerintahan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba gagal mengambil tindakan untuk menyelenggarakan pemilihan anggota parlemen dan tidak mampu memulihkan keamanan di negara, yang saat ini dilanda terorisme dan pemberontakan yang meluas dari kaum Maois. Diarsipkan 2012-05-30 di Wayback Machine.
Gyanendra berjanji bahwa perdamaian dan lembaga-lembaga demokratis akan dipulihkan dalam tempo tiga tahun, tetapi ancaman kaum pemberontak untuk melakukan "banjir darah besar-besaran" bila pemilu diumumkan membuat Deuba membatalkannya. Pihak pembangkang tampaknya akan melanjutkan oposisi terhadap siapapun yang memimpin pemerintahan di bawah Gyanendra
Diarsipkan 2005-02-03 di Wayback Machine.Diarsipkan 2021-05-06 di Wayback Machine. (yang saat ini tampaknya mengambil alih jabatan perdana menteri). Masa pemerintahan langsung telah disertai oleh apa yang disebut oleh para pengkritik sebagai penindasan terhadap mereka yang membangkang Diarsipkan 2005-04-13 di Wayback Machine.. Organisasi-organisasi internasional telah mengungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai keamanan para wartawan dan aktivis hak-hak asasi manusia, setelah raja memutuskan untuk membatasi kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers, perlindungan konstitutional terhadap sensor dan hak untuk tidak dikenai penahanan preventif Diarsipkan 2006-01-12 di Wayback Machine., yang dianggap oleh Gyanendra, yang menyatakan bahwa "demokrasi dan kemajuan saling berkontradiksi", sebagai langkah yang perlu untuk memulihkan keamanan negara.
Protes
Pada April2006, kaum konstitusionalis mengadakan protes di Kathmandu terhadap pemerintahan Gyanendra. Protes-protes ini mendapat dukungan dari para wartawan, pengacara, dan berbagai kelompok oposisi. Pemerintah kerajaan menanggapinya dengan memberlakukan jam malam yang diberlakukan polisi dengan kekerasan dengan memukuli para demonstran dengan tongkat atau menembak para demonstran. Tanpa mengindahkan larangan pemerintah, kubu oposisi memulai aksi mogok nasional untuk memprotes raja dan menuntut pemulihan demokrasi.
Unjuk rasa menuntut dirinya turun berakhir pada minggu ketiga sejak pertama kali digelar. Dukungan Partai Komunis Nepal terhadap tujuh partai oposisi sepakat menghentikan demonstrasi yang melumpuhkan Kathmandu. Mereka setuju menghidupkan kembali parlemen yang sudah empat tahun mati suri. Girija Prasad Koirala dipilih sebagai Perdana Menteri Nepal.
Akhir sistem kerajaan
Pada 10 Juni 2006 parlemen Nepal menghapuskan hak-hak kekuasaan utama raja, termasuk haknya untuk memveto undang-undang. Segala kekuasaan eksekutif, termasuk yang sebelumnya dimiliki raja, kini beralih kepada perdana menteri. Gyanendra menjadi raja sipil di bawah konstitusi sementara.
Pada 23 Agustus 2007 pemerintah transisional Nepal menasionalisasikan seluruh harta benda kerajaan Gyanendra, termasuk Istana Kerajaan. Kemudian pada 24 Desember 2007 diumumkan bahwa kerajaan akan dibubarkan pada tahun 2008 setelah disetujuinya rancangan undang-undang yang mengubah Nepal menjadi republik.
Pada 28 Mei 2008 kerajaan Nepal resmi dibubarkan dan digantikan republik federal sekuler.
Kenaikan Takhta Setelah Pembantaian Kerajaan
Gyanendra Bir Bikram Shah Dev menjadi Raja Nepal pada Juni 2001 setelah terjadinya pembantaian besar terhadap keluarga kerajaan di Istana Narayanhiti. Pada malam 1 Juni 2001, seorang anggota keluarga kerajaan — menurut laporan resmi adalah Pangeran Dipendra — menembakkan senjata hingga menewaskan Raja Birendra, Ratu Aishwarya, dan sejumlah anggota keluarga lainnya sebelum menembak dirinya sendiri. Setelah Pangeran Dipendra dinyatakan koma dan kemudian meninggal, Gyanendra yang merupakan paman dari Dipendra naik takhta.[1][2]
Kontroversi dan Kritik Pemerintahan
Selama pemerintahan Gyanendra, terdapat kritik bahwa ia memperluas kekuasaan monarki secara tidak konstitusional, termasuk masa keadaan darurat dan pembubaran pemerintahan terpilih. Langkah-langkah ini memicu ketegangan politik dan penurunan dukungan publik terhadap monarki. Keputusan-keputusan ini dipandang oleh banyak pihak sebagai penyebab utama runtuhnya monarki.[3]
Penghapusan Monarki dan Akhir Masa Pemerintahan
Pada tahun 2008, setelah protes publik dan tekanan politik, parlemen Nepal secara resmi menghapuskan monarki, dan Nepal beralih menjadi republik. Gyanendra menyerahkan mahkota dan scepter kerajaan, mengakhiri dinasti Shah yang sudah berkuasa selama beberapa abad.[4]
Keadaan Terkini dan Gerakan Pro-Monarki (2025)
Sejak monarki Nepal dihapus pada tahun 2008, mantan Raja Gyanendra Bir Bikram Shah Dev telah hidup sebagai warga negara biasa. Ia tinggal di Nirmal Niwas, Kathmandu, dan sejak awal 2024 secara berkala menetap di sebuah rumah berburu di Hemantabas, pinggiran kota di daerah Nagarjun Hills.[5]
Ibu Permaisuri Ratna tinggal di Mahendra Manzil, di dalam kompleks bekas istana kerajaan. Beberapa anggota generasi muda keluarga kerajaan—termasuk anak‐anak Paras Shah—tinggal di luar negeri sejak akhir monarki.[5]
Sepanjang tahun 2025, terjadi rangkaian protes pro-monarki di Nepal. Demonstran menuntut agar monarki dikembalikan, mengembalikan status Hindu sebagai agama negara, dan menggunakan Gyanendra sebagai figur simbolik gerakan tersebut. Meski demikian, hingga saat ini, dia belum secara resmi mengajukan klaim untuk menaiki takhta kembali.[5]
Banyak kajian akademis yang membahas pemerintahan Gyanendra dan transisi Nepal dari monarki ke republik, di antaranya:
Michael Hutt, *“King Gyanendra’s Coup and its Implications for Nepal’s Future”*, yang memetakan langkah-pengambilalihan kekuasaan oleh Gyanendra dan efeknya terhadap stabilitas politik Nepal.[1]
Bal Gopal Shrestha, *“The end of monarchy in Nepal and its delicate journey towards a republic”*, memberikan laporan survei opini publik dan tindakan legislatif sebelum penghapusan monarki pada 2008.[2]
Puspa Sharma dari ISAS, dalam *Restoration of Nepal’s Monarchy: A Purposeless Call* (2025), meninjau gerakan terkini mengenai pro-monarki dan posisi publik terhadap gagasan restorasi monarki.[3]
Referensi Tambahan
↑Hutt, Michael (2005). "King Gyanendra's Coup and its Implications for Nepal's Future". The Brown Journal of World Affairs. 12 (1): 111–123.
↑Shrestha, Bal Gopal (2008). "The end of monarchy in Nepal and its delicate journey towards a republic". Contributions to Nepalese Studies. 35 (1): 63-...
↑Sharma, Puspa (15 Mei 2025). "Restoration of Nepal's Monarchy: A Purposeless Call". ISAS.;
