Masa Revolusi

Fachrul bergabung dengan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) di Samarinda pada 26 Desember 1945. Ia menjadi salah seorang pengurus BPRI cabang Samarinda dengan posisi sebagai penyelidik.^[1] Fachrul ikut serta dalam sebuah pertemuan yang membahas rencana pencarian senjata di hulu Sungai Tenggarong. Upaya ini gagal karena senjata-senjata tersebut telah digali terlebih dahulu pada akhir 1945 atas perintah Sultan Aji Muhammad Parikesit untuk diserahkan kepada tentara Australia.^[8] Ia kemudian menjadi anggota seksi intelijen Brigade "S" BPRI dengan pangkat Pembantu Letnan.^[9]

Pada 1947, untuk menghindari kejaran dari tentara Belanda, Fachrul melarikan diri ke Jawa Timur.^[10][11] Di sana, ia bergabung dengan Pesindo dan aktif di Front Demokrasi Rakyat (FDR). Fachrul pindah ke Yogyakarta dan pada 1948, hendak ditangkap karena keterlibatan FDR dan Pesindo dalam Peristiwa Madiun. Meski demikian, ia lolos dari penangkapan dan berhasil kembali ke Kalimantan Timur sekitar awal 1950.^[3][4]

Karier di PKI

Sekembalinya di Kalimantan Timur, Fachrul menjadi sekretaris Subseksi Comite (Subsecom) PKI Samarinda. Jabatan ini diembannya saat ia dicalonkan oleh partai menjadi anggota DPR dan Dewan Konstituante untuk pemilihan umum tahun 1955 dengan daerah pemilihan Kalimantan Timur.^[6][12][13] Pada 1957, ia diangkat menjadi anggota DPRD-P (DPRD Peralihan) Kalimantan Timur mewakili PKI dan menjabat selama setahun.^[14] Sebagai hasil dari pemilihan umum legislatif tahun 1958, ia menjadi wakil ketua DPRD Kaltim dan menjabat hingga Oktober 1965.^[15][16] Fachrul terpilih menjadi sekretaris (ketua) CDB PKI Kalimantan Timur dalam konferensi daerah yang diselenggarakan di Balikpapan pada 16-17 Mei 1959 dengan Soekanto Prawiro Martono sebagai wakilnya.^[17]

Fachrul hadir dalam Kongres Nasional ke-VI PKI yang diselenggarakan di Jakarta pada 7-14 September 1959. Dalam kongres tersebut, ia menyampaikan sebuah pidato yang membahas berbagai hal, seperti ketidaktegasan pemerintah dalam nasionalisasi aset-aset Belanda, kuatnya kedudukan politik golongan pamong praja yang feodal, dan penyelundupan ke Tawau yang merajalela.^[18] Pada kongres tersebut, ia juga ditetapkan sebagai calon anggota Comite Central (CC) PKI.^[19]

Fachrul menjadi anggota delegasi partai yang mengunjungi Moskow dan berangkat pada 20 Juli 1963. Delegasi itu dipimpin oleh Aidit. Adapun Sudisman bertindak sebagai wakil ketua delegasi. Anggota delegasi yang lain adalah Sugijono (anggota Departemen Agitasi dan Propaganda CC PKI), Rakut Sembiring (Sekretaris CDB PKI Sumatera Utara), Zain Nasution (Wakil Ketua Departemen Luar Negeri CC PKI), dan Jacobson Tundjan (sekretaris pribadi Aidit). Mereka diundang oleh Partai Komunis Uni Soviet (PKUS).^[20]

Kemudian pada bulan Agustus 1963, delegasi tersebut mengunjungi Beijing atas undangan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Mereka tiba di Beijing pada tanggal 28 Agustus dan dua hari kemudian, mereka diundang ke jamuan makan oleh PKT. Pada tanggal 2 September, Aidit menyampaikan pidato di hadapan para pengajar dan murid Sekolah Tinggi Partai Komunis Tiongkok. Keesokan harinya, kedua belah pihak melakukan pembicaraan. PKT diwakili oleh para petingginya, termasuk Mao Zedong dan Zhou Enlai.^[21]

Fachrul menjadi anggota MPRS sebagai utusan daerah mewakili Kalimantan Timur.^[22] Ia menjadi salah satu wakil ketua Front Nasional di Kalimantan Timur dan menjadi perwakilan PKI.^[23] Fachrul menjadi anggota Panca Tunggal di Kalimantan Timur, sebuah badan yang dimanfaatkan oleh PKI untuk memperkuat kedudukan politiknya di tingkat daerah melalui Front Nasional. Meski begitu, posisi PKI di Kalimantan Timur tidak begitu kuat sebab Front Nasional setempat didominasi oleh Harun Nafsi, seorang mantan pejuang yang juga anggota Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).^[24]

Sebagai salah satu pengurus Front Nasional, ia terlibat dalam upaya nasionalisasi yang dilakukan terhadap aset-aset Shell di Balikpapan. Aset-aset tersebut sebelumnya berada di tangan BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij), tetapi pada 1961 diserahkan kepada Shell akibat terjadinya Trikora.^[25] Front Nasional kemudian membentuk sebuah front persatuan antar organisasi buruh minyak, yakni KSOBM (Kerja Sama Organisasi Buruh Minyak) yang didominasi oleh Perbum (Persatuan Buruh Minyak), untuk menggalakkan nasionalisasi pada Januari 1963. Perbum sendiri merupakan salah satu serikat yang bernaung di bawah SOBSI dan berada di bawah pengaruh PKI.^[26]

Aksi nasionalisasi menjadi semakin radikal pada bulan September. Pada 16 September, berlangsung pemboikotan terhadap orang-orang Inggris dan usaha untuk mengambil alih kilang minyak. Kilang milik PT Shell Indonesia di Balikpapan dan ladang-ladang minyak di sekitarnya berhasil diambil alih pada 17 September. Para pegawai Shell berkebangsaan asing, seluruhnya berjumlah 66 orang dan merupakan pengurus, dikenakan tahanan rumah oleh Brigjen Soehario selaku Pangdam. Pada 21 September, Soehario ditunjuk oleh Chaerul Saleh selaku Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan sebagai manajer yang baru. Aset-aset Shell baru dikembalikan pada 21 Desember 1963, ditandai dengan kedatangan badan pengurus baru yang diketuai oleh Tuan Stiles, seorang berkebangsaan Amerika.^[27][28]