Sejak pemilu negara bagian tahun 2021, partai ini menjadi partai yang berkuasa di Tamil Nadu.[12]
Ideologi
Perjuangan Dravida -: DMK berdiri di atas prinsip perjuangan untuk masyarakat Dravida, yang meliputi kelompok-kelompok Suku Tamil. Mereka mempromosikan hak-hak dan kepentingan politik masyarakat Dravida.
Federalisme: DMK memperjuangkan federalisme yang kuat di India, yang menekankan otonomi bagi negara bagian dan pengakuan terhadap identitas etnis dan budaya yang berbeda di dalam negara.
Sekularisme: DMK mendukung prinsip sekularisme, namum lebih agresif terhadap agama Hindu tetapi lembut terhadap agama lain. Kebanyakan ahli politik DMK adalah ateis.
Anti Hindi - Menentang tuntutan tengah-kiri untuk menjadikan Hindi sebagai satu-satunya bahasa lingua franca
Populis - Seperti halnya partai politik lain yang dianggap populis, DMK juga SELALU membuat janji-janji besar atau menarik kepada para pemilih dalam upaya untuk memperoleh dukungan politik.
Anti-BJP - DMK memiliki basis ideologis yang berbeda dengan BJP. DMK secara tradisional menganut ideologi Dravida dan sekularisme, sementara BJP menganut nasionalisme Hindu. Perbedaan ini sering kali menciptakan ketegangan antara kedua partai dalam sejumlah isu, terutama yang terkait dengan agama dan budaya.
Kontroversi
Kontroversi Korupsi: DMK telah terlibat dalam beberapa kontroversi terkait korupsi. Antaranya ialah 2G spectrum case, Skandal Granit
Politik Keluarga: Dua anggota keluarga M. Karunanidhi telah menjabat sebagai Ketua Menteri, termasuk putranya M. K. Stalin dan banyak lagi, termasuk anak-anak, cucu, dan kerabat lainnya yang telah menduduki berbagai posisi menteri di pemerintahan negara bagian dan pusat.
Kontroversi Terkait dengan Kebijakan Sosial: Beberapa kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah yang dipimpin oleh DMK telah memicu kontroversi, terutama dalam hal penanganan isu-isu sosial seperti kasus kekerasan terhadap perempuan atau penanganan konflik antara kelompok-kelompok etnis.
↑Hardgrave, Robert L. “The DMK and the Politics of Tamil Nationalism.” Pacific Affairs, vol. 37, no. 4, 1964, pp. 396–411. JSTOR, DOI:10.2307/2755132. Accessed 6 Jun. 2022.
