Doktrin MonroeKartun politik oleh Louis Dalrymple mengenai ekspansionisme AS. Paman Sam berdiri di seluruh Benua Amerika sambil memegang tongkat besar yang bertuliskan kata-kata "Doktrin Monroe 1824–1905". Tongkat tersebut merupakan metafora bagi kekuatan militer.
Doktrin Monroe adalah sebuah sikap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menentang kolonialisme Eropa di Belahan Bumi Barat yang sejak Perang Dunia II telah diperluas untuk menentang segala bentuk intervensi asing di Belahan Bumi Barat. Doktrin ini memandang bahwa setiap intervensi dalam urusan politik di Benua Amerika oleh kekuatan asing berpotensi dianggap sebagai agresi terhadap Amerika Serikat.[1] Doktrin ini menjadi inti dari strategiraya Amerika Serikat pada abad ke-20.[2]
Presiden James Monroe pertama kali mengemukakan doktrin ini pada tanggal 2 Desember 1823, saat pidato State of the Union ketujuhnya di hadapan Kongres (meskipun doktrin ini tidak diberi nama Monroe hingga tahun 1850).[3] Pada saat itu, hampir semua koloni Spanyol di Benua Amerika telah meraih atau hampir meraih kemerdekaan. Monroe menekankan bahwa Dunia Baru dan Dunia Lama harus tetap menjadi lingkup pengaruh,[4] dan oleh sebab itu, upaya lebih lanjut oleh kekuatan Eropa untuk mengendalikan atau memengaruhi negara berdaulat di wilayah tersebut akan dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan AS.[5][6] Sebagai gantinya, Amerika Serikat akan mengakui dan tidak mengintervensi koloni-koloni Eropa yang sudah ada atau pun mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Eropa.
Karena AS tidak memiliki angkatan laut dan angkatan darat yang memadai pada saat doktrin ini diproklamasikan, doktrin ini sebagian besar diabaikan oleh kekuatan-kekuatan kolonial. Meskipun doktrin ini berhasil ditegakkan sebagian oleh Britania Raya, yang menggunakannya sebagai kesempatan untuk menegakkan kebijakan Pax Britannica-nya sendiri, doktrin ini diabaikan beberapa kali pada abad ke-19, yang paling terkenal adalah intervensi kedua Prancis di Meksiko. Pada awal abad ke-20, Amerika Serikat sendiri mampu menegakkan doktrin ini dengan sukses, dan doktrin ini kemudian dipandang sebagai momen yang menentukan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan salah satu asasnya yang paling lama bertahan. Doktrin ini telah dirujuk oleh banyak negarawan dan beberapa presiden AS, termasuk Ulysses S. Grant, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy, Ronald Reagan, dan sedang ditafsirkan kembali secara substansial pada tahun 2020-an oleh Donald Trump.
Setelah tahun 1898, Doktrin Monroe ditafsirkan ulang oleh ahli hukum dan kalangan intelektual sebagai upaya mendorong multilateralisme dan non-intervensi. Pada tahun 1933, di bawah Presiden Franklin D. Roosevelt, Amerika Serikat menegaskan kembali penafsiran yang baru inim melalui menjadi salah satu pendiri Organisasi Negara-Negara Amerika.[7] Memasuki abad ke-21, doktrin ini masih terus dikritik, ditegaskan kembali, atau ditafsirkan ulang.
Karena tidak memiliki angkatan darat dan laut yang kuat dan kredibel, kebijakan Amerika Serikat ini kerap diabaikan secara internasional. Saat Monroe mengeluarkan doktrin tersebut, Pangeran Klemens von Metternich marah dengan pernyataan yang dikeluarkan Monroe, dan secara pribadi menulis bahwa doktrin tersebut adalah sebuah "tindakan pembangkangan" oleh Amerika Serikat yang akan memberikan "kekuatan baru bagi para rasul penghasut dan menghidupkan kembali keberanian setiap konspirator."[8]
Namun secara mendadak, Doktrin Monroe didukung oleh Britania Raya. Mereka meneggakkan doktrin ini sebagai bagian dari Pax Britannica, yang termasuk peneggakkan kebebasan laut. Hal ini sejalan dengan kebijakan perdagangan bebaslaissez-faire Inggris yang sedang berkembang melawan merkantilisme. Industri Inggris yang berkembang pesat mencari pasar untuk barang-barang manufakturnya, dan, jika negara-negara Amerika Latin yang baru merdeka menjadi koloni Spanyol lagi, akses Inggris ke pasar-pasar ini akan terputus oleh kebijakan merkantilisme Spanyol.[9]
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pemerintahan Presiden Barack Obama, John Kerry, menyatakan kepada Organisasi Negara-Negara Amerika pada November 2013 bahwa "Doktrin Monroe sudah usai."[11] Beberapa komentator telah mencatat bahwa seruan Kerry untuk kemitraan bersama dengan negara-negara lain di Amerika lebih sesuai dengan niat Monroe daripada kebijakan yang ditetapkan setelah kematiannya.[12]
America First
Presiden Donald Trump mempertimbangkan untuk menggunakan Doktrin Monroe pada Agustus 2017 saat ia memikirkan untuk melakukan intervensi militer di Venezuela[13] setelah Direktur CIAMike Pompeo mendeklarasikan bahwa erosi Venezuela disebabkan oleh intervensi dari kelompok pro-Iran atau Rusia.[14] Pada Februari 2018, Menteri Luar Negeri Amerika SerikatRex Tillerson memuji Doktrin Monroe sebagai "jelas … sebuah keberhasilan", memperingatkan ambisi perdagangan "imperialis" Tiongkok dan menggembar-gemborkan Amerika Serikat sebagai mitra dagang pilihan di kawasan tersebut.[15] Pompeo kemudian menggantikan Tillerson pada Mei 2018. Trump kembali mengutarakan komitmennya kepada Doktrin Monroe saat Sidang Umum PBB ke-73 pada 2018.[16]Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa BangsaVasily Nebenzya mengkritik AS atas apa yang dianggap Federasi Rusia sebagai penerapan Doktrin Monroe pada pertemuan darurat ke-8.452 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 26 Januari 2019. Perwakilan Venezuela mencantumkan 27 intervensi di Amerika Latin yang dianggap Venezuela sebagai penerapan Doktrin Monroe dan menyatakan bahwa, dalam konteks pernyataan tersebut, mereka menganggapnya sebagai "ancaman militer langsung terhadap Republik Bolivarian Venezuela". Perwakilan Kuba merumuskan pendapat serupa, "Pemerintahan Amerika Serikat saat ini telah menyatakan Doktrin Monroe berlaku..."[17]
Pada tanggal 3 Maret 2019, Penasihat Keamanan NasionalJohn Bolton menggunakan Doktrin Monroe saat menjelaskan kebijakan pemerintahan Trump di Benua Amerika, dengan mengatakan, "Dalam pemerintahan ini, kami tidak takut menggunakan kata Doktrin Monroe... Sudah menjadi tujuan presiden Amerika sejak masa Presiden Ronald Reagan untuk memiliki belahan bumi yang sepenuhnya demokratis."[18][19]
Kritik
Sejarawan menilai bahwa walaupun Doktrin Monroe menbendungi ambisi kolonial Eropa baik di Amerika Utara dan Amerika Selatan, doktrin ini mengakibatkan beberapa implikasi agresif bagi kebijakan luar negeri Amerika, karena tidak ada batasan pada tindakan AS sendiri yang disebutkan di dalamnya. Sejarawan Jay Sexton mencatat bahwa taktik yang digunakan untuk menerapkan doktrin tersebut dimodelkan berdasarkan taktik yang digunakan oleh kekuatan kekaisaran Eropa selama abad ke-17 dan ke-18.[20] Sejarawan Amerika William Appleman Williams, melihat doktrin ini sebagai bentuk imperialisme Amerika, menggambarkannya sebagai bentuk "imperialisme anti-kolonialisme".[21]Noam Chomsky berpendapat bahwa dalam praktiknya Doktrin Monroe telah digunakan oleh pemerintah AS sebagai deklarasi hegemoni dan hak intervensi unilateral atas Amerika.[22]
↑"Monroe Doctrine". HISTORY (dalam bahasa Inggris). November 9, 2009. Diakses tanggal December 2, 2021.
↑"The Monroe Doctrine (1823)". Basic Readings in U.S. Democracy. United States Department of State. Diarsipkan dari asli tanggal January 8, 2012.
↑Scarfi, Juan Pablo (2014). "In the Name of the Americas: The Pan-American Redefinition of the Monroe Doctrine and the Emerging Language of American International Law in the Western Hemisphere, 1898–1933". Diplomatic History. 40 (2). Oxford, England: Oxford University Press: 189–218. doi:10.1093/dh/dhu071.
↑Dziuban, Stanley W. (1959). "Chapter 1, Chautauqua to Ogdensburg". Military Relations Between the United States and Canada, 1939–1945. Washington DC: Center of Military History, United States Army. hlm.2–3. LCCN59-60001. Diarsipkan dari asli tanggal May 7, 2019. Diakses tanggal December 2, 2016.
