Artikel ini berisi tentang sebuah bentuk dari sanksi politik. Untuk praktik bisnis yang rutin terjadi, lihat divestasi.
Disinvestasi merujuk kepada bentuk dari boikot ekonomi terpadu untuk menekan pemerintah, bisnis, atau industri untuk mengubah kebijakan, atau dalam kasus pemerintah, bahkan sampai menuntut pergantian rezim. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1980-an untuk menyebut upaya boikot ekonomi terpadu untuk menekan Afrika Selatan supaya menghapus kebijakan apartheidnya. Istilah ini juga telah banyak diterapkan pada tindakan yang menargetkan Iran, Sudan, Irlandia Utara, Myanmar, Israel, Tiongkok, dan Rusia.
Contoh
Industri
Upaya disinvestasi yang menargetkan industri pernah dilakukan oleh Ozone Action yang menargetkan perusahaan yang tergabung dalam Global Climate Action, koalisi industri yang menentang Protokol Kyoto, seperti Ford Motor Company, General Motors, Texaco, The Southern Company, dan ExxonMobil pada tahun 2000. Menurut The New York Times, disinvestasi ini membuat perusahaan Ford Motor Company untuk mundur dari koalisi tersebut,[1] diikuti oleh perusahaan lainnya pada tahun yang sama diberlakukannya kampanye tersebut.[2] Pada tahun 2002, koalisi tersebut dibubarkan.
Seiring dengan kesadaran kondisi masyarakat kulit hitam dalam pemerintahan apartheid Afrika Selatan, berbagai negara untuk menarik saham mereka di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara tersebut. Beberapa kota, seperti San Francisco, mengesahkan peraturan daerah yang memerintahkan penjualan saham sekuritas kota dari perusahaan tersebut. Berbagai selebritas, seperti penyanyi Paul Simon juga secara aktif menyerukan disinvestasi dari Afrika Selatan.
Sementara itu, banyak kaum konservatif yang menentang kampanye tersebut, menuduh pendukungnya sebagai munafik karena tidak mengusulkan sanksi yang sama terhadap Uni Soviet atau Republik Rakyat Tiongkok. Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat saat itu, menentang disinvestasi dan memiliki kebijakan "keterlibatan konstruktif" dengan Afrika Selatan. Beberapa pihak juga menawarkan alternatif lain, seperti "Prinsip Sullivan" (dinamai berdasarkan pendeta Afrika Amerika yang menjadi pejabat di General Motors, Leon Sullivan). Prinsip tersebut mewajibkan perusahaan yang berbisnis di Afrika Selatan untuk mematuhi standar ketat non-diskriminatif dalam perekrutan pekerja dan promosi produk untuk memberikan contoh positif kepada pemerintah.
Kampanye disinvestasi dari Israel merupakan kampanye yang bertujuan untuk menekan pemerintah Israel untuk "mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina setelah kampanye militer pada tahun 1967". Kampanye ini berhubungan dengan kampanye boikot ekonomi dan politik Israel.
Upaya disinvestasi terkenal dilakukan pada tahun 2002 dan didukung oleh aktivis asal Afrika Selatan Desmond Tutu. Tutu mengatakan bahwa kampanye tersebut perlu dimodelkan pada kampanye disinvestasi dari Afrika Serikat yang berhasil menekan pemerintah untuk mencabut sistem apartheidnya.[3]
Upaya disinvestasi lainnya muncul kembali pada tahun 2024 seiring dengan perang di Gaza. Protes pro-Palestina yang berlangsung di Amerika Serikat telah mendorong upaya disinvestasi kepada berbagai kalangan, terutama protes di dalam kampus.
Berbagai perusahaan seperti BP dan Shell telah melakukan disinvestasi dari Rusia menyusul Invasi Ukraina oleh Rusia. Dengan alasan yang sama, TikTok juga tidak lagi mengizinkan postingan yang masuk dari teritori Rusia. Sementara itu, YouTube melarang monetisasi kanal yang didukung oleh pemerintah Rusia.
Kritik
Beberapa pihak berpendapat bahwa kampanye disinvestasi didasarkan pada kesalahpahaman dasar mengenai cara kerja pasar saham. John Silber, mantan presiden Universitas Boston mengatakan bahwa meskipun upaya boikot produk perusahaan akan memengaruhi bisnis perusahaan tersebut, "setelah penerbitan saham, perusahaan tidak akan peduli apakah Anda akan menjual atau membakar saham tersebut, karena mereka sudah mendapatkan semua uang yang akan mereka dapatkan dari saham tersebut. Jadi, mereka tidak akan peduli."[4]
Mengenai upaya kampanye di Afrika Selatan, John Silber menyatakan,
...ketika para mahasiswa memprotes situasi di Afrika Selatan, saya bertemu dengan mereka, dan mereka mengatakan Universitas Boston harus menarik investasinya dari General Motors dan IBM. Dan saya berkata, "Mengapa kita harus melakukan itu? Apakah tidak bermoral memiliki saham itu?" Benar-benar tidak bermoral untuk memilikinya, kata mereka. Dan saya berkata, "Jadi, kita seharusnya menjualnya kepada seseorang? Kita tidak bisa menarik investasinya kecuali kita menjualnya kepada seseorang." Dan jika kita membakar sahamnya, itu hanya menguntungkan General Motors, karena mengurangi jumlah saham yang beredar, jadi itu tidak benar. Jika kita menjualnya kepada seseorang, itu berarti kita baru saja menyingkirkan rasa bersalah kita untuk memaksakan rasa bersalah tersebut pada orang lain.[4]
↑Desmond Tutu & Ian Urbina (27 Juni 2002). "Israeli apartheid". The Nation (275): 4–5. Diarsipkan dari asli tanggal 4 Maret 2010. Diakses tanggal 28 November 2006.