Disinformasi Rusia adalah teknik kampanye disinformasi di berbagai negara yang merujuk kepada cara disinformasi yang berkarakter propaganda ala Rusia^[1][2][3][4] Sebagai contohnya, kampanye disinformasi yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin, yang dilaporkan terjadi di beberapa negara di Afrika^[5][6] Upaya ini merupakah strategi sistematis yang digunakan oleh pemerintah Rusia, terutama sejak era Uni Soviet, untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan dengan tujuan memengaruhi opini publik, melemahkan lawan politik, atau mengacaukan stabilitas negara lain.

Secara lebih khusus, kampanye ini biasanya menarget negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, dengan tujuan melemahkan dunia barat, dengan alasan memerangi pengaruh "imperialisme barat", dan memengaruhi keseimbangan kekuatan dunia agar lebih mengarah kepada Rusia dan sekutunya.

Menurut Voice of America, Rusia berusaha mendorong politik isolasionisme di Amerika, meningkatkan kekhawatiran mengenai perbatasan dengan negara lain, dan meningkatkan ketegangan rasial di Amerika Serikat melalui kampanye disinformasiRusia sendiri menolak dikaitkan dengan penggunaan disinformasi untuk memengaruhi opini publik.^[7][8]

Latar belakang

Saat Perang Dingin terjadi, Uni Soviet memang menggunakan disinformasi dan propaganda seagai "usaha terukur... melawan populasi negara-negara barat.^[9]: 51 Selama kepemimpinan Boris Yeltsin, presiden pertama Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet, "disinformasi" didiskusikan di media-media Rusia dan oleh polisi Rusia dalam hubungannya dengan disinformasi selama era Uni Soviet dan untuk membedakannya dengan propaganda pada masa Boris Yeltsin.^[10]

Setelah era Yeltsin, disinformasi Rusia dideskripsikan sebagai taktik kunci dalam doktrin militer di Rusia.^[7] Penggunaan disinformasi Rusia meningkat sejak tahun 2000 di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, terutama setelah Perang Rusia-Georgia pada tahun 2008. Gaya disinformasi ini secara khusus disebut "firehose of falsehood" oleh pengamat mengingat banyaknya kanal dan dan keinginan untuk menyebarkan berita palsu sehingga terjadi inkonsistensi. Yang membedakan dengan taktik disinformasi pada masa Uni Soviet adalah penggunaan internet, jurnalisme amatir, dan media sosial.^[12]

Pada Bulan Desember 2024, Uni Eropa mengajukan sanksi yang menargetkan belasan orang dan tiga entitas atas tuduhan operasi disinformasi Rusia dan aktivitas hibrid lainnya. Sanksi tambahan terhadap Belarusia juga diajukan, menargetkan individu yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan keuntungan yang didapat dari hubungan dengan pemerintah yang dipimpin Presiden Alexander Lukashenko.^[13]

Dampak di Indonesia

Karena tidak langsung berseberangan dengan Rusia, sebenarnya Indonesia jarang menjadi sasaran kampanye ini. Hanya dalam beberapa kondisi terentu, yang sangat jarang, muncul kabar bohong atau hoax yang terlihat menguntungkan posisi Rusia, terutama saat Perang Rusia Ukraina mencapai puncaknya.^[14] Itu pun sulit dibuktikan memang sengaja dilakukan Rusia untuk memengaruhi persepsi publik Indonesia terhadap mereka.

Tuduhan pengaruh disinformasi Rusia dalam bentuk kampanye politik banyak terjadi dalam Pilpres 2019, di mana isu firehose of falsehood dianggap bagian dari strategi menyebar kebohongan ala Rusia untuk memengaruhi pilihan politik di Indonesia. Berita ini pun dibantah keras oleh Kedutaan Besar Rusia di Indonesia.^[15]

Salah satu contoh akibat tidak langsung dari disinformasi Rusia yang sempat menyentuh Indoenesia adalah Operasi Denver, terkait penyebaran HIV/AIDS yang dituding buatan Amerika Serikat sendiri, yang memang sekilas sempat menyebar dan memengaruhi negara-negara Asia Tenggara.

Upaya membongkar disinformasi Rusia

Uni Eropa dan NATO membangun unit spesial untuk menganalisis dan membongkar disinormasi ini^[7] NATO sendiri mendirikan fasilitas cukup baik di Latvia untuk meresponnya^[3] Perjanjian antara kepala-kepala negara dan pemerintahan pada Bulan Maret 2015 memberi peluang kepada Uni Eropa untuk menciptakan Lembaga Aksi Eksternal Eropa, East Stratcom Task Force, yang membuat laporan mingguan di websitenya yang berjudul "EU vs Disinfo."^[16] Website ini dan partner-partnernya mengidentifikasi dan membongkar lebih dari 3.500 kasus disinformasi pro Kremlin sejak September 2015 hingga November 2017.^[16]

Tahun 2016, pemerintah Amerika Serikat membangun Global Engagement Center sebagai agensi di dalam departemen luar negeri, untuk melawan propaganda asing.^[17][18]

Saat menjelaskan laporan tahunan 2016 dari Swedish Security Service mengenai disinformasi, juru bicara Wilhelm Unge menyatakan: "Segalanya, mulai dari trol internet hingga propaganda dan misinformasi yang disebarkan perusahaan media seperti RT dan Sputnik."^[7] RT and Sputnik dibuat dengan fokus audiens barat dan mengikuti standa pemberitaan ala barat.^[19] Russia's television outlet RT (sebelumnya bernama Russia Today) dan agensi mediaSputnik adalah media yang disponsori oleh pemerintah Rusia.^[4][7]

Riset telah mengetes berbagai metode untuk membongkar efek disinformasi Rusia, terutama dalam konteks Perang Rusia Ukraina. Salah satu studi menganalisis bahwa teknik inokulasi bisa membuat seorang warga negara keturunan Rusia yang hidup di Barat melawan disinformasi Rusia.^[20] Studi ini juga menemukan bahwa memiliki identitas ke-Russia-an dan terekspos kepada media Rusia, berkorelasi dengan meningkatnya kecurigaan akan kerentanan atas disinformasi, tetapi demikian inokulasi memperlihatkan kemampuan partisipan penelitian ini mengenali dan mempersepsikan disinformasi yang bersentuhan dengannya sebagai lebih tidak kredibel, memperberat persepsi tanggung jawab Rusia atas perang terjadi, dan memperkuat solidaritas dengan Ukraina.^{[butuh rujukan]}

Skandal Internet Development Institute

Bulan Februari 2024, investigasi dipblikasikan oleh koalisi jurnal, termasuk VSquare, Delfi, Expressen dan Paper Trail Media, yang menyatakan bahwa Internet Development Institute (Templat:Институт развития интернета, IRI) diberi suntikan dana 220 juta Euro oleh pemerintahan Rusia untuk membuat game mobile, serial televisi, dan film-film mengenai patriotisme Rusia. Khusus 2024 saja, IRI didanai sekitar 180 juta Euro. IRI diminta untuk membuat semua film tayang perdana sebelum pemilihan presiden Rusia 2024, dengan memenuhi salah satu dari empat tujuan utama, mempertahankan nilai national, kultural, atau tradisional, memperlihatkan tren kualitas hidup di Rusia yang makin membak, pahlawan kontemporer Rusia, atau tema keempat, "kita bersama" untuk mempertahankan teritori yang direbut Rusia.^[21]

IRI menciptakan departemen kontrol yang berisi 15 orang anggota, yang bertugas menjaga agar pesan yang diharapkan tidak menyimpang dari "yang seharusnya". Martin Kragh|sv dari Center for East European Studies di Stockholm menyatakan bahwa inia adalah sebuah pola mirip komisariat politik, dan menyatakan bahwa, "Semua yang kami lihat di dalam dokumen mereka, begitu Uni Soviet."^[21]

Skandal media-media konservatif Amerika Serikat

Lev Parnas, Igor Fruman, Yuriy Lutsenko, John Solomon, Dmytro Firtash dan sekutunya, Victoria Toensing, dan Joe diGenova disebutkan dalam laporan internal Fox News, Ukraine, Disinformation, & the Trump Administration: a Full Timeline of Events, yang ditulis oleh pengamat spesialis hubungan politik senior, Bryan S. Murphy dan dipublikasi oleh Marcus DiPaola, sebagai orang-orang yang tak tergantikan "dalam pengumpulan dan publikasi berbagai elemen kampanye disinformasi dan berbagai kebohongan.^{[22][23][24][25]}}}.^{[22][23][24][25][26][27][28]}

Pada 3 Februari 2022, John "Jack" Hanick, yang membantu membangun Tsargrad TV, yang dimiliki Konstantin Malofeev pada 2015, dicurigai membangun jaringan media yang sama di Yunani dan Bulgaria. dan sempat bekerja di Fox News sebagai founding producer dan pengarah berita pada periode 1996 hingga 2011, ditahan di Londong dalam pelanggaran atas sanksi terhadap Malofeev.^{[29][30][31][32][33][34][35]}}} Hanick adalah orang pertama yang didakwa secara kriminal telah melanggar sanksi Amerika Serikat seiring Perang Rusia-Ukraina. United States sanctions during the Russo-Ukrainian War.^[36]

Selama Perang Rusia Ukraina, kanal TV Rusia, Russia-1 telah memanfaatkan wawancara Tucker Carlson di Fox News untuk mendukung objektif Kremlin di Ukraina. Interview yang dilakukan terhadap Doug Macgregor disiarkan Russia-1 untuk merusak moral Ukraina.^[37]

Wawancara lainnya oleh Carlson terhadap Tulsi Gabbard, yang sering muncul di Fox News sebagai narasumber tamu, terlihat tampil di Russia-1, untuk mendukung pemerintah Rusia. Dalam wawancara itu Gabbar menyatakan bahwa "Presiden Biden sebenarnya bisa menyelesaikan krisis in dan mencegah perang Rusia dan Ukraina dengan cara sangat sederhana, menjamin Ukraina tidak adkan diterima menjadi anggota NATO. Sebab jika Ukraina masuk ke NATO, hal tersebut akan membuat pasukan Amerika Serikat dan NATO berada di perbatasan Ukraina dengan Rusia, yang sebagaimana dinyatakan Putin, mengancam keamanan nasional mereka." Russia-1 sendiri kemudian membuang pernyataan di wawancara sebelumnya, saat Gabbard menyatakan, "Realitanya, adalah sangat tidak mungkin Ukraina diterima menjadi anggota NATO."^[38]

Sebagai tambaan, beberapa klip Carlson juga ditayangkan di RT alias Russia Today, atau disebut juga Rossiya Segodnya, mendukung objekitivtas Putin.^[38]

Arsitek terlibat

Pada Bulan September 2024, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyimpulka bahwa Sergey Kiriyenko telah menciptakan 30 domain untuk menyebarkan disinformasi Rusia, termasuk juga melibatkan Elon Musk, pemilik media sosial X. Bulan Oktober 2024, Wall Street Journal menyatakan bahwa Musk menjalin kontak dengan Kiriyenko dan Vladimir Putin, yang kemudian dikonfirmasi oleh Dmitry Peskov.^[39][40]

Referensi