Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (disingkat DJPK) adalah sebuah eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan
pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perimbangan keuangan
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sejarah
Dibentuk sesuai amanat Pasal 18A UUD 1945, Pasal 2d, 2e dan 2f Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan hal yang penting dan strategis dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut mengingat peta pengelolaan keuangan mengikuti kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dimana jumlah dana yang disalurkan ke daerah melalui pos Belanja Untuk Daerah dalam APBN cenderung meningkat setiap tahunnya.
Sampai dengan saat ini, tidak ada unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang ditugaskan menangani secara khusus pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan merupakan pengabungan dari beberapa unit eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) dan Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya unit baru tersebut diharapkan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat lebih focus dan terarah sejalan dengan skenario (road map) yang telah dicanangkan.
Struktur Organisasi
Menurut PMK nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Struktur organisasi di DJPK adalah sebagai berikut:
Sekretariat Direktorat Jenderal
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Subbagian Perbendaharaan
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
Subbagian Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan
Bagian Sumber Daya Manusia
Subbagian Pengembangan SDM
Subbagian Mutasi dan Informasi SDM
Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Analis
Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal
Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
Subbagian Kepatuhan Internal I
Subbagian Kepatuhan Internal II
Subbagian Pengelolaan Kinerja
Bagian Umum
Subbagian Tata Usaha
Subbagian Rumah Tangga dan Protokoler
Subbagian Perlengkapan
Subbagian Kehumasan, Bagian Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga
Direktorat Dana Perimbangan
Subdit Dana Bagi Hasil
Seksi Data Dana Bagi Hasil
Seksi Perencanaan Dana Bagi Hasil
Seksi Alokasi Dana Bagi Hasil
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Subbagian Tata Usaha
Subdit Dana Alokasi Umum
Seksi Data Dana Alokasi Umum
Seksi Perencanaan Dana Alokasi Umum
Seksi Alokasi Dana Alokasi Umum
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Umum
Subdit Dana Alokasi Khusus Fisik I
Seksi Data Dana Alokasi Khusus Fisik I
Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik I
Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik I
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik I
Subdit Dana Alokasi Khusus Fisik II
Seksi Data Dana Alokasi Khusus Fisik II
Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II
Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik II
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik II
Subdit Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Seksi Data Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Subdit Perumusan Kebijakan Dana Perimbangan
Seksi Perumusan Kebijakan Dana Bagi Hasil
Seksi Perumusan Kebijakan Dana Alokasi Umum
Seksi Perumusan Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Kelompok Jabatan Fungsional
Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah
Subdit Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Seksi Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi dan Kota
Seksi Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten I
Seksi Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten II
Seksi Penyusunan Hasil Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Subdit Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Kota
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten I
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten II
Seksi Penyusunan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
Subdit Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah
Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Kota
Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten I
Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten II
Subdit Bimbingan Teknis Keuangan Daerah
Seksi Perencanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah
Seksi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah I
Seksi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah II
Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah
Subdit Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah
Seksi Pajak Daerah I
Seksi Pajak Daerah II
Seksi Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Seksi Sinkronisasi Kebijakan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah
Subbagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
Subdit Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah
Seksi Data dan Perencanaan Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah
Seksi Alokasi Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah
Subbagian Tata Usaha
Subdit Dana Desa, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Seksi Data Dana Desa, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Seksi Perencanaan Dana Desa, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Seksi Alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Subdit Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah
Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dana Alokasi Khusus
Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembiayaan, Hibah, Dana Desa, Otonomi Khusus dan Insentif
Seksi Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah
Subdit Pelaksanaan Transfer
Seksi Pelaksanaan Transfer I
Seksi Pelaksanaan Transfer II
Seksi Pelaksanaan Transfer III
Seksi Pelaksanaan Transfer IV
Subdit Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan
Seksi Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Hibah dan Dana Darurat
Seksi Perumusan Kebijakan Dana Desa, Otonomi Khusus dan Insentif
Seksi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Transfer
Kelompok Jabatan Fungsional
Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah
Subdit Evauasi Keuangan Daerah
Seksi Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Seksi Evaluasi Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi
Seksi Evaluasi Dana Tugas Perbantuan
Subbagian Tata Usaha
Subdit Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan
Seksi Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Daerah Otonom Baru
Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman
Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Ekonomi Khusus dan Perbatasan
Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Daerah Tertinggal dan Perdesaan
