Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Inggris. (Desember 2025)
klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan.
Lihat versi terjemahan mesin dari artikel bahasa Inggris.
Terjemahan mesin Google adalah titik awal yang berguna untuk terjemahan, tapi penerjemah harus merevisi kesalahan yang diperlukan dan meyakinkan bahwa hasil terjemahan tersebut akurat, bukan hanya salin-tempel teks hasil terjemahan mesin ke dalam Wikipedia bahasa Indonesia.
Jangan menerjemahkan teks yang berkualitas rendah atau tidak dapat diandalkan. Jika memungkinkan, pastikan kebenaran teks dengan referensi yang diberikan dalam artikel bahasa asing.
Dimensi globalisasi muncul karena adanya proses globalisasi. Globalisasi merupakan proses terciptanya koneksi dan indenpendensi secara global yang dipengaruhi oleh perkembangan internet, mobilisasi manusia, transportasi modern, dan kegiatan jual beli. Pada akhirnya perkembangan ini terklasifikasi fokusnya yang disebut sebagai dimensi globalisasi. Dimensi globalisasi terdapat 3 bidang, yakni Ekonomi, Politik, dan Budaya. Dimensi ekonomi mencakup perdagangan bebas, investasi internasional, dan kemudahan akses pasar global. Di Indonesia, kita melihat pengaruhnya pada meningkatnya produk impor dan ekspor barang lokal ke luar negeri. Dimensi politik dilihat melalui organisasi internasional seperti PBB atau ASEAN, di mana Indonesia aktif berpartisipasi. Ini memengaruhi kebijakan nasional yang semakin terhubung dengan tren global. Dimensi budaya popularitas makanan cepat saji, film Hollywood, dan tren K-Pop menunjukkan bagaimana budaya luar dapat dengan mudah masuk ke kehidupan masyarakat Indonesia.[1]. Perkembangan ini memunculkan standar-standar global yang perlahan masuk dan mempengaruhi tatanan struktur pemerintahan. Standar global agar pembuatan kebijakan berdasarkan transparansi, sesuai riset, hingga menyesuaikan dengan Sustainable Development Goals.
Tentunya diperlukan alat sebagai tolak ukur dalam mengukur sejauh berkelanjutan apa sebuah negara dalam membuat kebijakan agar dapat terimplementasi dengan baik ke masyarakat, sehingga hadir Sustainable Governance Indicators. Sustainable Governance Indicators berfungsi untuk menganalisis dan membandingkan kebutuhan reformasi di negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), serta kemampuan masing-masing negara untuk menanggapi tantangan sosial dan politik saat ini. Proyek ini dirancang untuk menciptakan kumpulan data komprehensif tentang aktivitas terkait pemerintah di negara-negara yang dianggap sebagai negara demokrasi pasar bebas paling maju di dunia. SGI menggunakan perbandingan internasional sebagai masukan dengan berbasis bukti untuk wacana publik yang terjadi di negara kawasan yang dijadikan sebagai tolak ukur.[2][3]
