Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Pusat[1] (Hanzi:中央军委装备发展部) merupakan unit tingkat pertama dengan status setingkat wakil teater dalam struktur Komisi Militer Pusat tersebut di Republik Rakyat Tiongkok. Departemen ini didirikan pada 11 Januari 2016 sebagai bagian dari reformasi militer yang diprakarsai oleh Xi Jinping.[2] Misi utama departemen ini adalah mengoordinasikan, mengawasi, serta mendorong pengembangan dan pengadaan peralatan militer. Zhang Youxia menjabat sebagai direktur pertama, sementara direktur saat ini adalah Xu Xueqiang. Selain itu, departemen ini juga bertanggung jawab dalam pendaftaran paten yang berkaitan dengan teknologi militer. Departemen ini juga menaungi Badan Antariksa Berawak Tiongkok dan memainkan peran penting dalam program antariksa Tiongkok, menjadikannya salah satu simpul strategis dalam integrasi antara teknologi militer dan eksplorasi antariksa.[3]
Pengadaan
Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Pusat memiliki tanggung jawab atas pengadaan berbagai jenis peralatan militer dalam spektrum yang sangat luas. Cakupannya mulai dari amunisi pengendalian massa[4] seperti peluru beanbag 10 mm, hingga sistem komunikasi laser bergerak,[5] serta alutsista berat seperti pesawat tempur Sukhoi Su-35 dan rudal anti-pesawat S-400.
Sistem-sistem canggih tersebut diperoleh dari Rusia pada akhir dekade 2010-an. Menyusul akuisisi tersebut,Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada September 2018 terhadap departemen ini serta kepala saat itu, Li Shangfu (yang kala itu berpangkat letnan jenderal), berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Musuh Amerika Melalui Sanksi.[6]
Pembentukan departemen ini sebagai bagian dari reformasi militer tahun 2015 membawa perubahan signifikan dalam proses pengadaan. Sistem tender mulai dibuka secara publik melalui platform daring “Jaringan Informasi Pembelian Senjata dan Peralatan Seluruh PLA” (Hanzi:全军武器装备采购信息). Secara formal, tidak hanya perusahaan milik negara, tetapi juga perusahaan swasta diperbolehkan mengajukan penawaran. Keterbukaan ini memiliki dua tujuan utama: meningkatkan kualitas sekaligus menekan biaya melalui kompetisi pasar, serta mendorong integrasi militer-sipil (Hanzi:军民融合). Konsep ini menekankan pengembangan teknologi guna ganda (dual-use), seperti material serat karbon, keamanan informasi dalam komputasi awan, sistem penggerak hibrida, hingga energi terbarukan.[7]
Untuk mendukung integrasi tersebut, dilakukan pula upaya penyatuan standar perangkat lunak dan sistem berbagi informasi antara sektor militer dan sipil.[8] Selain itu, tingkat kerahasiaan yang sebelumnya sangat tinggi dalam proses pengadaan mulai dikurangi. Sebagai langkah awal, pada Maret 2017, lembaga kekayaan intelektual pertahanan membuka akses terhadap 2.346 paten terkait teknologi pertahanan dan mempublikasikannya melalui portal pengadaan. Pada April 2018, tambahan 4.038 paten kembali dirilis, mencakup bidang ilmu dan teknik material, teknologi pengukuran, pengintaian radar, navigasi satelit, dan teknologi komunikasi . [9]
