Undang-Undang Reformasi 1832

Grey berjanji akan memberlakukan reformasi politik ketika diangkat menjadi perdana menteri. Ia pernah berkata kepada William IV bahwa pemerintah dibawahnya akan berencana untuk menghapus daerah pemilihan yang kosong untuk menambah perwakilan dari kota-kota industri yang bertumbuh pesat seperti Manchester, Birmingham, Bradford dan Leeds.^[7] William IV balik berkata bahwa ia meminta pemerintah Grey untuk melakukan reformasi yang "wajar".

Pada Desember 1830, pemerintahnya membentuk sebuat sub-komite yang beranggotakan empat menteri (Viscount Duncannon, Baron Durham, Sir James Graham dan Lord John Russell) untuk membuat RUU Reformasi.^[1] RUU tersebut, dengan restu raja, diajukan ke Dewan Rakyat pada 1 Maret 1831.^[1] Pada bacaan pertama, RUU tersebut disahkan dengan hanya mayoritas 1 suara. Fraksi Partai Tory pimpinan Robert Peel menyatakan bahwa RUU tersebut akan menghancurkan sistem bangsawan dan memicu revolusi sementara beberapa politikus radikal mengecam Grey karena RUU tersebut tidak mencakupi kelas buruh dan RUU dipandang "belum cukup".^[8] Partai Tory kemudian mengeluarkan amandemen yang kemudian disahkan dengan 8 suara mayoritas, Grey meminta William IV untuk membubarkan Parlemen dan menyelenggarakan pemilu baru.^[1] Pada awalnya, William IV enggan menggunakan hak prerogatifnya untuk membubarkan parlemen sesuai saran Grey namun dikarenakan Partai Tory juga melakukan hal yang cukup menjengkelkan raja, William IV mengikuti saran Grey dan membubarkan parlemen.^[9]

Pemilihan umum Britania Raya 1831 merupakan pemilu yang gemilang bagi pemerintah Grey, mencerminkan dukungan umum terhadap reformasi. Pemerintah Grey sekali lagi mengajukan RUU Reformasi di Dewan Rakyat pada 24 Juni 1831 yang disetujui namun RUU tersebut mati di Dewan Bangsawan yang menolak RUU tersebut, menyulutkan amarah publik.^[8] Grey kembali mengajukan RUU Reformasi untuk ketiga kalinya dan meminta William IV untuk memasukkan anggota-anggota Whig di Dewan Bangsawan supaya RUU dapat disahkan. Pemerintahnya juga mengancam William IV bahwa mereka akan mundur jika raja tidak serius dalam memberlakukan reformasi. Meskipun kali ini Dewan Bangsawan tidak sepenuhnya menolak RUU tersebut, bangsawan Tory pimpinan Adipati Wellington mulai memasukkan amandemen-amandemen untuk mengalahkan tujuan reformasi. Grey mundur dari jabatannya dan William IV meminta Adipati Wellington untuk membentuk pemerintahan. Namun, amarah publik terhadap Wellington, keengganan Robert Peel untuk masuk ke pemerintahan baru Wellington, dan krisis moneter yang disebabkan oleh pengunduran diri Grey membuat William IV memohon Grey untuk kembali menjabat. Grey kali ini meminta raja untuk menciptakan bangsawan Whig atau meminta fraksi Wellington untuk tidak melawan. William IV awalnya mencoba meredamkan Wellington namun kemudian berjanji kepada Grey bahwa ia akan membuat daftar calon bangsawan baru dari Whig. Ketakutan, Wellington memerintahkan pendukungnya untuk tidak menghadiri sidang Dewan Bangsawan agar tidak melawan RUU tersebut dan pada akhirnya Dewan Bangsawan menyetujui RUU Reformasi pada 4 Juni 1832 dan William IV mengesahkan RUU tersebut pada 7 Juni 1832.^[8][10]

Undang-Undang Reformasi mendistribusikan kembali kursi parlemen di wilayah-wilayah administratif (borough) dengan menghapus hampir semua wilayah administratif yang korup dan wilayah administratif yang dikuasai oleh kelompok tertentu, serta memberikan kursi kepada kota-kota yang sebelumnya tidak memiliki perwakilan, termasuk kota-kota industri. Kualifikasi pemilih di wilayah-wilayah administratif distandarisasi, memberikan hak suara kepada pemilik properti laki-laki (termasuk kantor, gudang, atau toko serta rumah) dengan nilai sewa minimal £10 per tahun, asalkan mereka adalah pembayar pajak yang berdomisili di wilayah tersebut. Di wilayah-wilayah administratif (county), di mana hak pilih didasarkan pada undang-undang abad ke-15 yang memberikan hak suara kepada pemilik tanah senilai 40 shilling atau lebih per tahun, hak pilih diperluas kepada pemilik properti dengan nilai sewa tahunan minimal £10, dan pemilik properti dengan nilai sewa £50. Sebagai hasil dari undang-undang tersebut, jumlah pemilih di wilayah-wilayah administratif Inggris meningkat sekitar 61 persen, sementara di wilayah-wilayah administratif Inggris meningkat sekitar 29 persen. Namun, peningkatan tersebut tidak konsisten, dan beberapa wilayah dan kabupaten mengalami penurunan jumlah pemilih sebagai akibat dari undang-undang tersebut. Di seluruh Inggris, terdapat 614.654 pemilih terdaftar setelah undang-undang tersebut diberlakukan.^[11] Undang-undang tersebut mengabadikan prinsip bahwa hanya laki-laki yang dapat memilih, sementara sebelumnya perempuan hanya memberikan suara pada kesempatan yang sangat jarang. Sebagian besar laki-laki kelas pekerja masih dikecualikan dari hak pilih.^[12] Meskipun demikian, UU Reformasi 1832 merupakan titik awal demokratisasi Britania Raya yang kemudian dituntaskan pada era Ratu Victoria.^[13]