Berita palsu di Filipina mengacu pada misinformasi atau disinformasi yang tersebar luas di Filipina yang dilakukan oleh berbagai aktor. Hal ini menjadi permasalahan di Filipina karena media sosial dan sejenisnya memainkan peran kunci dalam memengaruhi topik dan informasi mulai dari politik, kesehatan, kepercayaan, agama, peristiwa terkini, bantuan, gaya hidup, pemilu dan lain-lain. Baru-baru ini, isu tersebut berkembang menjadi isu yang merajalela dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Filipina dan pemilu Filipina tahun 2022.

Setelah pemilu Filipina tahun 2016, Senator Francis Pangilinan mengajukan proposal untuk mengadakan penyelidikan mengenai perilaku platform media sosial yang memungkinkan penyebaran berita palsu.^[1] Pangilinan menyerukan hukuman bagi perusahaan media sosial yang membiarkan disinformasi menyebar di platform mereka.^[2]

Alat penyangkalan sejarah

Penelitian Ong dan Cabañes pada 2018 mengungkapkan bahwa taktik "penjenamaan pribadi" dan alat seperti video YouTube digunakan untuk "menceritakan kisah revisionis tentang 20 tahun rezim Marcos sebagai 'zaman keemasan Filipina' dalam upaya memulihkan kilau politik keluarga Marcos."^[3]

Selain itu, juga terungkap adanya kampanye "Ilibing Na" ("Kubur sekarang") yang dirancang untuk menciptakan dukungan publik terhadap pemakaman pahlawan Ferdinand Marcos dengan menggunakan "taktik pengalih perhatian untuk menghindari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos." dan meluncurkan "operasi hitam digital yang menargetkan kritikus terkemuka” terhadap Marcos, khususnya Wakil Presiden Leni Robredo.^[3]

Daftar situs berita palsu

Daftar ini mencakup LRR situs yang kini tidak aktif atau tidak berfungsi karena tujuan historis dan untuk membantu peneliti disinformasi. Berikut ini adalah hasil investigasi yang dilakukan oleh berbagai kantor berita Filipina serta kebijakan pemerintah terhadap berita palsu.

Tanggapan

Situs berita palsu telah merajalela di kalangan pemirsa Filipina, terutama yang dibagikan di media sosial. Politikus telah mulai mengajukan undang-undang untuk memerangi berita palsu^[4] dan tiga sidang Senat telah diadakan mengenai topik tersebut.^[5] Isu ini juga membuat Gereja Katolik di Filipina mengeluarkan surat resmi yang menentang hal tersebut.^[6]

Penelitian Vera Files pada akhir tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa berita palsu yang paling banyak dibagikan di Filipina setidaknya menguntungkan dua orang, Presiden Rodrigo Duterte (serta sekutunya) dan politikus yang kemudian menjadi presiden Bongbong Marcos, dengan berita yang viral akibat di bagikan secara terus-terusan di Facebook.^[7] Sebagian besar halaman Facebook dan grup audiens Filipina yang menyebarkan disinformasi daring juga menggunakan nama "Duterte", "Marcos", atau "News" dan pro-Duterte.^[8] Disinformasi daring di Filipina juga bersifat politis dan sebagian besar menyerang kelompok atau individu yang kritis terhadap pemerintahan Duterte.^[9] Banyak situs berita palsu untuk pemirsa Filipina juga dikendalikan oleh operator yang sama karena mereka berbagi identitas Google AdSense dan Google Analytics yang sama.^[8]

Lihat juga

• Mocha Uson
• RJ Nieto
• Daftar situs berita palsu
• Berita palsu di India
• Berita palsu di Amerika
• Penghakiman massa WhatsApp di India

Referensi