Karier
Setelah lulus, ia mengawali tugasnya di Polri, terutama di bidang Lalu Lintas (Lantas). Ia pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Registrasi dan Identifikasi (Kabag Regident) Direktorat Lantas Polda Jawa Tengah, serta Kapolres Brebes.[2]
Dalam pengembangan kariernya, Bambang Purwanto dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting di berbagai wilayah dan satuan kerja. Pada tahun 2010, ia menjabat Kepala Bidang Pembinaan Hukum (Kabid Binkum) Polda Jawa Timur. Setahun kemudian, pada tanggal 20 April 2011 ia menempati jabatan Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya.[3] Masih di tahun 2011, ia diangkat sebagai Direktur Pengamanan pada Deputi Bidang Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).[4] Bambang Purwanto kerap melaksanakan tugas pengawasan dan perlindungan buruh migran Indonesia. Ia pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke penampungan TKI yang diduga bermasalah terkait dengan kapasitas dan kelayakan fasilitas,[5] serta mewakili BNP2TKI ke Malaysia untuk mengusut kasus kematian tiga TKI.[6][7]
Pada tahun 2016, Bambang menjabat sebagai Kepala Biro Provos (Karoprovos) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Dalam kapasitas ini, ia turut serta membackup Polda Sumatera Selatan dalam penanganan kasus yang melibatkan anggota Polri dalam peredaran narkotika, dengan memberikan dukungan pemeriksaan internal dan memastikan proses berjalan transparan sesuai aturan yang berlaku.[8] Kemudian, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jawa Barat[9] sejak 14 November 2016 hingga 20 Juli 2017, menggantikan Brigjen Pol Nana Sudjana dan kemudian diteruskan oleh Brigjen Pol Supratman.[10][11]
Setelah itu, Bambang juga sempat menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Manajemen di lingkungan Staf Ahli Kapolri pada 2017, kemudian sebagai Widyaiswara Utama di Sespim Lemdiklat Polri, yang bertanggung jawab sebagai tenaga pengajar untuk pengembangan kapasitas perwira menengah dan tinggi. Dalam jabatannya tersebut, ia memperoleh kenaikan pangkat menjadi inspektur jenderal polisi tanggal 12 Desember 2017.[12][13] Pada tahun 2019, ia diangkat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.[14][15]
Setelah masa tugas aktif di Polri, Bambang Purwanto memasuki jabatan di luar kepolisian. Ia diangkat sebagai Deputi V Bidang Pelayanan Umum di Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada tahun 2018. Dalam jabatan ini, ia berperan dalam pembenahan regulasi dan pelayanan publik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Bambang terlibat dalam upaya reorganisasi dan transformasi Batam sebagai kawasan investasi serta percepatan revitalisasi Free Trade Zone (FTZ) dan transformasinya menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Salah satu tugasnya ialah membangun sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, selain mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan investasi di Batam.[16] Bambang juga menangani isu-isu lingkungan seperti penertiban tambang pasir ilegal di Batam. Ia membentuk tim khusus untuk menertibkan aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan melakukan koordinasi dengan instansi kepolisian serta pemerintah daerah guna penindakan lebih lanjut.[17]
_Bintang_Bhayangkara_Pratama.png){kind=small}
_Bintang_Bhayangkara_Nararya.png){kind=small}
_Satyalencana_Pengabdian_XXIV.png){kind=small}
_Satyalencana_Pengabdian_XVI.png){kind=small}
_Satyalencana_Pengabdian_VIII.png){kind=small}
_Satyalencana_Jana_Utama.png){kind=small}
_Satyalencana_Ksatria_Bhayangkara.png){kind=small}
_Satyalencana_Karya_Bhakti_-_Ulangan_I.png){kind=small}
_Satyalencana_Bhakti_Pendidikan.png){kind=small}
_Satyalencana_Bhakti_Nusa.png){kind=small}
_Satyalencana_Dharma_Nusa.png){kind=small}
_Satyalencana_Seroja_(Ulangan_Pertama).png){kind=small}
