ENSIKLOPEDIA

Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat.

Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia

Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
Nomenklatur sebelumnya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Susunan organisasi
Kepala Badan	Gusti Ayu Putu Suwardani
Sekretaris Badan
Situs web
http://bpsdm.kemenkum.go.id/

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDMH) adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.

Sejarah nomenklatur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009–2024)^[1]^[2]^[3]
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (2024–)^[4]

Galeri

Logo BPSDM Hukum dan HAM (2020–2024)
Logo BPSDM Hukum (2024–2026)
Logo BPSDM Hukum (2026–)

Referensi

↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 April 2010. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 April 2015. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 Februari 2023. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 17 Mei 2026.

l b s Kementerian Hukum Republik Indonesia
Menteri: Supratman Andi Agtas • Wakil Menteri: Edward Omar Sharif Hiariej
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Strategi Kebijakan Hukum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
Unsur pelaksana tugas pokok di daerah	Kantor wilayah BHP
Lembaga terkait	Komisi Banding Merek Komisi Banding Paten

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

l
b
s

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1