Karier profesional

Ardito memulai karier sebagai dokter muda di Puskesmas Seputih Surabaya (2010–2011), kemudian di Puskesmas Rumbia (2011–2012).^[9] Ia kemudian menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular (Kabid P2PL) di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2014 hingga 2016.^[1]

Karier politik

Ardito Wijaya memulai karier politiknya setelah berpengalaman di dunia kesehatan dan birokrasi. Ia mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, berpasangan dengan Musa Ahmad sebagai calon Bupati.^[5] Pasangan ini memenangkan Pilkada dan resmi dilantik untuk masa jabatan 2021–2025.^[10]

Menjelang Pilkada 2024, Ardito yang dikenal sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan niat untuk maju sebagai calon Bupati Lampung Tengah.^[11] Namun, pencalonannya mengalami dinamika politik karena ia tidak mendapatkan rekomendasi dari PKB.^[12] Keputusan ini menjadi sorotan publik mengingat Ardito adalah kader muda potensial dan dikenal aktif di kalangan Nahdlatul Ulama (NU).^[13]

Meskipun demikian, hubungan Ardito dengan PKB tetap baik. Ia kemudian secara resmi diusung oleh PDI Perjuangan dan maju sebagai calon Bupati dengan I Komang Koheri sebagai pasangannya.^[14][15] Pasangan ini berhasil memenangkan Pilkada dan resmi dilantik pada 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah periode 2025–2030.^[16][17]

Program dan kebijakan

Sebagai bupati, Ardito menyoroti pengelolaan aset daerah, termasuk ketidaksesuaian data kendaraan dinas yang ditemukan saat inspeksi pada April 2025.^[18] Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab administrasi, pembayaran pajak, dan etika penggunaan fasilitas publik.^[19]

Visi kepemimpinannya adalah mewujudkan "Lampung Tengah yang maju, berdaya saing, sejahtera, berkelanjutan, adil, dan makmur". Visi ini didukung oleh delapan misi strategis yang mencakup transformasi sosial, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan merata, dan penguatan ketahanan budaya dan lingkungan.^[20]

Pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 (2021)

Pada Juli 2021, saat masih menjabat sebagai Wakil Bupati, Ardito menjadi sorotan publik setelah sebuah video viral memperlihatkan dirinya menyanyi dan berjoget dalam kerumunan di pesta pernikahan saat PPKM diberlakukan.^[23] Ia dinilai melanggar protokol kesehatan karena tidak memakai masker.^[24]

Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan Ardito bersalah dalam perkara No. 8/Pid.C/2021/PN Gns karena melanggar Pasal 99 Perda Lampung Tengah No. 10 Tahun 2020.^[25] Ia dijatuhi sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi bertuliskan “Pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19” serta diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.^[26]

Tertidur saat rapat DPR RI (2025)

Pada 9 Juli 2025, video Ardito tertidur saat rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi Nasional di DPR RI menjadi viral di media sosial.^[27] Ia terlihat memejamkan mata dan bersedekap saat rapat berlangsung.

Ardito kemudian memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya dan mengakui bahwa dirinya sempat tertidur selama beberapa menit karena kelelahan setelah menghadiri berbagai kegiatan di Lampung sejak pagi hari. Ia meminta maaf dan berjanji menjaga profesionalitas.^[28]

Terjaring OTT KPK

Pada 10 Desember 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Lampung Tengah dan mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, bersama sejumlah pihak terkait.^[29][30]

Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengaturan pemenang proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025.^[31]

Selain Ardito, KPK juga menangkap anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra, adik Ardito Ranu Hari Prasetyo, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Anton Wibowo, serta Direktur PT Elkaka Mandiri, Mohamad Lukman Sjamsuri.^[32] Kelimanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka.^[33][34]

Menurut KPK, sejak Juni 2025 Ardito diduga meminta fee sebesar 15–20 persen dari sejumlah proyek pemerintah daerah.^[35] Rekanan yang diarahkan untuk memenangkan paket pengadaan disebut merupakan perusahaan yang berkaitan dengan keluarga atau tim pemenangannya.^[36]

Dalam periode Februari–November 2025, Ardito melalui perantara diduga menerima dana sebesar Rp5,25 miliar dari para penyedia barang dan jasa, serta tambahan Rp500 juta dari proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah yang dimenangkan PT Elkaka Mandiri.^[37] Total aliran dana yang diduga diterima Ardito mencapai sekitar Rp5,75 miliar, yang menurut KPK antara lain digunakan untuk kebutuhan operasional jabatan dan pelunasan pinjaman kampanye.^[38]

Ardito dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada 10 Desember 2025 untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.^[39] Setelah penetapan tersangka, ia beserta empat tersangka lain menjalani penahanan selama 20 hari pertama, mulai 10 hingga 29 Desember 2025, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.^[40] Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp193 juta dan logam mulia seberat 850 gram.^[41]

KPK menyangkakan Ardito dan para pihak penerima lainnya melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.^[42] Sementara itu, pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 undang-undang yang sama.^[43] Penangkapan ini menjadikan Ardito Wijaya sebagai bupati Lampung Tengah ketiga dalam satu dekade terakhir yang terjerat kasus korupsi, setelah Andy Achmad Sampurna Jaya dan Mustafa.^[44][45][46]